alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 28 June 2022

Dirut PDAM Mangkir dari Panggilan, Muslih: Muslih: Direksinya Kurang Cerdas

BANJARMASIN – Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Yudha Achmady mangkir dari pemanggilan DPRD Banjarmasin, kemarin (19/5) pagi.

Menghadapi Komisi II di gedung dewan, Yudha hanya diwakili oleh ketiga bawahannya.

“Padahal lagi viral. Kalau diundang harusnya hadir,” kata Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin dengan nada kecewa.

Favehotel Banjarmasin

Ini buntut dari krisis air bersih yang menimpa pelanggan di Kecamatan Banjarmasin Barat. Keran di kawasan Tanjung Berkat, Jalan PHM Noor dan Kuin Cerucuk sudah lama tak mengeluarkan air.

Bahkan, relawan damkar sampai harus menyuplai air ke beberapa wilayah. Dari hidran, disedot ke mobil tangki dan dibagikan kepada masyarakat.

“Ini sangat merugikan masyarakat,” tegas Yamin. “Apa kendalanya, harus ada solusinya hari ini,” sambungnya.

Direktur Operasional PDAM Bandarmasih, Supian menjelaskan, atasannya tidak bisa datang lantaran sedang ada rapat penting bersama Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalsel.

Membahas peralihan status dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menjadi Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). “Dirut sedang membahas AD-ART yang baru,” jelasnya.

Pertemuan itu merupakan agenda lanjutan seusai pengesahan peraturan daerah (perda) perubahan status PDAM. Membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya, drafnya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau sudah ada rekomendasi dari Kemenkumham, baru PDAM bisa disebut perseroda,” jelasnya.

Perlu diketahui, perubahan status itu disahkan dalam rapat paripurna pada akhir Maret lalu.

Sekalipun dirutnya tak hadir, Supian menjamin, PDAM tetap menganggap keluhan pelanggan dan pertemuan di Komisi II ini penting. “Kami bagi-bagi tugas saja,” pungkasnya.

PANGGILAN: Tiga orang dari manajemen PDAM Bandarmasih memenuhi panggilan Komisi II DPRD Banjarmasin, kemarin. | FOTO: ENDANG SYARIFUDDIN/RADAR BANJARMASIN 

Diwartakan sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku dibuat geregetan oleh PDAM.

Macetnya distribusi air leding ke pelanggan lantaran jaringan pipa tua. Dituntut meremajakan pipa, PDAM malah mengaku tak memiliki uang. Hanya menantikan penyertaan modal dari APBD.

Sementara Ibnu sudah meminta PDAM mencari peluang-peluang investasi dari luar. “Kalau direksi PDAM tidak mampu mencari pembiayaan lain, sebaiknya mundur saja,” sarannya.

Siapkan Dua Strategi

PDAM menyiapkan dua strategi untuk mengatasinya macetnya distribusi air leding di Banjarmasin Barat.

Baca Juga :  Leding Macet Sejak Ramadan, Warga Kuin Cerucuk Datangi DPRD

“Ada strategi jangka pendek dan jangka panjang,” kata Direktur Operasional PDAM Bandarmasih, Supian.

Jangka pendek, meratakan tekanan air ke rumah pelanggan, mengganti pipa di beberapa titik, dan menempatkan tandon-tandon di area kritis.

“Jangka panjang, merehab pipa yang umurnya sudah 25 tahun lebih,” tukasnya.

Beberapa hari terakhir, air sudah mulai mengalir ke Tanjung Berkat, Pelambuan, Rawasari Ujung, Simpang Jagung dan Kuin Cerucuk. Walaupun diakuinya masih ada yang macet.

“Sebagian sudah mengalir. Kategorinya ada yang mengalir tanpa mesin pompa, mengalir dengan dibantu pompa, dan mengalir hanya pada jam-jam tertentu,” tukasnya.

Kendala terbesar adalah suplai dari Instalasi Pengolahan Air 1 (IPA 1) menuju Kecamatan Banjarmasin Barat. Pipa distribusinya sudah uzur. Spekulasinya, jika tekanan dinaikkan, pipanya bakal pecah.

