alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Meski Kasus Melandai, Anggaran Covid Tidak Boleh Dihapus

BANJARMASIN – Meski tren corona sudah melandai, Pemko Banjarmasin tetap diminta pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran penanganannya.

Sebab menjadi syarat untuk penyaluran jatah dana alokasi umum (DAU) ke kabupaten dan kota.

Bedanya, sejak tahun 2021 lalu, dibebankan ke anggaran masing-masing dinas. Tidak lagi menggunakan pos belanja tidak terduga (BTT).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan, hal itu mengacu pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi SKPD harus bisa memprediksi kebutuhan penanganan covid,” jelasnya kemarin (6/5).

Dalam hal penanganan kesehatan, ada pada Dinas Kesehatan. Untuk pemulihan ekonomi ada Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Sosial.

Baca Juga :  Banyak yang Menolak Swab, PPKM Level 3 Banjarbaru Diperpanjang

Ditanya jumlah, Edy mengaku belum mengecek datanya. “Namun yang pasti harus sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Pemda bahkan diminta rutin melaporkan alokasi anggaran covid tersebut. “Terhitung sejak penyusunan APBD. Tiap bulan kami laporkan ke pusat. Dari penganggaran hingga realisasinya,” terangnya.

“Seberapa banyak anggarannya, nanti saya sampaikan,” tambahnya.

Tapi bisa ditebak. Dinas Kesehatan masih akan menjadi SKPD dengan anggaran terbesar. Sebab edukasi, pelacakan kasus dan vaksinasi masih dibutuhkan.

“Sampai saat ini, situasi insyaallah sudah terkendali. Jadi mungkin lebih ke edukasi untuk pencegahan,” lanjut Edy.

“Soal bansos, disesuaikan saja. Misalkan untuk warga yang sedang dikarantina,” sarannya.

Sebagai gambaran, pada awal pandemi, tahun 2020 lalu pemko mengalokasikan Rp111 miliar. Pada tahun-tahun berikutnya nominalnya terus menurun. (war/az/fud)

Baca Juga :  17 Pasien Meninggal Dunia, Banjarmasin Seakan Tak Siap dengan Omicron

BANJARMASIN – Meski tren corona sudah melandai, Pemko Banjarmasin tetap diminta pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran penanganannya.

Sebab menjadi syarat untuk penyaluran jatah dana alokasi umum (DAU) ke kabupaten dan kota.

Bedanya, sejak tahun 2021 lalu, dibebankan ke anggaran masing-masing dinas. Tidak lagi menggunakan pos belanja tidak terduga (BTT).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan, hal itu mengacu pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi SKPD harus bisa memprediksi kebutuhan penanganan covid,” jelasnya kemarin (6/5).

Dalam hal penanganan kesehatan, ada pada Dinas Kesehatan. Untuk pemulihan ekonomi ada Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Sosial.

Baca Juga :  Kapan Banjarmasin Boleh Melepas Masker? Pemko Tak Mau Terburu-buru

Ditanya jumlah, Edy mengaku belum mengecek datanya. “Namun yang pasti harus sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Pemda bahkan diminta rutin melaporkan alokasi anggaran covid tersebut. “Terhitung sejak penyusunan APBD. Tiap bulan kami laporkan ke pusat. Dari penganggaran hingga realisasinya,” terangnya.

“Seberapa banyak anggarannya, nanti saya sampaikan,” tambahnya.

Tapi bisa ditebak. Dinas Kesehatan masih akan menjadi SKPD dengan anggaran terbesar. Sebab edukasi, pelacakan kasus dan vaksinasi masih dibutuhkan.

“Sampai saat ini, situasi insyaallah sudah terkendali. Jadi mungkin lebih ke edukasi untuk pencegahan,” lanjut Edy.

“Soal bansos, disesuaikan saja. Misalkan untuk warga yang sedang dikarantina,” sarannya.

Sebagai gambaran, pada awal pandemi, tahun 2020 lalu pemko mengalokasikan Rp111 miliar. Pada tahun-tahun berikutnya nominalnya terus menurun. (war/az/fud)

Baca Juga :  Isu Omicron, Hunian Hotel Melesu Lagi

Most Read

Artikel Terbaru

/