alexametrics
32.1 C
Banjarmasin
Thursday, 18 August 2022

Sidang Wahid Ditunda Dua Pekan

BANJARMASIN – Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin menunda sidang ketiga perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Abdul Wahid, Bupati HSU nonaktif.

Ditunda selama dua pekan. Sidang akan dilanjutkan pada 18 Juli mendatang.

Ketua majelis hakim kasus ini, Yusriansyah menjelaskan, sidang sore ini (4/7) ditunda lantaran ada agenda lain. Sedangkan pekan depan ada libur hari raya kurban Iduladha.

Sidang masih menggali keterangan para saksi. Rencananya, ada dua sidang lagi sebelum jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan tuntutan hukuman.

“Tuntutannya sambil disusun. Agar nanti tak ada penundaan lagi,” pinta Yusriansyah.

Di lain pihak, menghadapi penundaan itu, KPK manut saja. Mereka bisa memakluminya.

Lalu, bagaimana dengan masa penahanan terdakwa di Lapas Teluk Dalam? Apakah penundaan hingga setengah bulan ini tak bermasalah?

“Tak masalah, masa penahanannya masih lama,” kata Fahmi Ariyoga, salah seorang jaksa KPK.

Untuk sidang berikutnya, masih berkutat pada penelusuran harta kekayaan Wahid. Seperti aset tanah dan bangunan. “Masih ada dua kali sidang sebelum ke agenda tuntutan,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Dituntut 9 Tahun Penjara

Perihal kesaksian dari sidang-sidang sebelumnya, Fahmi mengaku puas. Banyak hal terungkap dan berkesesuaian dengan berita acara pemeriksaan (BAP). “Bantahan dari terdakwa juga tidak ada,” tukas Fahmi.

KPK sempat mendatangkan Dwi Septiyani, ia istri siri Wahid. Di pengadilan, ia meminta maaf kepada keluarga besar terdakwa.

Dwi pernah dibelikan dua buah mobil seharga Rp1 miliar oleh Wahid. Ditambah uang kiriman bulanan antara Rp5 juta sampai Rp10 juta.

Pekan berikutnya, KPK mendatangkan Ketua DPRD HSU, Almien Ashar Safari. Dia putra kandung terdakwa.

Almien dicecar perihal temuan 13 sertifikat tanah milik ayahnya. Di mana dalam lima sertifikat tertera namanya sebagai pemilik. Di depan majelis hakim, dia mengaku tak tahu mengapa namanya bisa sampai muncul di sertifikat-sertifikat tersebut.

Bukan hanya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, aset Wahid berupa tanah dan bangunan juga ada di Kota Banjarbaru. Di Jalan Trikora, Kecamatan Cempaka dan kawasan bandara.

Baca Juga :  Kesaksian Istri Muda Wahid, dari Uang Bulanan 10 Juta Sampai Mobil 1 M

Siapa yang akan dihadirkan pada sidang nanti? Fahmi masih menyimpan rapat. “Ada empat sampai lima orang yang bakal kami hadirkan. Masih terkait kekayaan terdakwa,” tutupnya.

Wahid didakwa dengan pasal berlapis. Yakni, dakwaan kesatu Pasal 12 huruf a UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua dipasang Pasal 11 UU Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua Pasal 12B UU Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan ketiga, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua; Pasal 4 UU TPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (mof/gr/fud)

BANJARMASIN – Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin menunda sidang ketiga perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Abdul Wahid, Bupati HSU nonaktif.

Ditunda selama dua pekan. Sidang akan dilanjutkan pada 18 Juli mendatang.

Ketua majelis hakim kasus ini, Yusriansyah menjelaskan, sidang sore ini (4/7) ditunda lantaran ada agenda lain. Sedangkan pekan depan ada libur hari raya kurban Iduladha.

Sidang masih menggali keterangan para saksi. Rencananya, ada dua sidang lagi sebelum jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan tuntutan hukuman.

“Tuntutannya sambil disusun. Agar nanti tak ada penundaan lagi,” pinta Yusriansyah.

Di lain pihak, menghadapi penundaan itu, KPK manut saja. Mereka bisa memakluminya.

Lalu, bagaimana dengan masa penahanan terdakwa di Lapas Teluk Dalam? Apakah penundaan hingga setengah bulan ini tak bermasalah?

“Tak masalah, masa penahanannya masih lama,” kata Fahmi Ariyoga, salah seorang jaksa KPK.

Untuk sidang berikutnya, masih berkutat pada penelusuran harta kekayaan Wahid. Seperti aset tanah dan bangunan. “Masih ada dua kali sidang sebelum ke agenda tuntutan,” jelasnya.

Baca Juga :  Giliran Anak Wahid Jadi Saksi

Perihal kesaksian dari sidang-sidang sebelumnya, Fahmi mengaku puas. Banyak hal terungkap dan berkesesuaian dengan berita acara pemeriksaan (BAP). “Bantahan dari terdakwa juga tidak ada,” tukas Fahmi.

KPK sempat mendatangkan Dwi Septiyani, ia istri siri Wahid. Di pengadilan, ia meminta maaf kepada keluarga besar terdakwa.

Dwi pernah dibelikan dua buah mobil seharga Rp1 miliar oleh Wahid. Ditambah uang kiriman bulanan antara Rp5 juta sampai Rp10 juta.

Pekan berikutnya, KPK mendatangkan Ketua DPRD HSU, Almien Ashar Safari. Dia putra kandung terdakwa.

Almien dicecar perihal temuan 13 sertifikat tanah milik ayahnya. Di mana dalam lima sertifikat tertera namanya sebagai pemilik. Di depan majelis hakim, dia mengaku tak tahu mengapa namanya bisa sampai muncul di sertifikat-sertifikat tersebut.

Bukan hanya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, aset Wahid berupa tanah dan bangunan juga ada di Kota Banjarbaru. Di Jalan Trikora, Kecamatan Cempaka dan kawasan bandara.

Baca Juga :  Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Dituntut 9 Tahun Penjara

Siapa yang akan dihadirkan pada sidang nanti? Fahmi masih menyimpan rapat. “Ada empat sampai lima orang yang bakal kami hadirkan. Masih terkait kekayaan terdakwa,” tutupnya.

Wahid didakwa dengan pasal berlapis. Yakni, dakwaan kesatu Pasal 12 huruf a UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua dipasang Pasal 11 UU Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua Pasal 12B UU Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan ketiga, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua; Pasal 4 UU TPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (mof/gr/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/