Otomatis, yang paling terdampak adalah pelanggaran di daerah terujung.

Lalu, kapan jaringan pipa tua itu diganti? Supian menjawab, desainnya sedang dirancang.

Taksiran awal, dengan sistem galian pipa terbuka, Rp40 miliar sudah cukup. Persoalannya, Balai Jalan Nasional hanya mengizinkan untuk sistem galian bor.

“Ternyata dengan bor, membengkak dua kali lipat. Menjadi Rp96 miliar,” sebutnya.

Solusinya masih dibicarakan di internal. “Apakah akan dikerjakan secara tahun jamak,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD, Awan Subarkah berjanji akan mengawasi hasil kesepakatan dalam rapat ini.

Lalu, memanggil kembali direksi PDAM untuk mengecek realisasi dari kesepakatan dalam pertemuan ini. “Dalam pertemuan berikutnya, dirut harus datang,” tegasnya.

Muslih: Direksinya Kurang Cerdas

LUKA lama mantan Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih kembali terbuka.

September 2017 silam, Muslih terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus itu diungkit Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Kepada media Ibnu menceritakan, sejak OTT, PDAM seperti ketakutan mengeksekusi penyertaan modal dari APBD.

Oktober 2018, Muslih dibebaskan dari Lapas Banjarbaru. “Mengait-ngaitkannya, hanya mengungkit luka lama saja,” keluhnya kemarin (19/5) di rumahnya di Jalan S Parman, Banjarmasin Tengah.

Baca Juga :  Ganti Pipa Jadi Solusi PDAM Atasi Krisis Air di Banjarmasin Barat

Diingatkannya, Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyertaan modal tidak ada sangkut paut dengan kasus yang menimpa dirinya.

Setelah disahkan Pemprov Kalsel, resmi masuk lembaran negara pada Juli 2018. Artinya, perda itu sah dan PDAM berhak menerima suntikan anggaran.

“Padahal, KPK sendiri mengatakan perda itu tidak cacat hukum,” tegasnya. “Yang cacat adalah transaksi antara saya dan DPRD (gratifikasi) hingga berujung OTT,” lanjutnya.

Setahunya, penyertaan modal bukan hal yang baru. Sudah ada sejak 2001 lalu. Mulanya diadakan untuk menarik bantuan dari pemerintah pusat.

Mengacu perda di atas, dari tahun 2015 sampai 2020, laba PDAM boleh tidak disetorkan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah). Langsung dimasukkan saja ke kas PDAM sebagai penyertaan modal.

“Tinggal dibuatkan berita acaranya, berapa nilainya,” terangnya. Ditaksir nominalnya mencapai Rp50,7 miliar.

“Saya melihat direksi yang sekarang kurang smart (cerdas). Keuntungan perusahaan malah disetor semuanya ke pemko sebagai PAD,” sesalnya.

Alhasil, imbasnya terasa sekarang. Keuangan PDAM menjadi seret. Dan pelanggan yang menjadi korban.

Pipa-pipa tua yang semestinya sudah diganti sejak 2017 lalu, masih beroperasi. “Padahal pipa-pipanya sudah siap di kompleks PDAM di Jalan Pramuka,” bebernya.

Krisis air bersih menimpa pelanggan di Tanjung Berkat, Jalan PHM Noor dan Kuin Cerucuk.

Muslih menyarankan, sebagai pemilik perusahaan, pemko tidak boleh angkat tangan. “Pengalaman kami, PDAM bisa berkembang karena pemko terlibat,” tegasnya.

Memang agak terlambat membicarakan penyertaan modal. Sebab status PDAM sudah berubah dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menjadi Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). Kalau pun mau dipakai, perda itu perlu direvisi.

“Kalau dibilang terlambat, ya terlambat. Perlu direvisi lagi. Dengan status sekarang, prosesnya bakal lebih panjang,” tukasnya.

Perihal saran wali kota yang meminta direksi PDAM untuk mundur jika merasa tak mampu, menurutnya cerita pejabat mengundurkan diri hanya bisa terjadi di Jepang. Bukan di Indonesia.

