alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Saturday, 20 August 2022

BKD: Honorer Jangan Berpangku Tangan, Harus Berusaha Agar Lulus Tes

BANJARMASIN – Pemprov Kalsel mempekerjakan 11 ribu honorer lebih. Jika tak diselamatkan, bakal memicu pengangguran baru di Banua.

Gubernur sudah berkomitmen, sebagian akan ditampung menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tahap pertama, pemprov mengusulkan perekrutan 1.400 PPPK kepada Kementerian PAN-RB.

“Sudah kami usulkan, bertahap,” kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Syamsir Rahman kemarin (17/7).

Ini mengacu pada beleid teranyar pemerintah pusat. Pada November tahun depan, honorer resmi dihapuskan. Mulai tahun ini pula, pemda dilarang merekrut honorer baru.

Kabar baiknya, di luar usulan itu, pemprov juga mendapat alokasi sebanyak 1.049 PPPK. Khusus untuk guru honorer. “Semoga terus bertambah,” harap Syamsir.

Sayang, dari kuota itu, rupanya tak semua bisa terserap. Lantaran tak semua guru honorer bisa memenuhi angka passing grade (ambang batas kelulusan).

“Hanya 700-an lebih yang dapat dibuatkan surat keputusan pengangkatan,” sesalnya.

Syamsir menyayangkan pusat yang memukul rata passing grade semua provinsi. Diingatkannya, kemampuan pegawai di kota besar dan kecil, antara Jawa dan Kalimantan, jelas berbeda.

Baca Juga :  9 Guru Honorer "Tercecer", Mereka Mengeluh ke Gedung Dewan

“Kami sudah menyampaikan soal ini, agar honorer kami bisa terfasilitasi,” tukasnya.

Sisi lain, Syamsir juga menuntut honorer untuk tak berpangku tangan. Apalagi sibuk menyalahkan. Mereka juga harus belajar lebih giat. “Jangan berpangku tangan pada pemerintah, tambah pengetahuan agar bisa lulus tes,” cetusnya.

Saat ini pemprov tengah memetakan tenaga honorer. Baik yang potensial, setengah potensial hingga tidak potensial.
Syamsir tak menyangkal, bahwa pemanfaatan dan penempatan honorer juga belum maksimal. Contoh, pada satu SKPD, ada satu jabatan yang diisi sepuluh honorer sekaligus. Tidak efektif.

“Padahal BKD tak mengurusi soal honorer. Masing-masing kepala SKPD yang lebih tahu, mana yang layak atau tidak,” imbuhnya.

Maka, dia berharap, BKD tak ditinggal sendirian di garis depan. Kepala SKDP juga harus berkeringat untuk membina honorernya. “Bisa misalkan dengan mendatangkan guru atau pelatih untuk menambah daya saing honorer,” pungkasnya.

Baca Juga :  Tak Ada Penerimaan CPNS Tahun ini, Gelombang Ketiga Seleksi PPPK Ditunggu

Ikhwan, salah seorang honorer di Setdaprov Kalsel berharap bisa lulus pada seleksi PPPK tahun ini. Dirinya tak bisa membayangkan jika termasuk honorer yang dihapus pemerintah.

“Semoga saja formasinya juga ada. Mulai sekarang saya sudah banyak belajar,” tuturnya. Ikhwan sudah lima tahun mengabdi sebagai honorer.

Perlu diketahui, pada seleksi CPNS dan PPPK 2021 lalu, pemprov mengusulkan 2.124 formasi PPPK. Namun, pusat hanya memberikan 1.906 formasi PPPK. Terdiri 1.690 tenaga guru, 191 tenaga kesehatan dan 25 tenaga teknis.

Dasarnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahwa ke depan, hanya ada PNS dan PPPK di pemerintahan.

Khusus untuk petugas keamanan dan kebersihan, akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau outsourcing. (mof/gr/fud)

BANJARMASIN – Pemprov Kalsel mempekerjakan 11 ribu honorer lebih. Jika tak diselamatkan, bakal memicu pengangguran baru di Banua.

Gubernur sudah berkomitmen, sebagian akan ditampung menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tahap pertama, pemprov mengusulkan perekrutan 1.400 PPPK kepada Kementerian PAN-RB.

“Sudah kami usulkan, bertahap,” kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Syamsir Rahman kemarin (17/7).

Ini mengacu pada beleid teranyar pemerintah pusat. Pada November tahun depan, honorer resmi dihapuskan. Mulai tahun ini pula, pemda dilarang merekrut honorer baru.

Kabar baiknya, di luar usulan itu, pemprov juga mendapat alokasi sebanyak 1.049 PPPK. Khusus untuk guru honorer. “Semoga terus bertambah,” harap Syamsir.

Sayang, dari kuota itu, rupanya tak semua bisa terserap. Lantaran tak semua guru honorer bisa memenuhi angka passing grade (ambang batas kelulusan).

“Hanya 700-an lebih yang dapat dibuatkan surat keputusan pengangkatan,” sesalnya.

Syamsir menyayangkan pusat yang memukul rata passing grade semua provinsi. Diingatkannya, kemampuan pegawai di kota besar dan kecil, antara Jawa dan Kalimantan, jelas berbeda.

Baca Juga :  Honor Guru Terlambat, Bakal Dicairkan Bertahap

“Kami sudah menyampaikan soal ini, agar honorer kami bisa terfasilitasi,” tukasnya.

Sisi lain, Syamsir juga menuntut honorer untuk tak berpangku tangan. Apalagi sibuk menyalahkan. Mereka juga harus belajar lebih giat. “Jangan berpangku tangan pada pemerintah, tambah pengetahuan agar bisa lulus tes,” cetusnya.

Saat ini pemprov tengah memetakan tenaga honorer. Baik yang potensial, setengah potensial hingga tidak potensial.
Syamsir tak menyangkal, bahwa pemanfaatan dan penempatan honorer juga belum maksimal. Contoh, pada satu SKPD, ada satu jabatan yang diisi sepuluh honorer sekaligus. Tidak efektif.

“Padahal BKD tak mengurusi soal honorer. Masing-masing kepala SKPD yang lebih tahu, mana yang layak atau tidak,” imbuhnya.

Maka, dia berharap, BKD tak ditinggal sendirian di garis depan. Kepala SKDP juga harus berkeringat untuk membina honorernya. “Bisa misalkan dengan mendatangkan guru atau pelatih untuk menambah daya saing honorer,” pungkasnya.

Baca Juga :  Sampai Kapan..? Gaji Guru Honorer Kalah dengan Upah Buruh Harian

Ikhwan, salah seorang honorer di Setdaprov Kalsel berharap bisa lulus pada seleksi PPPK tahun ini. Dirinya tak bisa membayangkan jika termasuk honorer yang dihapus pemerintah.

“Semoga saja formasinya juga ada. Mulai sekarang saya sudah banyak belajar,” tuturnya. Ikhwan sudah lima tahun mengabdi sebagai honorer.

Perlu diketahui, pada seleksi CPNS dan PPPK 2021 lalu, pemprov mengusulkan 2.124 formasi PPPK. Namun, pusat hanya memberikan 1.906 formasi PPPK. Terdiri 1.690 tenaga guru, 191 tenaga kesehatan dan 25 tenaga teknis.

Dasarnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahwa ke depan, hanya ada PNS dan PPPK di pemerintahan.

Khusus untuk petugas keamanan dan kebersihan, akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau outsourcing. (mof/gr/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/