alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Nasib Honorer di Banjarmasin Segera Ditentukan

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin akan menggelar rapat bersama instansi terkait, Senin (13/6) mendatang. Rapat dihelat untuk menyikapi kejelasan nasib para tenaga honorer. Seperti diketahui, nasib tenaga honorer di Pemko Banjarmasin belum menemui kejelasan. Padahal, di tahun 2023 mendatang mereka resmi dihapus dari seluruh instansi pemerintah.

Itu menyusul surat nomor B/185/M.SM.02.03/2022, yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, 31 Mei lalu.

“Senin mendatang kami menggelar rapat bersama dengan pimpinan, menyikapi adanya aturan itu,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD-Diklat) Banjarmasin Totok Agus Daryanto, Jumat (10/6).

Favehotel Banjarmasin

Dari data yang dikeluarkan BKD-Diklat Banjarmasin baru-baru tadi,  ada 5.600 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemko. Dari jumlah ini, setidaknya ada lima SKPD yang memiliki tenaga honorer terbanyak. Diantaranya, Dinas Pendidikan (Disdik) sebanyak 1.864 orang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 1.526 orang, Dinas Perhubungan (Dishub) 330 orang, Satpol PP dan Disperdagin, masing-masing 204 orang.

Baca Juga :  Soal Penghapusan Honorer, Banjarmasin "Wait and See"

“Kami masih belum tahu apakah nantinya dilarikan ke outsourching atau bagaimana. Yang jelas, dilihat dahulu keahlian dan kebutuhannya,” pungkas Totok. Soal honorer ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengakui adanya aturan yang dituangkan dalam surat Menpan-RB itu memang jadi perdebatan dan hangat hingga sekarang.

Ia berpandangan, apabila memang sesuai aturan harus di-outsourching-kan, hingga mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), maka pihaknya akan bersiap. Misalnya, dengan memilih tenaga honorer mana yang akan di-outsourching-kan dan dijadikan PPPK.

“Untuk antisipasi saja, kalau memang dilaksanakan sesuai ketentuan Menpan-RB, berarti kami mesti menyiapkan dari sekarang. Kita ikuti ketentuan, sesuai kebutuhan,” ucapnya, Jumat (10/6).

Karena, tambahnya, ada ketentuan jika untuk pegawai tugas utama dasar seperti guru, tenaga medis, tidak bisa di-outsourching-kan. “Jadi, mungkin harus diangkat oleh pemko dalam bentuk tenaga kontrak atau PPPK,” cetusnya. (war)

Baca Juga :  Gamang dengan Masa Depan, SK Honorer Balangan Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin akan menggelar rapat bersama instansi terkait, Senin (13/6) mendatang. Rapat dihelat untuk menyikapi kejelasan nasib para tenaga honorer. Seperti diketahui, nasib tenaga honorer di Pemko Banjarmasin belum menemui kejelasan. Padahal, di tahun 2023 mendatang mereka resmi dihapus dari seluruh instansi pemerintah.

Itu menyusul surat nomor B/185/M.SM.02.03/2022, yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, 31 Mei lalu.

“Senin mendatang kami menggelar rapat bersama dengan pimpinan, menyikapi adanya aturan itu,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD-Diklat) Banjarmasin Totok Agus Daryanto, Jumat (10/6).

Favehotel Banjarmasin

Dari data yang dikeluarkan BKD-Diklat Banjarmasin baru-baru tadi,  ada 5.600 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemko. Dari jumlah ini, setidaknya ada lima SKPD yang memiliki tenaga honorer terbanyak. Diantaranya, Dinas Pendidikan (Disdik) sebanyak 1.864 orang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 1.526 orang, Dinas Perhubungan (Dishub) 330 orang, Satpol PP dan Disperdagin, masing-masing 204 orang.

Baca Juga :  Pemerintah Pusat Hapus Tenaga Honorer, Sukamta: Bakal Bermasalah!

“Kami masih belum tahu apakah nantinya dilarikan ke outsourching atau bagaimana. Yang jelas, dilihat dahulu keahlian dan kebutuhannya,” pungkas Totok. Soal honorer ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengakui adanya aturan yang dituangkan dalam surat Menpan-RB itu memang jadi perdebatan dan hangat hingga sekarang.

Ia berpandangan, apabila memang sesuai aturan harus di-outsourching-kan, hingga mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), maka pihaknya akan bersiap. Misalnya, dengan memilih tenaga honorer mana yang akan di-outsourching-kan dan dijadikan PPPK.

“Untuk antisipasi saja, kalau memang dilaksanakan sesuai ketentuan Menpan-RB, berarti kami mesti menyiapkan dari sekarang. Kita ikuti ketentuan, sesuai kebutuhan,” ucapnya, Jumat (10/6).

Karena, tambahnya, ada ketentuan jika untuk pegawai tugas utama dasar seperti guru, tenaga medis, tidak bisa di-outsourching-kan. “Jadi, mungkin harus diangkat oleh pemko dalam bentuk tenaga kontrak atau PPPK,” cetusnya. (war)

Baca Juga :  Gamang dengan Masa Depan, SK Honorer Balangan Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Most Read

Artikel Terbaru

/