“Kalau memang direksinya bermasalah, berhentikan saja. Cari yang mampu. Jangan ditawarkan, tapi diputuskan,” tutupnya. (war/gmp/az/fud)

BANJARMASIN – Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Yudha Achmady mangkir dari pemanggilan DPRD Banjarmasin, kemarin (19/5) pagi.

Menghadapi Komisi II di gedung dewan, Yudha hanya diwakili oleh ketiga bawahannya.

“Padahal lagi viral. Kalau diundang harusnya hadir,” kata Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin dengan nada kecewa.

Favehotel Banjarmasin

Ini buntut dari krisis air bersih yang menimpa pelanggan di Kecamatan Banjarmasin Barat. Keran di kawasan Tanjung Berkat, Jalan PHM Noor dan Kuin Cerucuk sudah lama tak mengeluarkan air.

Bahkan, relawan damkar sampai harus menyuplai air ke beberapa wilayah. Dari hidran, disedot ke mobil tangki dan dibagikan kepada masyarakat.

“Ini sangat merugikan masyarakat,” tegas Yamin. “Apa kendalanya, harus ada solusinya hari ini,” sambungnya.

Direktur Operasional PDAM Bandarmasih, Supian menjelaskan, atasannya tidak bisa datang lantaran sedang ada rapat penting bersama Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalsel.

Membahas peralihan status dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menjadi Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). “Dirut sedang membahas AD-ART yang baru,” jelasnya.

Pertemuan itu merupakan agenda lanjutan seusai pengesahan peraturan daerah (perda) perubahan status PDAM. Membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya, drafnya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau sudah ada rekomendasi dari Kemenkumham, baru PDAM bisa disebut perseroda,” jelasnya.

Perlu diketahui, perubahan status itu disahkan dalam rapat paripurna pada akhir Maret lalu.

Sekalipun dirutnya tak hadir, Supian menjamin, PDAM tetap menganggap keluhan pelanggan dan pertemuan di Komisi II ini penting. “Kami bagi-bagi tugas saja,” pungkasnya.

PANGGILAN: Tiga orang dari manajemen PDAM Bandarmasih memenuhi panggilan Komisi II DPRD Banjarmasin, kemarin. | FOTO: ENDANG SYARIFUDDIN/RADAR BANJARMASIN 

Diwartakan sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku dibuat geregetan oleh PDAM.

Macetnya distribusi air leding ke pelanggan lantaran jaringan pipa tua. Dituntut meremajakan pipa, PDAM malah mengaku tak memiliki uang. Hanya menantikan penyertaan modal dari APBD.

Sementara Ibnu sudah meminta PDAM mencari peluang-peluang investasi dari luar. “Kalau direksi PDAM tidak mampu mencari pembiayaan lain, sebaiknya mundur saja,” sarannya.

Siapkan Dua Strategi

PDAM menyiapkan dua strategi untuk mengatasinya macetnya distribusi air leding di Banjarmasin Barat.

Baca Juga :  Krisis Air Bersih, Tanjung Berkat Dikasih Pipa Baru

“Ada strategi jangka pendek dan jangka panjang,” kata Direktur Operasional PDAM Bandarmasih, Supian.

Jangka pendek, meratakan tekanan air ke rumah pelanggan, mengganti pipa di beberapa titik, dan menempatkan tandon-tandon di area kritis.

“Jangka panjang, merehab pipa yang umurnya sudah 25 tahun lebih,” tukasnya.

Beberapa hari terakhir, air sudah mulai mengalir ke Tanjung Berkat, Pelambuan, Rawasari Ujung, Simpang Jagung dan Kuin Cerucuk. Walaupun diakuinya masih ada yang macet.

“Sebagian sudah mengalir. Kategorinya ada yang mengalir tanpa mesin pompa, mengalir dengan dibantu pompa, dan mengalir hanya pada jam-jam tertentu,” tukasnya.

Kendala terbesar adalah suplai dari Instalasi Pengolahan Air 1 (IPA 1) menuju Kecamatan Banjarmasin Barat. Pipa distribusinya sudah uzur. Spekulasinya, jika tekanan dinaikkan, pipanya bakal pecah.

Otomatis, yang paling terdampak adalah pelanggaran di daerah terujung.

