alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Yang Dilarang Ekspor Bukan CPO, Perusahaan Harus Beli TBS dengan Harga Wajar

BANJARBARU – Akhir-akhir ini beredar kabar minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) mulai hari ini (28/4) dilarang diekspor. Informasi tersebut ternyata tidak benar.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel, Suparmi menyatakan, pelarangan ekspor hanya untuk produk Refined, Bleached, Deodorized (RBD) palm olein. Artinya CPO masih diperbolehkan untuk diekspor.

“Jangan salah, pemerintah tidak melarang ekspor CPO. Yang dilarang adalah RBD,” kata Suparmi usai pembukaan Pasar Murah Ramadan di depan kantor Disbunnak Kalsel di Banjarbaru, kemarin.

Dia menambahkan, larangan ekspor produk RBD palm olein sendiri hanya dilakukan pada tiga jenis HS code. Yaitu 15119036, 15119037, dan 15119039. “Turunannya banyak sekali. Tapi yang dilarang tiga kode itu,” tambahnya.

Karena pemerintah sudah tegas menyatakan tidak ada larangan ekspor CPO, Suparmi berharap para pengusaha membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani dengan harga yang wajar. “Harga TBS umur 13 tahun pada April tadi kami tetapkan Rp3.770. Jangan sampai isu larangan ekspor CPO membuat perusahaan menurunkan harganya,” harapnya.

Untuk memastikan perusahaan tetap membeli TBS dengan harga wajar, dia menyampaikan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor akan mengeluarkan surat edaran yang berisikan imbauan ke seluruh bupati dan wali kota.

Baca Juga :  Pedagang Migor Kesulitan Pasokan

“Dalam SE itu, bupati wali kota diminta mengimbau seluruh perusahaan yang membeli TBS agar menaati harga sesuai Permentan dan Pergub yang telah ditetapkan,” beber Suparmi.

Selain itu, dia menuturkan, pihaknya juga secara proaktif bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mengawasi harga TBS di setiap perusahaan.

“Karena kami sendiri setiap bulan menetapkan harga TBS. Tapi itu hanya untuk sawit pekebun plasma, untuk yang belum saya minta kepada GAPKI, bupati, wali kota dan dinas terkait di daerah bisa memantaunya,” tutur Suparmi.

Sebelumnya, pemerintah pusat juga menyatakan pelarangan ekspor hanya diperuntukkan untuk produk Refined, Bleached, Deodorized (RBD) palm olein.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan, larangan ekspor RBD palm olein mulai diberlakukan 28 April 2022. Larangan ini berlaku sampai harga minyak goreng curah turun menjadi Rp14.000 per liter.

“Pelarangan ekspor RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sejak 28 April pukul 00.00 WIB sampai tercapainya harga minyak goreng curah Rp 14.000 per liter di pasar tradisional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers singkat di saluran YouTube, Selasa (26/4).

Baca Juga :  Penimbun Minyak Goreng Resmi Tersangka

Airlangga melanjutkan, mekanisme larangan ekspor RBD palm olein akan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan larangan ekspor tersebut.

Larangan ekspor produk RBD palm olein dilakukan pada tiga jenis HS code, yaitu 15119036, 15119037, dan 15119039. Pengusaha diharapkan membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani dengan harga yang wajar.

“Jadi sekali lagi ditegaskan yang dilarang adalah RBD Palm olein yang HS-nya ujungnya 36,37, dan 39. Untuk yang lain ini tentunya diharapkan para perusahaan masih tetap membeli TBS dari petani sesuai dengan harga yang wajar. Yang dilarang adalah RBD palm olein HS ujung 36,37,39,” tutur Airlangga.

YANG DILARANG EKSPOR…

– Refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng.

– Larangan ekspor produk RBD juga hanya dilakukan pada tiga jenis HS code,Yaitu 15119036, 15119037, dan 15119039.

– Larangan diberlakukan sejak 28 April sampai waktu yang belum ditentukan.

