alexametrics
31.1 C
Banjarmasin
Selasa, 17 Mei 2022

Maaf, Tak Ada Jatah Honorer: Dari Pencairan 22 Miliar untuk THR

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin sudah mencairkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp22,7 miliar. Disalurkan untuk 4.895 aparatur sipil negara (ASN) aktif.

Kepala daerah (wali kota dan wakilnya) juga menerima Rp11,8 juta. Sedangkan 45 anggota DPRD termasuk unsur pimpinan, total menerima Rp184,8 juta.

Paling banyak diterima oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ada puluhan ribu tenaga pengajar dan kesehatan di sana.

Dicairkan bertahap, dimulai sejak Kamis (21/4) lalu. Instruksi pemerintah pusat, 10 hari sebelum Idul Fitri, THR sudah harus tuntas disalurkan.

Lalu, bagaimana dengan nasib pegawai honorer atau kontrak? Masih sama seperti tahun lalu. Mereka masih gigit jari. Lantaran pemko tak bisa menganggarkannya.

Baca Juga :  Ditransfer Rabu, Rp61 Miliar Untuk THR dan TPP Pemprov

“Sebenarnya, turut merasa miris juga mendengarnya. Tahun ini, THR honorer masih tidak ada,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo kemarin (24/4).

Dijelaskannya, karena sampai hari ini, tak ada aturan pusat yang mengatur soal THR non PNS.

Selama ini, mereka juga digaji bukan lewat pos anggaran belanja pegawai. Melainkan dari belanja barang dan jasa.

“Kecuali pegawai yang statusnya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah). Karena kedua tipe pegawai tersebut pola penganggaran sudah masuk belanja pegawai,” jelasnya.

Pemko pun enggan mengambil risiko untuk memberikan THR kepada pegawai honorer. Sebab jika ngotot, salah-salah menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Baca Juga :  Disnaker Buka Posko Pengaduan THR

“Kami tidak berani. Jadi kami serahkan kepada kebijakan masing-masing SKPD,” pungkasnya. (gmp/az/fud)

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin sudah mencairkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp22,7 miliar. Disalurkan untuk 4.895 aparatur sipil negara (ASN) aktif.

Kepala daerah (wali kota dan wakilnya) juga menerima Rp11,8 juta. Sedangkan 45 anggota DPRD termasuk unsur pimpinan, total menerima Rp184,8 juta.

Paling banyak diterima oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ada puluhan ribu tenaga pengajar dan kesehatan di sana.

Dicairkan bertahap, dimulai sejak Kamis (21/4) lalu. Instruksi pemerintah pusat, 10 hari sebelum Idul Fitri, THR sudah harus tuntas disalurkan.

Lalu, bagaimana dengan nasib pegawai honorer atau kontrak? Masih sama seperti tahun lalu. Mereka masih gigit jari. Lantaran pemko tak bisa menganggarkannya.

Baca Juga :  Sistem Upah Merugikan, Buruh Mengadu ke DPRD

“Sebenarnya, turut merasa miris juga mendengarnya. Tahun ini, THR honorer masih tidak ada,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo kemarin (24/4).

Dijelaskannya, karena sampai hari ini, tak ada aturan pusat yang mengatur soal THR non PNS.

Selama ini, mereka juga digaji bukan lewat pos anggaran belanja pegawai. Melainkan dari belanja barang dan jasa.

“Kecuali pegawai yang statusnya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah). Karena kedua tipe pegawai tersebut pola penganggaran sudah masuk belanja pegawai,” jelasnya.

Pemko pun enggan mengambil risiko untuk memberikan THR kepada pegawai honorer. Sebab jika ngotot, salah-salah menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Baca Juga :  Honor Guru Terlambat, Bakal Dicairkan Bertahap

“Kami tidak berani. Jadi kami serahkan kepada kebijakan masing-masing SKPD,” pungkasnya. (gmp/az/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

Tanam Padi Tiga Kali Setahun

Pan Set Makin Digandrungi

Isu PMK, Pasar Hewan Ditutup

Paylater Bikin Keteter

/