alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 29 May 2022

Mardani Beri Kesaksian, Ratusan Banser dan GP Ansor Beri Dukungan

BANJARMASIN – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin dipenuhi ratusan massa yang datang dari organisasi keagamaan yakni Gerakan Pemuda Anshor dan Banser NU Kalsel. Kedatangan mereka memberi dukungan kepada Mardani H Maming yang didudukkan sebagai saksi di meja hijau.

Dia menjadi saksi terkait dugaan kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, yang menyeret bekas Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwijono Putrohadi Sutopo sebagai terdakwa.
Kedatangan ratusan massa ini menyita perhatian pengendara yang melintas. Pasalnya mereka tak hanya datang dengan seragam resmi, tetapi juga meneriakkan dukungan kepada sang bendahara umum PBNU itu di luar halaman.

Ketua GP Ansor Kalsel Teddy Suryana menerangkan, massa yang hadir ini sebagai pengawalan terhadap jajaran PBNU. “Tugas pokok utama GP Ansor dan Banser adalah mengawal kiai, dan jajaran terpenting di PBNU, maka sudah sewajarnya kami memberikan dukungan moril,” ujarnya kemarin.

Massa yang datang untuk memberikan dukungan moril kepada Mardani kemarin, tak hanya dari kader GP Ansor, bahkan juga melibatkan mahasiswa UNU Kalsel dan kader Banser dan IPNU. “Kami tegaskan, kami tak melakukan demonstrasi,” tegasnya.

Usai memberikan kesaksian, Mardani langsung mendatangi masa ini di luar. Teriakan dukungan semakin bergema. “Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan ini,” ujar Mardani menanggapi dukungan kemarin.

Mardani sendiri sempat mangkir tiga kali panggilan Hakim hingga diperintahkannya kepada PN Tanah Bumbu untuk pemanggilan paksa terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu itu. Padahal, dia sempat hadir melalui sidang virtual di sidang sebelumnya pada Senin (18/4) pekan lalu.

Baca Juga :  Kasus Penyalahgunaan Bantuan dan Pungli Oknum Desa Muara Kintap Ditutup

Kala itu Mardani mengaku sedang berada di Singapura. Namun, Ketua Majelis Hakim, Yusriansyah bersikukuh, agar dia hadir di sidang lanjutan kemarin untuk memberi kesaksian langsung.

Soal kehadirannya sebagai saksi, Mardani mengatakan, ini merupakan perwujudan sebagai warga negara yang baik. “Saya hadir sebagai warga negara yang baik karena selama ini banyak pemberitaan yang menyatakan saya mangkir padahal saya menyampaikan keterangan di sidang sebelumnya,” tuturnya.

Bahkan pada sidang ketiga itu tambahnya, kesaksiannya dirinya sudah di bawah sumpah. “Namun Hakim tak membolehkan dan meminta saya tetap hadir, padahal saya ingin menyampaikan kesaksian,” tukasnya.

Untuk diketahui, mencuatnya kasus ini setelah Kejaksaan Agung RI menetapkan Putrohadi sebagai tersangka kasus tindak pidana suap dan grativikasi izi usaha pertambangan (IUP) batu bara. Kejadiannya pada tahun 2011 lalu, saat Mardani menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Kesaksian Mardani diperlukan untuk mengetahui alasan penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.

“Saya sudah jelas menyampaikan tadi bagaimana proses pembuatan IUP, yang lebih paham aturannya karena pendelegasiannya oleh kepala dinas pertambangan Kabupaten Tanbu, baru dibawa kepada saya berupa draf SK dan surat rekomendasi pernyataan bahwa ini sudah sesuai dengan proses aturan yang berlaku dan diparaf kabag hukum bisa juga sekda dan kepala dinas, jadi saya menyatakan hal ini sudah sesuai aturan makanya saya tandatangan,” tutur Mardani sembari mengaku heran persoalan terkait pengalihan IUP di Tahun 2011 tersebut baru muncul belakangan. (mof/by/ran)

Baca Juga :  Pekan Depan, Berkas Wahid Dilimpahkan

KASUS PELIMPAHAN IUP Tambang Tanah Bumbu

1) Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Dinas Pertambangan Tanbu Putrohadi sebagai tersangka kasus tindak pidana suap dan grativikasi izin usaha pertambangan (IUP) batu bara pada tahun 2011. Saat itu, Mardani menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

2) Mardani menandatangani izin itu sesuai surat rekomendasi dari kepala dinasnya dan persetujuan dari Kabag Hukum yang menyatakan izin ini tidak bermasalah secara hukum.

3) Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT Prolindo Cipta Nusantara itu kemudian dianggap bermasalah oleh kejagung pada 2021 lalu.

4) Mardani H Maming dipanggil sebagai saksi dan memenuhi panggilan sidang pada 18 April 2022 lalu. Namun, majelis hakim menuntut kehadirannya secara langsung untuk mnjelaskan perkara dan tudingan keterlibatannya. Kemarin, Mardani akhirnya hadir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan memberi penjelasan.

