alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Perda Ramadan Boleh Direvisi, tapi Jangan Dilemahkan

BANJARMASIN – Video adu mulut Satpol PP dengan pemilik warung di Jalan Veteran menjadi viral dan menuai komentar nyinyir dari warganet.

Antropolog dari Universitas Lambung Mangkurat, Nasrullah memandang, serangan komentar itu nyaris tak bisa difilter lagi.

“Netizen memang memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan apapun,” ujarnya.

Namun, dosen FKIP itu menyayangkannya. Menurutnya, komentar-komentar di media sosial tersebut tak mencerminkan penduduk perkotaan yang berpendidikan.

Dia berharap, warga bisa lebih berhati-hati ketika hendak mengetikkan sesuatu.

“Apalagi isunya sudah menyangkut mayoritas dan minoritas. Kalau tak berhati-hati, bisa melebar ke persoalan agama,” tambah Inas, sapaannya.

Dia khawatir, netizen sedang terjebak pada histeria massal.

Apalagi pada bulan puasa, Inas berharap masyarakat bisa menahan diri dari komentar negatif. Menurutnya, ini buntut dari ketidakmampuan melihat masyarakat secara berimbang dan menyeluruh.

Baca Juga :  Malam Nuzulul dan Haul di Sabilal Muhtadin

Perihal membanding-bandingkan Perda Ramadan di Banjarmasin dengan kota-kota lain, menurutnya juga tak relevan.

“Karena kita tidak tahu persis bagaimana aturan selama Ramadan di Aceh atau Padang. Bisa saja di luar daerah malah lebih ketat ketimbang di sini,” tukasnya.

Dia lantas memuji langkah wali kota yang cepat-cepat mengumpulkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk meredam masalah ini.

Inas juga merasa tuduhan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2005 itu mencekik pengusaha kuliner terdengar sangat berlebihan.

“Siapapun yang membuka usaha kuliner di sini, maka sewajarnya mengikuti aturan yang berlaku di kota ini,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan usulan agar perda yang sudah berumur 15 tahun itu untuk direvisi?

Baca Juga :  Ketimbang Gabut di Rumah, Ikut Pesantren Kilat

Diingatkannya, dalam revisi nanti, justru perlu penekanan dan perincian. Bukan pelemahan. Karena begitu pengusaha kuliner mendapat kelonggaran, dia khawatir pengusaha hiburan juga akan menuntut hal serupa.

“Aturan harus memiliki kekuatan dan mencakup seluruh aspek yang hendak diaturnya,” tuntasnya.
(gmp/az/fud)

BANJARMASIN – Video adu mulut Satpol PP dengan pemilik warung di Jalan Veteran menjadi viral dan menuai komentar nyinyir dari warganet.

Antropolog dari Universitas Lambung Mangkurat, Nasrullah memandang, serangan komentar itu nyaris tak bisa difilter lagi.

“Netizen memang memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan apapun,” ujarnya.

Namun, dosen FKIP itu menyayangkannya. Menurutnya, komentar-komentar di media sosial tersebut tak mencerminkan penduduk perkotaan yang berpendidikan.

Dia berharap, warga bisa lebih berhati-hati ketika hendak mengetikkan sesuatu.

“Apalagi isunya sudah menyangkut mayoritas dan minoritas. Kalau tak berhati-hati, bisa melebar ke persoalan agama,” tambah Inas, sapaannya.

Dia khawatir, netizen sedang terjebak pada histeria massal.

Apalagi pada bulan puasa, Inas berharap masyarakat bisa menahan diri dari komentar negatif. Menurutnya, ini buntut dari ketidakmampuan melihat masyarakat secara berimbang dan menyeluruh.

Baca Juga :  Ketimbang Gabut di Rumah, Ikut Pesantren Kilat

Perihal membanding-bandingkan Perda Ramadan di Banjarmasin dengan kota-kota lain, menurutnya juga tak relevan.

“Karena kita tidak tahu persis bagaimana aturan selama Ramadan di Aceh atau Padang. Bisa saja di luar daerah malah lebih ketat ketimbang di sini,” tukasnya.

Dia lantas memuji langkah wali kota yang cepat-cepat mengumpulkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk meredam masalah ini.

Inas juga merasa tuduhan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2005 itu mencekik pengusaha kuliner terdengar sangat berlebihan.

“Siapapun yang membuka usaha kuliner di sini, maka sewajarnya mengikuti aturan yang berlaku di kota ini,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan usulan agar perda yang sudah berumur 15 tahun itu untuk direvisi?

Baca Juga :  Dapat Petisi, Ibnu Sina: Perda Ramadan Masih Relevan

Diingatkannya, dalam revisi nanti, justru perlu penekanan dan perincian. Bukan pelemahan. Karena begitu pengusaha kuliner mendapat kelonggaran, dia khawatir pengusaha hiburan juga akan menuntut hal serupa.

“Aturan harus memiliki kekuatan dan mencakup seluruh aspek yang hendak diaturnya,” tuntasnya.
(gmp/az/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/