alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Kamis, Pemko ke Komnas HAM Ingin Percepat Proses Mediasi

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin berencana mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) RI, Kamis (23/6) lusa. Tujuannya untuk meminta kepastian. Kapan mediasi dengan warga Pasar Batuah yang dimediatori Komnas HAM RI dimulai.

Mengingat, pada surat yang diterima tidak dijelaskan soal waktu. Padahal, pemko perlu mediasi itu cepat dilakukan.
Hal itu diungkapkan Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Senin (20/6) siang.

“Saat pertemuan nanti, akan disampaikan beberapa keterangan versi kami. Sekarang ini keterangan baru dari warga,” ucapnya.

Favehotel Banjarmasin

Ikhsan menjelaskan, proses penertiban lahan di kawasan Pasar Batuah harus segera dilaksanakan. Lantaran menyangkut program pembangunan dari pemerintah pusat. “Sebenarnya tidak ada yang menghalangi. Semua dokumen kita ada dan lengkap,” tegasnya.

Lelaki yang saat ini ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Batuah itu berharap, revitalisasi dapat segera berjalan. “Semoga bisa dimulai dalam bulan ini juga. Sehingga wajah kota bisa lebih bagus,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya. Penertiban bangunan di lahan Pasar Batuah, Sabtu (18/6) lalu terpaksa ditunda. Pemko merasa perlu mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya, melihat kondisi di lapangan.

Baca Juga :  Warga Pasar Batuah Ancam Somasi Sekda Banjarmasin

Di sisi lain, Komnas HAM RI ternyata juga menyurati Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, terkait rencana revitalisasi Pasar Batuah.

Selain bersedia menjadi mediator, ada sejumlah hal yang ditekankan Komnas HAM RI dalam surat bernomor 414/K/MD.00.00/VI/2022.

Diantaranya, meminta pemko menunda rencana penggusuran dan tindakan yang dapat menimbulkan konflik fisik. Sampai dengan dicapainya solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, meminta agar pemko melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada warga agar tercipta situasi yang kondusif.

Kemudian, mencegah dan menghindari potensi eskalasi konflik dengan cara mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Alhasil, aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI dan Polri, yang disiagakan akhirnya ditarik mundur dari kawasan Pasar Batuah.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM RI Hairansyah menyatakan pihaknya turun tangan membantu menyelesaikan sengketa lahan antara warga Pasar Batuah dan Pemko Banjarmasin.

Baca Juga :  9 Mei Pasar Batuah Harus Dikosongkan, Pemko Dicap Tidak Humanis

“Kami bersedia menjadi mediator, dan akan siapkan jadwal untuk kedua pihak bertemu dan berunding,” tegasnya, Minggu (19/6) siang lalu.

Mantan Komisioner KPU Kalsel ini mengungkapkan, ia memutuskan melayangkan surat penundaan ke pemko, karena melihat eskalasi warga yang tinggi saat akan dilakukan pembongkaran.

Khawatir jika tetap dilakukan pembongkaran, bisa menimbulkan konflik serius, bahkan dapat berakibat jatuhnya korban.
Komnas HAM sendiri meminta pemko agar tidak dulu melakukan pembongkaran atau penggusuran, sebelum proses mediasi selesai.

Proses mediasi akan dijalankan setelah klarifikasi dan konfirmasi dari Pemko Banjarmasin dilakukan.

Soal informasi sepihak dari warga yang diterima komisi ini, Hairansyah mengakuinya. Sebab itu, klarifikasi dan konfirmasi untuk pertama dilakukan kepada pemko.

Terkait waktu, ia mengagendakan, jika tidak Kamis atau Jumat pekan ini. Sebab, Senin sampai Rabu, ada kegiatan di Banten. (war)

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin berencana mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) RI, Kamis (23/6) lusa. Tujuannya untuk meminta kepastian. Kapan mediasi dengan warga Pasar Batuah yang dimediatori Komnas HAM RI dimulai.

Mengingat, pada surat yang diterima tidak dijelaskan soal waktu. Padahal, pemko perlu mediasi itu cepat dilakukan.
Hal itu diungkapkan Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Senin (20/6) siang.

“Saat pertemuan nanti, akan disampaikan beberapa keterangan versi kami. Sekarang ini keterangan baru dari warga,” ucapnya.

Favehotel Banjarmasin

Ikhsan menjelaskan, proses penertiban lahan di kawasan Pasar Batuah harus segera dilaksanakan. Lantaran menyangkut program pembangunan dari pemerintah pusat. “Sebenarnya tidak ada yang menghalangi. Semua dokumen kita ada dan lengkap,” tegasnya.

Lelaki yang saat ini ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Batuah itu berharap, revitalisasi dapat segera berjalan. “Semoga bisa dimulai dalam bulan ini juga. Sehingga wajah kota bisa lebih bagus,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya. Penertiban bangunan di lahan Pasar Batuah, Sabtu (18/6) lalu terpaksa ditunda. Pemko merasa perlu mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya, melihat kondisi di lapangan.

Baca Juga :  Warga Pasar Batuah menolak Digusur, Semua Tawaran Pemko Ditolak

Di sisi lain, Komnas HAM RI ternyata juga menyurati Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, terkait rencana revitalisasi Pasar Batuah.

Selain bersedia menjadi mediator, ada sejumlah hal yang ditekankan Komnas HAM RI dalam surat bernomor 414/K/MD.00.00/VI/2022.

Diantaranya, meminta pemko menunda rencana penggusuran dan tindakan yang dapat menimbulkan konflik fisik. Sampai dengan dicapainya solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, meminta agar pemko melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada warga agar tercipta situasi yang kondusif.

Kemudian, mencegah dan menghindari potensi eskalasi konflik dengan cara mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Alhasil, aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI dan Polri, yang disiagakan akhirnya ditarik mundur dari kawasan Pasar Batuah.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM RI Hairansyah menyatakan pihaknya turun tangan membantu menyelesaikan sengketa lahan antara warga Pasar Batuah dan Pemko Banjarmasin.

Baca Juga :  Revitalisasi Pasar Batuah Tunggu Sampai Lebaran Usai

“Kami bersedia menjadi mediator, dan akan siapkan jadwal untuk kedua pihak bertemu dan berunding,” tegasnya, Minggu (19/6) siang lalu.

Mantan Komisioner KPU Kalsel ini mengungkapkan, ia memutuskan melayangkan surat penundaan ke pemko, karena melihat eskalasi warga yang tinggi saat akan dilakukan pembongkaran.

Khawatir jika tetap dilakukan pembongkaran, bisa menimbulkan konflik serius, bahkan dapat berakibat jatuhnya korban.
Komnas HAM sendiri meminta pemko agar tidak dulu melakukan pembongkaran atau penggusuran, sebelum proses mediasi selesai.

Proses mediasi akan dijalankan setelah klarifikasi dan konfirmasi dari Pemko Banjarmasin dilakukan.

Soal informasi sepihak dari warga yang diterima komisi ini, Hairansyah mengakuinya. Sebab itu, klarifikasi dan konfirmasi untuk pertama dilakukan kepada pemko.

Terkait waktu, ia mengagendakan, jika tidak Kamis atau Jumat pekan ini. Sebab, Senin sampai Rabu, ada kegiatan di Banten. (war)

Most Read

Artikel Terbaru

/