alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 28 June 2022

Minimal Dua Kata dan 60 Karakter: Kalau Terlanjur, Ya Sudah

Sejak 21 April 2022, tidak ada lagi orang Indonesia yang diberi nama Suharto atau Anang. Pemilik nama satu kata resmi menjadi barang langka.

***

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri menemukan nama-nama aneh di database kependudukan. Boleh percaya atau tidak, ada yang bernama Asu dan Dubur.

Favehotel Banjarmasin

Cerita ini didengar langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Gento Harianto.

Saat ia menyimak sosialisasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang melarang orang tua menamai anak cuma dengan satu kata.

Berlaku mulai 21 April kemarin. Ke depan, di kolom KTP tidak ada lagi yang tertera dengan cuma satu kata.

Penasaran, Gento kemudian mengecek database di daerahnya sendiri. Dan ia lega. “Alhamdulillah, nama semacam Asu tidak ada di Tanah Bumbu sini,” ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan yang terlanjur memiliki satu nama? “Kalau sudah terlanjur enggak apa-apa,” jaminnya.

Bukan hanya minimal dua kata, panjangnya juga dibatasi, maksimal 60 karakter (termasuk spasi).

Maknanya juga harus baik. Jangan aneh-aneh. Harus etis dan memperhatikan budaya setempat.

Apakah tak masalah bagi pemerintah untuk mengatur-atur orang tua dalam menamai anaknya?

Bagi anggota DPRD Tanbu, Fawahisah Mahabatan tak masalah. “Saya lihat, semakin ke sini semakin jarang yang pakai nama sependek satu kata,” ujarnya.

Intinya, menurutnya aturan ini tidak perlu diperdebatkan.

Sementara itu, Pemko Banjarmasin sudah menerapkannya bagi anak yang baru lahir dan belum dibuatkan aktanya.

“Langsung kami terapkan,” ujar Kabid Pengelolaan Informasi Asministrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Banjarmasin, Fakhriawaty.

“Tapi yang sudah terlanjur dibuat, tidak harus diperbaiki,” tambahnya.

Dia mengklaim, selama ini sebenarnya tidak ada masalah. Kalau toh mau disebut kendala, yakni orang tua yang masih ngotot hendak menamai anaknya hanya dengan satu kata.

“Perlu berpikir ulang,” sarannya.

Hanya Imbauan

Namun, Kepala Disdukcapil Kalsel, Zulkipli mengartikan perintah Menteri Tito Karnavian itu secara berbeda. “Hanya mengimbau. Bukan memaksa,” ujarnya.

Menurutnya, alasan di balik aturan ini cukup masuk akal. Demi memudahkan anak di masa depan.
“Karena kalau mau naik haji atau berlibur ke luar negeri, dalam membuat paspor, namanya minimal harus dua suku kata,” jelasnya.

Dia mencontohkan dirinya sendiri. Karena namanya hanya satu kata, di paspor sampai diketik dua kali. “Nama saya di paspor menjadi Zulkipli Zulkipli,” terangnya.

Lalu, mengapa harus 60 karakter? Jawabnya untuk memudahkan mengurus dokumen kependudukan. “Kalau nama lebih dari 60 huruf, akan menyulitkan sistem kami membacanya,” ucapnya.

Dokumen resmi yang dimaksud antara lain kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan akta kelahiran.

Pemerintah juga meminta nama tidak memicu multitafsir. “Misalkan tidak disingkat dan tidak menggunakan simbol lain selain huruf,” bebernya.

Untuk sosialisasi, pertengahan Juni ini akan digelar rapat bersama seluruh pemkab dan pemko di Kalsel. “Kami akan berembuk terkait bagaimana teknisnya,” tuturnya.

Sekali lagi dia menyampaikan Permendagri Nomor 73 hanya berupa imbauan.

“Karena sanksinya tidak ada. Tapi risikonya nanti, ketika membuat KTP, sistem tidak bisa menerimanya,” ucapnya.

Dari sudut pandang masyarakat, Hasanuddin mengaku tak terlalu memikirkannya. “Saya menerima saja cuma punya nama satu kata. Memilih nama kan sebenarnya hak warga,” ujarnya.

Warga Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan ini juga mengaku tak pernah kesulitan mengurus dokumen kependudukannya. “Karena kebetulan saya tidak pernah keluar negeri,” selorohnya.

Ditanya pendapat, ia mendukung saja. “Apalagi kalau memudahkan masyarakat yang ingin naik haji,” pungkasnya.

Pemaksaan Gaya Baru

NAMA orang Banjar jarang sekali yang berpanjang-panjang. Yang hanya punya satu kata pun banyak. Contoh Anang atau Tukacil.

Maka wajar bila Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 menuai kritik.

Dosen bahasa dan sastra FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Dewi Alfianti menyebut beleid itu sebagai bentuk pemaksaan.

“Tradisi di Kalsel tidak begitu. Nama tidak perlu panjang seperti budaya Barat yang memuat nama keluarga dan semacamnya,” ujarnya kemarin (3/6).

Memang, seiring waktu, nama satu kata semakin jarang di Banua. Tapi yang lahir di bawah tahun 80-an masih banyak yang memakai nama satu kata.

“Ini akan merepotkan pemerintah sendiri. Bukan hanya warga yang repot,” imbuhnya.

Setelah pemaksaan, ia khawatir selanjutnya adalah penyeragaman. “Ini semacam bentuk pemaksaan kultural,” tukasnya.

Meski tak pernah meneliti secara khusus perkara ini, Dewi menekankan, nama juga berkaitan dengan penegasan identitas seseorang.

