alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Kalah di Sidang Baliho, Pemko Banjarmasin Ajukan Banding ke PTTUN

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin sudah mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Kabag Hukum Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun mengatakan, mereka mendaftar sebelum deadline pengajuan banding.

“Sudah didaftarkan secara daring sebelum 11 April,” ujarnya kemarin (15/4).

Pemko ngotot mengajukan banding. Alasannya, pembongkaran baliho bando di sepanjang Jalan Ahmad Yani sudah sesuai dengan PermenPU Nomor 20 Tahun 2010 serta pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.

Apalagi saat di persidangan terungkap, penggugat ternyata tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal IMB merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki jika ingin memasang papan reklame. Artinya sudah melanggar aturan.

Kekalahan di tingkat pertama, tak lantas membuat pemko menyerah begitu saja. Tim hukum sudah menyiapkan sejumlah upaya, mulai banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK).

Baca Juga :  KP2KP Amuntai Kampanyekan PPS di Pasar Induk Amuntai dan Alabio

Sebelumnya, putusan PTUN Banjarmasin mengabulkan sebagian tuntutan penggugat. Di mana pemko wajib mengembalikan seperti keadaan semula bangunan reklame milik penggugat (PT Wahana Initi Sejati) yang berada di Jalan Ahmad Yani km 2,5 (pertigaan Jalan Kuripan), ukurannya 8 meter x 16 meter (2 sisi).

Lalu baliho kedua di Jalan Ahmad Yani km 2 (depan Gusdi Mulia), ukurannya 5 meter x 10 meter (4 sisi)
Dalam perkara ini, sebagai tergugat adalah Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Dia mengatakan, semua upaya hukum memerlukan waktu. Dia meminta publik untuk menunggu hasilnya. “Ditunggu saja prosesnya,” ujarnya singkat. (gmp/az/fud)

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin sudah mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Kabag Hukum Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun mengatakan, mereka mendaftar sebelum deadline pengajuan banding.

“Sudah didaftarkan secara daring sebelum 11 April,” ujarnya kemarin (15/4).

Pemko ngotot mengajukan banding. Alasannya, pembongkaran baliho bando di sepanjang Jalan Ahmad Yani sudah sesuai dengan PermenPU Nomor 20 Tahun 2010 serta pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.

Apalagi saat di persidangan terungkap, penggugat ternyata tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal IMB merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki jika ingin memasang papan reklame. Artinya sudah melanggar aturan.

Kekalahan di tingkat pertama, tak lantas membuat pemko menyerah begitu saja. Tim hukum sudah menyiapkan sejumlah upaya, mulai banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK).

Baca Juga :  Potensi Pajak Parkir Rp7 Miliar

Sebelumnya, putusan PTUN Banjarmasin mengabulkan sebagian tuntutan penggugat. Di mana pemko wajib mengembalikan seperti keadaan semula bangunan reklame milik penggugat (PT Wahana Initi Sejati) yang berada di Jalan Ahmad Yani km 2,5 (pertigaan Jalan Kuripan), ukurannya 8 meter x 16 meter (2 sisi).

Lalu baliho kedua di Jalan Ahmad Yani km 2 (depan Gusdi Mulia), ukurannya 5 meter x 10 meter (4 sisi)
Dalam perkara ini, sebagai tergugat adalah Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Dia mengatakan, semua upaya hukum memerlukan waktu. Dia meminta publik untuk menunggu hasilnya. “Ditunggu saja prosesnya,” ujarnya singkat. (gmp/az/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/