alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Banjarmasin Gugat Pemindahan Ibu Kota, Prof Yusril Jadi Saksi Ahli

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin akan menggandeng Prof Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi nanti.

Ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan diuji materi.

Ini masih menyangkut tentang perpindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru.

“Wali kota sudah berkomunikasi sama Prof Yusril. Beliau bersedia menjadi saksi ahli,” kata Kabag Hukum Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun kemarin (19/4).

Prof Yusril adalah mantan Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden SBY, Menteri Hukum dan HAM pada masa Presiden Megawati, dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada masa Presiden Gus Dur.

Dia juga Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Juga tentunya seorang advokat kondang.

Baca Juga :  Ditandatangani Presiden, Banjarbaru Resmi Jadi Ibu Kota Provinsi

“Saksi ahli memang harus yang benar-benar ahli. Prof Yusril adalah ahli hukum tata negara. Serta sudah berpengalaman beracara di MK,” tambahnya.

Saksi ahli lainnya, juga ada nama Ichsan Anwary dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Soal teknis persidangan, sementara akan ditangani bagian hukum pemko. Walaupun ke depan ia tak menutup kemungkinan untuk menggandeng pengacara dari luar. “Bisa saja nanti digandeng dari eksternal,” tukasnya.

Selain dari pemko, Forkot dan Borneo Law Firm sebagai perwakilan masyarakat juga mengajukan judicial review.

Kedua berkas itu didaftarkan berbarengan. Harapan Lukman, antara pemko dan warga bisa saling menguatkan di mata hakim MK nanti. Dia yakin, selama tak jalan sendiri-sendiri, status ibu kota bisa dikembalikan ke Banjarmasin.

Baca Juga :  Jalan Panjang Kalsel Menuju Ibu Kota Provinsi Baru

“Gugatan masyarakat dan pemko akan saling menguatkan di sidang MK nanti,” tutupnya. (gmp/az/fud)

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin akan menggandeng Prof Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi nanti.

Ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan diuji materi.

Ini masih menyangkut tentang perpindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru.

“Wali kota sudah berkomunikasi sama Prof Yusril. Beliau bersedia menjadi saksi ahli,” kata Kabag Hukum Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun kemarin (19/4).

Prof Yusril adalah mantan Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden SBY, Menteri Hukum dan HAM pada masa Presiden Megawati, dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada masa Presiden Gus Dur.

Dia juga Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Juga tentunya seorang advokat kondang.

Baca Juga :  Gugat Pemindahan Ibu Kota, Banjarmasin Serahkan Dua Koper Bukti ke MK

“Saksi ahli memang harus yang benar-benar ahli. Prof Yusril adalah ahli hukum tata negara. Serta sudah berpengalaman beracara di MK,” tambahnya.

Saksi ahli lainnya, juga ada nama Ichsan Anwary dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Soal teknis persidangan, sementara akan ditangani bagian hukum pemko. Walaupun ke depan ia tak menutup kemungkinan untuk menggandeng pengacara dari luar. “Bisa saja nanti digandeng dari eksternal,” tukasnya.

Selain dari pemko, Forkot dan Borneo Law Firm sebagai perwakilan masyarakat juga mengajukan judicial review.

Kedua berkas itu didaftarkan berbarengan. Harapan Lukman, antara pemko dan warga bisa saling menguatkan di mata hakim MK nanti. Dia yakin, selama tak jalan sendiri-sendiri, status ibu kota bisa dikembalikan ke Banjarmasin.

Baca Juga :  Pihak Penolak Ibu Kota Baru Provinsi Semakin Pede Bakal Menang

“Gugatan masyarakat dan pemko akan saling menguatkan di sidang MK nanti,” tutupnya. (gmp/az/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/