Termasuk agama yang dianutnya. “Misalkan nama yang berakhiran ‘Din’ untuk menegaskan keislamannya,” pungkasnya. (mof/zal/war/ris/gr/fud)

Sejak 21 April 2022, tidak ada lagi orang Indonesia yang diberi nama Suharto atau Anang. Pemilik nama satu kata resmi menjadi barang langka.

***

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri menemukan nama-nama aneh di database kependudukan. Boleh percaya atau tidak, ada yang bernama Asu dan Dubur.

Favehotel Banjarmasin

Cerita ini didengar langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Gento Harianto.

Saat ia menyimak sosialisasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang melarang orang tua menamai anak cuma dengan satu kata.

Berlaku mulai 21 April kemarin. Ke depan, di kolom KTP tidak ada lagi yang tertera dengan cuma satu kata.

Penasaran, Gento kemudian mengecek database di daerahnya sendiri. Dan ia lega. “Alhamdulillah, nama semacam Asu tidak ada di Tanah Bumbu sini,” ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan yang terlanjur memiliki satu nama? “Kalau sudah terlanjur enggak apa-apa,” jaminnya.

Bukan hanya minimal dua kata, panjangnya juga dibatasi, maksimal 60 karakter (termasuk spasi).

Maknanya juga harus baik. Jangan aneh-aneh. Harus etis dan memperhatikan budaya setempat.

Apakah tak masalah bagi pemerintah untuk mengatur-atur orang tua dalam menamai anaknya?

Bagi anggota DPRD Tanbu, Fawahisah Mahabatan tak masalah. “Saya lihat, semakin ke sini semakin jarang yang pakai nama sependek satu kata,” ujarnya.

Intinya, menurutnya aturan ini tidak perlu diperdebatkan.

Sementara itu, Pemko Banjarmasin sudah menerapkannya bagi anak yang baru lahir dan belum dibuatkan aktanya.

“Langsung kami terapkan,” ujar Kabid Pengelolaan Informasi Asministrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Banjarmasin, Fakhriawaty.

“Tapi yang sudah terlanjur dibuat, tidak harus diperbaiki,” tambahnya.

Dia mengklaim, selama ini sebenarnya tidak ada masalah. Kalau toh mau disebut kendala, yakni orang tua yang masih ngotot hendak menamai anaknya hanya dengan satu kata.

“Perlu berpikir ulang,” sarannya.

Hanya Imbauan

Namun, Kepala Disdukcapil Kalsel, Zulkipli mengartikan perintah Menteri Tito Karnavian itu secara berbeda. “Hanya mengimbau. Bukan memaksa,” ujarnya.

Menurutnya, alasan di balik aturan ini cukup masuk akal. Demi memudahkan anak di masa depan.
“Karena kalau mau naik haji atau berlibur ke luar negeri, dalam membuat paspor, namanya minimal harus dua suku kata,” jelasnya.

Dia mencontohkan dirinya sendiri. Karena namanya hanya satu kata, di paspor sampai diketik dua kali. “Nama saya di paspor menjadi Zulkipli Zulkipli,” terangnya.

Lalu, mengapa harus 60 karakter? Jawabnya untuk memudahkan mengurus dokumen kependudukan. “Kalau nama lebih dari 60 huruf, akan menyulitkan sistem kami membacanya,” ucapnya.

Dokumen resmi yang dimaksud antara lain kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan akta kelahiran.

Pemerintah juga meminta nama tidak memicu multitafsir. “Misalkan tidak disingkat dan tidak menggunakan simbol lain selain huruf,” bebernya.

Untuk sosialisasi, pertengahan Juni ini akan digelar rapat bersama seluruh pemkab dan pemko di Kalsel. “Kami akan berembuk terkait bagaimana teknisnya,” tuturnya.

Sekali lagi dia menyampaikan Permendagri Nomor 73 hanya berupa imbauan.

“Karena sanksinya tidak ada. Tapi risikonya nanti, ketika membuat KTP, sistem tidak bisa menerimanya,” ucapnya.

Dari sudut pandang masyarakat, Hasanuddin mengaku tak terlalu memikirkannya. “Saya menerima saja cuma punya nama satu kata. Memilih nama kan sebenarnya hak warga,” ujarnya.

Warga Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan ini juga mengaku tak pernah kesulitan mengurus dokumen kependudukannya. “Karena kebetulan saya tidak pernah keluar negeri,” selorohnya.

Ditanya pendapat, ia mendukung saja. “Apalagi kalau memudahkan masyarakat yang ingin naik haji,” pungkasnya.

Pemaksaan Gaya Baru

NAMA orang Banjar jarang sekali yang berpanjang-panjang. Yang hanya punya satu kata pun banyak. Contoh Anang atau Tukacil.

Maka wajar bila Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 menuai kritik.

Dosen bahasa dan sastra FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Dewi Alfianti menyebut beleid itu sebagai bentuk pemaksaan.

“Tradisi di Kalsel tidak begitu. Nama tidak perlu panjang seperti budaya Barat yang memuat nama keluarga dan semacamnya,” ujarnya kemarin (3/6).

Memang, seiring waktu, nama satu kata semakin jarang di Banua. Tapi yang lahir di bawah tahun 80-an masih banyak yang memakai nama satu kata.

“Ini akan merepotkan pemerintah sendiri. Bukan hanya warga yang repot,” imbuhnya.

Setelah pemaksaan, ia khawatir selanjutnya adalah penyeragaman. “Ini semacam bentuk pemaksaan kultural,” tukasnya.

Meski tak pernah meneliti secara khusus perkara ini, Dewi menekankan, nama juga berkaitan dengan penegasan identitas seseorang.

Termasuk agama yang dianutnya. “Misalkan nama yang berakhiran ‘Din’ untuk menegaskan keislamannya,” pungkasnya. (mof/zal/war/ris/gr/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/