(mof/by/ran)

BANJARMASIN – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin dipenuhi ratusan massa yang datang dari organisasi keagamaan yakni Gerakan Pemuda Anshor dan Banser NU Kalsel. Kedatangan mereka memberi dukungan kepada Mardani H Maming yang didudukkan sebagai saksi di meja hijau.

Dia menjadi saksi terkait dugaan kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, yang menyeret bekas Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwijono Putrohadi Sutopo sebagai terdakwa.
Kedatangan ratusan massa ini menyita perhatian pengendara yang melintas. Pasalnya mereka tak hanya datang dengan seragam resmi, tetapi juga meneriakkan dukungan kepada sang bendahara umum PBNU itu di luar halaman.

Ketua GP Ansor Kalsel Teddy Suryana menerangkan, massa yang hadir ini sebagai pengawalan terhadap jajaran PBNU. “Tugas pokok utama GP Ansor dan Banser adalah mengawal kiai, dan jajaran terpenting di PBNU, maka sudah sewajarnya kami memberikan dukungan moril,” ujarnya kemarin.

Massa yang datang untuk memberikan dukungan moril kepada Mardani kemarin, tak hanya dari kader GP Ansor, bahkan juga melibatkan mahasiswa UNU Kalsel dan kader Banser dan IPNU. “Kami tegaskan, kami tak melakukan demonstrasi,” tegasnya.

Usai memberikan kesaksian, Mardani langsung mendatangi masa ini di luar. Teriakan dukungan semakin bergema. “Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan ini,” ujar Mardani menanggapi dukungan kemarin.

Mardani sendiri sempat mangkir tiga kali panggilan Hakim hingga diperintahkannya kepada PN Tanah Bumbu untuk pemanggilan paksa terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu itu. Padahal, dia sempat hadir melalui sidang virtual di sidang sebelumnya pada Senin (18/4) pekan lalu.

Baca Juga :  Maliki Bongkar Peran Abdul Wahid

Kala itu Mardani mengaku sedang berada di Singapura. Namun, Ketua Majelis Hakim, Yusriansyah bersikukuh, agar dia hadir di sidang lanjutan kemarin untuk memberi kesaksian langsung.

Soal kehadirannya sebagai saksi, Mardani mengatakan, ini merupakan perwujudan sebagai warga negara yang baik. “Saya hadir sebagai warga negara yang baik karena selama ini banyak pemberitaan yang menyatakan saya mangkir padahal saya menyampaikan keterangan di sidang sebelumnya,” tuturnya.

Bahkan pada sidang ketiga itu tambahnya, kesaksiannya dirinya sudah di bawah sumpah. “Namun Hakim tak membolehkan dan meminta saya tetap hadir, padahal saya ingin menyampaikan kesaksian,” tukasnya.

Untuk diketahui, mencuatnya kasus ini setelah Kejaksaan Agung RI menetapkan Putrohadi sebagai tersangka kasus tindak pidana suap dan grativikasi izi usaha pertambangan (IUP) batu bara. Kejadiannya pada tahun 2011 lalu, saat Mardani menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Kesaksian Mardani diperlukan untuk mengetahui alasan penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.

“Saya sudah jelas menyampaikan tadi bagaimana proses pembuatan IUP, yang lebih paham aturannya karena pendelegasiannya oleh kepala dinas pertambangan Kabupaten Tanbu, baru dibawa kepada saya berupa draf SK dan surat rekomendasi pernyataan bahwa ini sudah sesuai dengan proses aturan yang berlaku dan diparaf kabag hukum bisa juga sekda dan kepala dinas, jadi saya menyatakan hal ini sudah sesuai aturan makanya saya tandatangan,” tutur Mardani sembari mengaku heran persoalan terkait pengalihan IUP di Tahun 2011 tersebut baru muncul belakangan. (mof/by/ran)

Baca Juga :  BPK Sentil Anggaran Perjalanan Dinas, Juga Satuan Harga Honor dan Kegiatan

KASUS PELIMPAHAN IUP Tambang Tanah Bumbu

1) Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Dinas Pertambangan Tanbu Putrohadi sebagai tersangka kasus tindak pidana suap dan grativikasi izin usaha pertambangan (IUP) batu bara pada tahun 2011. Saat itu, Mardani menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

2) Mardani menandatangani izin itu sesuai surat rekomendasi dari kepala dinasnya dan persetujuan dari Kabag Hukum yang menyatakan izin ini tidak bermasalah secara hukum.

3) Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT Prolindo Cipta Nusantara itu kemudian dianggap bermasalah oleh kejagung pada 2021 lalu.

4) Mardani H Maming dipanggil sebagai saksi dan memenuhi panggilan sidang pada 18 April 2022 lalu. Namun, majelis hakim menuntut kehadirannya secara langsung untuk mnjelaskan perkara dan tudingan keterlibatannya. Kemarin, Mardani akhirnya hadir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan memberi penjelasan.

(mof/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/