alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Sebelum 17 April, Gugatan Perpindahan Ibu Kota Kalsel Dilayangkan

BANJARMASIN – Berkas gugatan perpindahan ibu kota provinsi sudah hampir rampung. Setelah koreksi di sana-sini, selanjutnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

“Hanya ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Sedikit saja,” kata Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, kemarin (13/4).

Ibnu mengklaim isi berkas yang disiapkan Bagian Hukum Setdako Banjarmasin tersebut sudah sangat bagus. Karena menjadikan masukan banyak pihak sebagai referensi.

Masalahnya, pemko tak bisa bersantai-santai. Ada tenggat waktu yang harus dikejar.

“Masih ada waktu sampai tanggal 17 April,” sebutnya. Sebelum tanggal tersebut, Ibnu yakin gugatan sudah didaftarkan ke MK.

Sasaran hak uji materi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel yang disahkan DPR pada pertengahan Februari lalu.

Baca Juga :  Tak Setuju Pemindahan Ibu Kota, Forum Kota Banjarmasin Tempuh Judicial Review

Di sana, dalam pasal 4 disebutkan, ibu kota Kalsel berkedudukan di Banjarbaru, bukan di Banjarmasin.

Merasa tak pernah diajak berkonsultasi atas pemindahan ibu kota itu, wali kota menyatakan akan menggugat.

Dalam rapat paripurna Maret lalu, semua fraksi di DPRD Banjarmasin juga kompak mendukung pemko untuk menempuh jalur hukum.

Selain pemko, perwakilan dari 52 dewan kelurahan yang mengatasnamakan forum kota juga menyatakan kesiapannya menempuh judicial review. Mereka menunjuk Borneo Law Firm sebagai kuasa hukumnya. (gmp/az/fud)

BANJARMASIN – Berkas gugatan perpindahan ibu kota provinsi sudah hampir rampung. Setelah koreksi di sana-sini, selanjutnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

“Hanya ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Sedikit saja,” kata Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, kemarin (13/4).

Ibnu mengklaim isi berkas yang disiapkan Bagian Hukum Setdako Banjarmasin tersebut sudah sangat bagus. Karena menjadikan masukan banyak pihak sebagai referensi.

Masalahnya, pemko tak bisa bersantai-santai. Ada tenggat waktu yang harus dikejar.

“Masih ada waktu sampai tanggal 17 April,” sebutnya. Sebelum tanggal tersebut, Ibnu yakin gugatan sudah didaftarkan ke MK.

Sasaran hak uji materi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel yang disahkan DPR pada pertengahan Februari lalu.

Baca Juga :  Ingin Menggugat Pemindahan, Ibnu Sina: Kami Tak Pernah Dilibatkan

Di sana, dalam pasal 4 disebutkan, ibu kota Kalsel berkedudukan di Banjarbaru, bukan di Banjarmasin.

Merasa tak pernah diajak berkonsultasi atas pemindahan ibu kota itu, wali kota menyatakan akan menggugat.

Dalam rapat paripurna Maret lalu, semua fraksi di DPRD Banjarmasin juga kompak mendukung pemko untuk menempuh jalur hukum.

Selain pemko, perwakilan dari 52 dewan kelurahan yang mengatasnamakan forum kota juga menyatakan kesiapannya menempuh judicial review. Mereka menunjuk Borneo Law Firm sebagai kuasa hukumnya. (gmp/az/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/