(ris/by/ran)

BANJARBARU – Akhir-akhir ini beredar kabar minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) mulai hari ini (28/4) dilarang diekspor. Informasi tersebut ternyata tidak benar.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel, Suparmi menyatakan, pelarangan ekspor hanya untuk produk Refined, Bleached, Deodorized (RBD) palm olein. Artinya CPO masih diperbolehkan untuk diekspor.

“Jangan salah, pemerintah tidak melarang ekspor CPO. Yang dilarang adalah RBD,” kata Suparmi usai pembukaan Pasar Murah Ramadan di depan kantor Disbunnak Kalsel di Banjarbaru, kemarin.

Dia menambahkan, larangan ekspor produk RBD palm olein sendiri hanya dilakukan pada tiga jenis HS code. Yaitu 15119036, 15119037, dan 15119039. “Turunannya banyak sekali. Tapi yang dilarang tiga kode itu,” tambahnya.

Karena pemerintah sudah tegas menyatakan tidak ada larangan ekspor CPO, Suparmi berharap para pengusaha membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani dengan harga yang wajar. “Harga TBS umur 13 tahun pada April tadi kami tetapkan Rp3.770. Jangan sampai isu larangan ekspor CPO membuat perusahaan menurunkan harganya,” harapnya.

Untuk memastikan perusahaan tetap membeli TBS dengan harga wajar, dia menyampaikan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor akan mengeluarkan surat edaran yang berisikan imbauan ke seluruh bupati dan wali kota.

Baca Juga :  Polsek Sungai Pandan Cek Harga Minyak Goreng di Tingkat Pengecer

“Dalam SE itu, bupati wali kota diminta mengimbau seluruh perusahaan yang membeli TBS agar menaati harga sesuai Permentan dan Pergub yang telah ditetapkan,” beber Suparmi.

Selain itu, dia menuturkan, pihaknya juga secara proaktif bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mengawasi harga TBS di setiap perusahaan.

“Karena kami sendiri setiap bulan menetapkan harga TBS. Tapi itu hanya untuk sawit pekebun plasma, untuk yang belum saya minta kepada GAPKI, bupati, wali kota dan dinas terkait di daerah bisa memantaunya,” tutur Suparmi.

Sebelumnya, pemerintah pusat juga menyatakan pelarangan ekspor hanya diperuntukkan untuk produk Refined, Bleached, Deodorized (RBD) palm olein.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan, larangan ekspor RBD palm olein mulai diberlakukan 28 April 2022. Larangan ini berlaku sampai harga minyak goreng curah turun menjadi Rp14.000 per liter.

“Pelarangan ekspor RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sejak 28 April pukul 00.00 WIB sampai tercapainya harga minyak goreng curah Rp 14.000 per liter di pasar tradisional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers singkat di saluran YouTube, Selasa (26/4).

Baca Juga :  Stok Minyak Goreng Aman, Tapi Mahal

Airlangga melanjutkan, mekanisme larangan ekspor RBD palm olein akan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan larangan ekspor tersebut.

Larangan ekspor produk RBD palm olein dilakukan pada tiga jenis HS code, yaitu 15119036, 15119037, dan 15119039. Pengusaha diharapkan membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani dengan harga yang wajar.

“Jadi sekali lagi ditegaskan yang dilarang adalah RBD Palm olein yang HS-nya ujungnya 36,37, dan 39. Untuk yang lain ini tentunya diharapkan para perusahaan masih tetap membeli TBS dari petani sesuai dengan harga yang wajar. Yang dilarang adalah RBD palm olein HS ujung 36,37,39,” tutur Airlangga.

YANG DILARANG EKSPOR…

– Refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng.

– Larangan ekspor produk RBD juga hanya dilakukan pada tiga jenis HS code,Yaitu 15119036, 15119037, dan 15119039.

– Larangan diberlakukan sejak 28 April sampai waktu yang belum ditentukan.

(ris/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/