alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Suap di HSU: Maliki Divonis 6 Tahun Penjara

BANJARMASIN – Hanya bisa mendengarkan melalui virtual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, terdakwa perkara korupsi suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Maliki divonis pidana penjara 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang diketuai Jamser Simanjuntak, kemarin.

Vonis ini lebih tinggi dua tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut mantan Plt Kadis PUPRP Kabupaten HSU itu empat tahun kurungan. Tak hanya harus mendekam dibalik jeruji, Maliki juga diharuskan membayar denda sebesar Rp250 juta subsider tiga bulan penjara. “Pikir-pikir yang mulia,” ucap Maliki menjawab majelis hakim usai meminta tanggapan vonisnya.

Maliki juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp195 juta. Jika dia tak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam tenggat waktu 1 bulan, maka diganti dengan hukuman penjara tambahan. “Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ujar Jamser.

Pada sidang putusan kemarin, majelis hakim menolak pembelaan Maliki yang meminta keringanan hukuman selaku pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum (justice collaborator). Majelis hakim ngotot tindakan terdakwa tetap merupakan pelaku utama dalam perkara ini, sehingga permohonan keringanan hukuman sebagai justice collaborator ditolak.

Baca Juga :  Di Kalsel, Hanya HSS yang Raih Predikat A

Hukuman Maliki lebih berat di atas tuntutan. Hal ini dinilai majelis hakim karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi berupa menerima suap fee proyek sejak 2013 – 2021.

“Kejadiannya sejak terdakwa menjabat sebagai kepala Bidang SDA Dinas PUPRP HSU. Artinya penerimaan fee dari kontraktor yang sebagian besar diteruskan ke saksi Abdul Wahid sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Dinas PUPRP dan ini bisa membawa dampak terhadap hasil pekerjaan kontraktor yang tidak maksimal,” kata Jamser.

Selain itu sebutnya, terdakwa juga terbukti telah menyuap untuk memperoleh jabatannya sebagai Plt Kadis PUPRP Kabupaten HSU. Dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Abdul Wahid yang saat itu menjabat sebagai Bupati HSU.

Maliki terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca Juga :  Kasus Gratifikasi di HSU: Maliki Dituntut Empat Tahun

Sementara, Jaksa Penuntut Umum KPK, Titto Zaelani mengatakan, pihaknya akan pikir-pikir melakukan banding. Terlebih vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan. “Kami masih pikir-pikir yang mulia,” ujarnya.

Di sisi lain, penasihat hukum Maliki, Tuti Elawati terkejut dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari empat tahun tuntutan Jaksa KPK. Meski demikian pihaknya akan tetap menghormati putusan yang telah diambil majelis hakim kemarin. “Putusan hakim ini Ultra Petita karena memberikan putusan di luar tuntutan jaksa. Kami sangat kaget, ini di luar ekspektasi kami,” ucapnya sembari mengatakan akan berdiskusi dulu dengan terdakwa dan keluarganya soal banding. (mof/by/ran)

BANJARMASIN – Hanya bisa mendengarkan melalui virtual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, terdakwa perkara korupsi suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Maliki divonis pidana penjara 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang diketuai Jamser Simanjuntak, kemarin.

Vonis ini lebih tinggi dua tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut mantan Plt Kadis PUPRP Kabupaten HSU itu empat tahun kurungan. Tak hanya harus mendekam dibalik jeruji, Maliki juga diharuskan membayar denda sebesar Rp250 juta subsider tiga bulan penjara. “Pikir-pikir yang mulia,” ucap Maliki menjawab majelis hakim usai meminta tanggapan vonisnya.

Maliki juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp195 juta. Jika dia tak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam tenggat waktu 1 bulan, maka diganti dengan hukuman penjara tambahan. “Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ujar Jamser.

Pada sidang putusan kemarin, majelis hakim menolak pembelaan Maliki yang meminta keringanan hukuman selaku pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum (justice collaborator). Majelis hakim ngotot tindakan terdakwa tetap merupakan pelaku utama dalam perkara ini, sehingga permohonan keringanan hukuman sebagai justice collaborator ditolak.

Baca Juga :  Jaksa Jengkel, Wahid Bantah Terima Fee Proyek

Hukuman Maliki lebih berat di atas tuntutan. Hal ini dinilai majelis hakim karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi berupa menerima suap fee proyek sejak 2013 – 2021.

“Kejadiannya sejak terdakwa menjabat sebagai kepala Bidang SDA Dinas PUPRP HSU. Artinya penerimaan fee dari kontraktor yang sebagian besar diteruskan ke saksi Abdul Wahid sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Dinas PUPRP dan ini bisa membawa dampak terhadap hasil pekerjaan kontraktor yang tidak maksimal,” kata Jamser.

Selain itu sebutnya, terdakwa juga terbukti telah menyuap untuk memperoleh jabatannya sebagai Plt Kadis PUPRP Kabupaten HSU. Dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Abdul Wahid yang saat itu menjabat sebagai Bupati HSU.

Maliki terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca Juga :  Kontraktor Sebut Maliki Minta Jatah 1 Persen

Sementara, Jaksa Penuntut Umum KPK, Titto Zaelani mengatakan, pihaknya akan pikir-pikir melakukan banding. Terlebih vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan. “Kami masih pikir-pikir yang mulia,” ujarnya.

Di sisi lain, penasihat hukum Maliki, Tuti Elawati terkejut dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari empat tahun tuntutan Jaksa KPK. Meski demikian pihaknya akan tetap menghormati putusan yang telah diambil majelis hakim kemarin. “Putusan hakim ini Ultra Petita karena memberikan putusan di luar tuntutan jaksa. Kami sangat kaget, ini di luar ekspektasi kami,” ucapnya sembari mengatakan akan berdiskusi dulu dengan terdakwa dan keluarganya soal banding. (mof/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/