alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 28 June 2022

Desak Cabut Izin BPK Bermasalah

BANJARMASIN – Kecelakaan maut armada BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) Museum Perjuangan versus pesepeda motor di Lingkar Dalam memicu kemarahan di dunia maya.

Muncul petisi, mendesak pemko mencabut izin BPK swakarsa yang memicu kecelakaan di jalan raya.

Pembuat petisi menamakan diri sebagai Masyarakat Banjarmasin Peduli Kemanusiaan (MBPK). Terlepas dari rentetan kasus ini, MBPK tetap menghargai perjuangan relawan damkar.

Favehotel Banjarmasin

Petisi itu sudah didengar Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin, Ikhsan Budiman.

Orang nomor tiga di Balai Kota itu mengaku bisa memahami keresahan warga. “Karena kejadian ini sudah berulang kali,” ujarnya kemarin (18/5).

Namun, ia meminta masyarakat bersabar. Saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) sedang membenahinya.

“Ke depan, DPKP yang akan menjadi komando BPK swakarsa saat menangani kebakaran di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pernah Nyaris Pasrah Anggota Dikepung Kobaran Api

Apalagi, rancangan peraturan daerah (raperda) damkar masih digodok DPRD. “Perda ini akan menjawab keresahan warga. Karena di sana ada aturan mutlak yang harus diterapkan di lapangan,” pungkasnya.

Mengakui Molor

Ketua pansus revisi Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Hari Kartono mengakui penggodokan di DPRD agak molor.

“Tapi akan segera difinalisasi,” ujarnya kemarin. Raperda ini sudah dibahas sejak awal tahun lalu.

“Rencananya, tanggal 21 ini pansus akan bertemu DPKP,” tambah kader Partai Gerindra itu. Dalam rapat itu, dinantikan masukan-masukan. “Misalkan ada keperluan menambah pasal baru,” lanjutnya.

Dalam perda yang lama, pengaturan zona kerja BPK menggunakan batas Sungai Martapura terbukti tak pernah diterapkan. Acap terjadi penumpukan di lokasi musibah. “Dalam revisi ini akan dipertegas lagi,” tukasnya.

Mengingat adanya pengecekan kelayakan armada di lapangan, maka bakal ada BPK swasta yang tak lulus verifikasi. “Akan lebih selektif. Mana BPK yang boleh beroperasi dan mana yang tidak,” tegasnya.

Baca Juga :  BPK adalah Aset Kota

Namun, Hari meminta relawan damkar tidak salah paham. Ia memuji kepedulian dan semangat yang tinggi dari para relawan. “Tapi jangan sampai hendak menolong malah menimbulkan korban,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Ahad (15/5) tadi, kembali terjadi tabrakan antara armada BPK versus pengguna jalan.

Terjadi di kawasan Lingkar Dalam, Banjarmasin Selatan. Antara armada BPK MP asal Jalan Sultan Adam versus pesepeda motor. Seorang warga Desa Tatah Jeruju Kabupaten Banjar tewas dalam insiden itu.

Ini bukan peristiwa pertama. Tahun ini saja sudah tiga kecelakaan fatal. Gara-gara armada BPK yang mengebut dan ugal-ugalan di jalan raya. (gmp/az/fud)

BANJARMASIN – Kecelakaan maut armada BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) Museum Perjuangan versus pesepeda motor di Lingkar Dalam memicu kemarahan di dunia maya.

Muncul petisi, mendesak pemko mencabut izin BPK swakarsa yang memicu kecelakaan di jalan raya.

Pembuat petisi menamakan diri sebagai Masyarakat Banjarmasin Peduli Kemanusiaan (MBPK). Terlepas dari rentetan kasus ini, MBPK tetap menghargai perjuangan relawan damkar.

Favehotel Banjarmasin

Petisi itu sudah didengar Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin, Ikhsan Budiman.

Orang nomor tiga di Balai Kota itu mengaku bisa memahami keresahan warga. “Karena kejadian ini sudah berulang kali,” ujarnya kemarin (18/5).

Namun, ia meminta masyarakat bersabar. Saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) sedang membenahinya.

“Ke depan, DPKP yang akan menjadi komando BPK swakarsa saat menangani kebakaran di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Korban Kembali Jatuh, Armada BPK Bakal Dipasangi GPS

Apalagi, rancangan peraturan daerah (raperda) damkar masih digodok DPRD. “Perda ini akan menjawab keresahan warga. Karena di sana ada aturan mutlak yang harus diterapkan di lapangan,” pungkasnya.

Mengakui Molor

Ketua pansus revisi Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Hari Kartono mengakui penggodokan di DPRD agak molor.

“Tapi akan segera difinalisasi,” ujarnya kemarin. Raperda ini sudah dibahas sejak awal tahun lalu.

“Rencananya, tanggal 21 ini pansus akan bertemu DPKP,” tambah kader Partai Gerindra itu. Dalam rapat itu, dinantikan masukan-masukan. “Misalkan ada keperluan menambah pasal baru,” lanjutnya.

Dalam perda yang lama, pengaturan zona kerja BPK menggunakan batas Sungai Martapura terbukti tak pernah diterapkan. Acap terjadi penumpukan di lokasi musibah. “Dalam revisi ini akan dipertegas lagi,” tukasnya.

Mengingat adanya pengecekan kelayakan armada di lapangan, maka bakal ada BPK swasta yang tak lulus verifikasi. “Akan lebih selektif. Mana BPK yang boleh beroperasi dan mana yang tidak,” tegasnya.

Baca Juga :  Raperda Damkar Mendekati Finalisasi, Ini Bukan untuk Mengekang Jiwa Relawan

Namun, Hari meminta relawan damkar tidak salah paham. Ia memuji kepedulian dan semangat yang tinggi dari para relawan. “Tapi jangan sampai hendak menolong malah menimbulkan korban,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Ahad (15/5) tadi, kembali terjadi tabrakan antara armada BPK versus pengguna jalan.

Terjadi di kawasan Lingkar Dalam, Banjarmasin Selatan. Antara armada BPK MP asal Jalan Sultan Adam versus pesepeda motor. Seorang warga Desa Tatah Jeruju Kabupaten Banjar tewas dalam insiden itu.

Ini bukan peristiwa pertama. Tahun ini saja sudah tiga kecelakaan fatal. Gara-gara armada BPK yang mengebut dan ugal-ugalan di jalan raya. (gmp/az/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/