alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Thursday, 26 May 2022

Eksekusi Terpidana Tipikor RSUD Boejasin Ditunda

PELAIHARI – Terdakwa tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan dana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin (RSHB) Pelaihari tahun anggaran 2015-2018, dr Edy Wahyudi belum bisa dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Laut. Ini karena kondisinya masih lemah dan sedang melakukan perawatan di rumah sakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejari Tala Ramadani didampingi Kasi Intelijen Saefullahnur di Kantor Kejari Tala, Kamis (28/4).

Ramadani mengatakan jaksa dari Kejari Tala mendatangi serta melihat secara langsung kondisi terdakwa di RSUD Waluyo Jati, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (27/4) lalu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Bjm tanggal 9 Desember 2021. “Menurut keterangan dokter yang memeriksa, dr Edy Wahyudi mengidap penyakit jantung, diabetes, dan stroke,” sebutnya.

Baca Juga :  Kelamaan Hitung Kerugian Negara, Kasus KONI Banjarbaru Akhirnya Mencuat Lagi

Berhubung kondisi kesehatan terpidana cukup lemah, pihaknya belum bisa melakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan. “Namun, Jaksa kami akan terus memantau perkembangannya,” kata Ramadani.

Pada 2 Mei 2022 lalu, Kejari Tala telah mengeksekusi dua terpidana lainnya dalam kasus tersebut. Paridah dan Asdah Setiani. Keduanya dimasukkan ke Rutan Kelas IIB Pelaihari.

Berdasar putusan Pengadilan Tipikor, dr Edy Wahyudi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr Edy Wahyudi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan iPad DPRD Banjarbaru: 2 Terdakwa Ditahan

Kemudian, menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliar paling lama satu bulan. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan.(sal/by/dye)

PELAIHARI – Terdakwa tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan dana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin (RSHB) Pelaihari tahun anggaran 2015-2018, dr Edy Wahyudi belum bisa dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Laut. Ini karena kondisinya masih lemah dan sedang melakukan perawatan di rumah sakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejari Tala Ramadani didampingi Kasi Intelijen Saefullahnur di Kantor Kejari Tala, Kamis (28/4).

Ramadani mengatakan jaksa dari Kejari Tala mendatangi serta melihat secara langsung kondisi terdakwa di RSUD Waluyo Jati, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (27/4) lalu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Bjm tanggal 9 Desember 2021. “Menurut keterangan dokter yang memeriksa, dr Edy Wahyudi mengidap penyakit jantung, diabetes, dan stroke,” sebutnya.

Baca Juga :  Diduga Korupsi, Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru Ditahan

Berhubung kondisi kesehatan terpidana cukup lemah, pihaknya belum bisa melakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan. “Namun, Jaksa kami akan terus memantau perkembangannya,” kata Ramadani.

Pada 2 Mei 2022 lalu, Kejari Tala telah mengeksekusi dua terpidana lainnya dalam kasus tersebut. Paridah dan Asdah Setiani. Keduanya dimasukkan ke Rutan Kelas IIB Pelaihari.

Berdasar putusan Pengadilan Tipikor, dr Edy Wahyudi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr Edy Wahyudi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan.

Baca Juga :  Korupsi Pengadaan iPad: Mantan Sekwan 5 Tahun, Pengusaha 4,5 Tahun

Kemudian, menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliar paling lama satu bulan. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan.(sal/by/dye)

Most Read

Artikel Terbaru

/