Lalu, kapan jaringan pipa tua itu diganti? Supian menjawab, desainnya sedang dirancang.

Taksiran awal, dengan sistem galian pipa terbuka, Rp40 miliar sudah cukup. Persoalannya, Balai Jalan Nasional hanya mengizinkan untuk sistem galian bor.

“Ternyata dengan bor, membengkak dua kali lipat. Menjadi Rp96 miliar,” sebutnya.

Solusinya masih dibicarakan di internal. “Apakah akan dikerjakan secara tahun jamak,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD, Awan Subarkah berjanji akan mengawasi hasil kesepakatan dalam rapat ini.

Lalu, memanggil kembali direksi PDAM untuk mengecek realisasi dari kesepakatan dalam pertemuan ini. “Dalam pertemuan berikutnya, dirut harus datang,” tegasnya.

Muslih: Direksinya Kurang Cerdas

LUKA lama mantan Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih kembali terbuka.

September 2017 silam, Muslih terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus itu diungkit Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Kepada media Ibnu menceritakan, sejak OTT, PDAM seperti ketakutan mengeksekusi penyertaan modal dari APBD.

Oktober 2018, Muslih dibebaskan dari Lapas Banjarbaru. “Mengait-ngaitkannya, hanya mengungkit luka lama saja,” keluhnya kemarin (19/5) di rumahnya di Jalan S Parman, Banjarmasin Tengah.

Baca Juga :  Sederet Penghargaan Menjadi Tak Berarti, Selamat Ultah PDAM Bandarmasih:

Diingatkannya, Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyertaan modal tidak ada sangkut paut dengan kasus yang menimpa dirinya.

Setelah disahkan Pemprov Kalsel, resmi masuk lembaran negara pada Juli 2018. Artinya, perda itu sah dan PDAM berhak menerima suntikan anggaran.

“Padahal, KPK sendiri mengatakan perda itu tidak cacat hukum,” tegasnya. “Yang cacat adalah transaksi antara saya dan DPRD (gratifikasi) hingga berujung OTT,” lanjutnya.

Setahunya, penyertaan modal bukan hal yang baru. Sudah ada sejak 2001 lalu. Mulanya diadakan untuk menarik bantuan dari pemerintah pusat.

Mengacu perda di atas, dari tahun 2015 sampai 2020, laba PDAM boleh tidak disetorkan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah). Langsung dimasukkan saja ke kas PDAM sebagai penyertaan modal.

“Tinggal dibuatkan berita acaranya, berapa nilainya,” terangnya. Ditaksir nominalnya mencapai Rp50,7 miliar.

“Saya melihat direksi yang sekarang kurang smart (cerdas). Keuntungan perusahaan malah disetor semuanya ke pemko sebagai PAD,” sesalnya.

Alhasil, imbasnya terasa sekarang. Keuangan PDAM menjadi seret. Dan pelanggan yang menjadi korban.

Pipa-pipa tua yang semestinya sudah diganti sejak 2017 lalu, masih beroperasi. “Padahal pipa-pipanya sudah siap di kompleks PDAM di Jalan Pramuka,” bebernya.

Krisis air bersih menimpa pelanggan di Tanjung Berkat, Jalan PHM Noor dan Kuin Cerucuk.

Muslih menyarankan, sebagai pemilik perusahaan, pemko tidak boleh angkat tangan. “Pengalaman kami, PDAM bisa berkembang karena pemko terlibat,” tegasnya.

Memang agak terlambat membicarakan penyertaan modal. Sebab status PDAM sudah berubah dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menjadi Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). Kalau pun mau dipakai, perda itu perlu direvisi.

“Kalau dibilang terlambat, ya terlambat. Perlu direvisi lagi. Dengan status sekarang, prosesnya bakal lebih panjang,” tukasnya.

Perihal saran wali kota yang meminta direksi PDAM untuk mundur jika merasa tak mampu, menurutnya cerita pejabat mengundurkan diri hanya bisa terjadi di Jepang. Bukan di Indonesia.

“Kalau memang direksinya bermasalah, berhentikan saja. Cari yang mampu. Jangan ditawarkan, tapi diputuskan,” tutupnya. (war/gmp/az/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/