alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Aktivis Dakwah ini Kembali Ditangkap Aparat

KOTABARU – Setelah sekitar setahun menghirup udara bebas, Despianoor Wardani, aktivis asal Kotabaru harus kembali terpenjara. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi kejaksaan Kotabaru Kamis (24/3) tadi. Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kotabaru pun menjemputnya.

Pihak keluarga kaget. “Despi dijemput saat tidak di rumah, malam-malam, di tempat kerjanya,” ujar Septi, adiknya kepada Radar Banjarmasin.

Kepala Seksi Intelijen Achmad Riduan dalam siaran pers yang dikirimkannya kepada wartawan koran ini menyebut, pihaknya kembali mengamankan Despianoor dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237 K/Pid.sus/2022 tanggal 15 Februari 2022.

“Terdakwa Despianoor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik,” jelasnya.

Majelis hakim MA menjatuhkan pidana kepada Despi selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Usai penangkapan malam itu, Despi dititipkan di Rutan Polres Kotabaru semalam dan Jumat (25/3) diserahkan ke Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabaru.

Lantas bagaimana respons pihak Despianoor? Kepada Radar Banjarmasin, Janif Zulfikar dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat mengirimkan pernyataan hukum menyikapi penangkapan terhadap kliennya.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Despi dan keluarga. Hasilnya, kami akan terus melakukan upaya hukum, melakukan pembelaan,” ucapnya.

Dia mengatakan Despianoor Wardani adalah aktivitas Islam yang hanya menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam sebagai solusi atas berbagai persoalan negeri ini, sehingga sangat tidak pantas dihukum.

“Tulisan-tulisan yang dipostingnya di media sosial, sebenarnya hanya menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai wujud kecintaan kepada Tanah Air Indonesia,” ucapnya.

“Hal ini bisa dilihat dari apa saja yang diposting oleh Despianoor Wardani, mulai dari tentang menolak Papua lepas dari Indonesia, menolak kenaikan BBM, menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik, menolak asing kelola SDA Indonesia, tolak LGBT, tolak liberalisasi Migas, solidaritas terhadap muslim Suriah, aksi tolak Komunis, aksi solidaritas muslim Rohingya, tolak negara penjajah Amerika, menolak pemerintah lepas tangan soal kesehatan, sadarkan umat tentang Khilafah, menolak Perdagangan yang merugikan Rakyat,” ujarnya.

Kemudian apa yang disampaikan oleh Despianoor Wardani sejatinya adalah penggunaan dan penikmatan hak kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat, gagasan, pikiran dan ungkapan perasaan adalah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Hak asasi manusia yang telah dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

“Apalagi Despianoor ini dalam kesehariannya diketahui sebagai pemuda yang bertanggung jawab dan bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat. Terbukti selama menunggu putusan Kasasi MA, setelah dikeluarkan dari tahanan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada 17 Desember 2020, ia diberikan kepercayaan untuk menjaga sebuah toko di Kotabaru,” ujar Janif.

Karena itu, nasib Despi yang harus bolak balik ke penjara sangat disayangkan dan menurutnya ini merupakan perlakuan hal yang sangat tidak wajar untuk aktivis Islam.

“Karena itu kami juga menyeru kepada para praktisi hukum, akademisi dan ahli hukum untuk turut serta melakukan pembelaan terhadap segala potensi kriminalisasi ajaran Islam dan aktivisnya seperti Despi ini,” tandasnya.

Sekadar mengingatkan, Despianoor Wardani pertama kali ditahan oleh Polres Kotabaru pada tanggal 13 Juli 2020. Karena postingan di facebooknya. (jum/by/ran)

KOTABARU – Setelah sekitar setahun menghirup udara bebas, Despianoor Wardani, aktivis asal Kotabaru harus kembali terpenjara. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi kejaksaan Kotabaru Kamis (24/3) tadi. Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kotabaru pun menjemputnya.

Pihak keluarga kaget. “Despi dijemput saat tidak di rumah, malam-malam, di tempat kerjanya,” ujar Septi, adiknya kepada Radar Banjarmasin.

Kepala Seksi Intelijen Achmad Riduan dalam siaran pers yang dikirimkannya kepada wartawan koran ini menyebut, pihaknya kembali mengamankan Despianoor dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237 K/Pid.sus/2022 tanggal 15 Februari 2022.

“Terdakwa Despianoor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik,” jelasnya.

Majelis hakim MA menjatuhkan pidana kepada Despi selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Usai penangkapan malam itu, Despi dititipkan di Rutan Polres Kotabaru semalam dan Jumat (25/3) diserahkan ke Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabaru.

Lantas bagaimana respons pihak Despianoor? Kepada Radar Banjarmasin, Janif Zulfikar dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat mengirimkan pernyataan hukum menyikapi penangkapan terhadap kliennya.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Despi dan keluarga. Hasilnya, kami akan terus melakukan upaya hukum, melakukan pembelaan,” ucapnya.

Dia mengatakan Despianoor Wardani adalah aktivitas Islam yang hanya menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam sebagai solusi atas berbagai persoalan negeri ini, sehingga sangat tidak pantas dihukum.

“Tulisan-tulisan yang dipostingnya di media sosial, sebenarnya hanya menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai wujud kecintaan kepada Tanah Air Indonesia,” ucapnya.

“Hal ini bisa dilihat dari apa saja yang diposting oleh Despianoor Wardani, mulai dari tentang menolak Papua lepas dari Indonesia, menolak kenaikan BBM, menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik, menolak asing kelola SDA Indonesia, tolak LGBT, tolak liberalisasi Migas, solidaritas terhadap muslim Suriah, aksi tolak Komunis, aksi solidaritas muslim Rohingya, tolak negara penjajah Amerika, menolak pemerintah lepas tangan soal kesehatan, sadarkan umat tentang Khilafah, menolak Perdagangan yang merugikan Rakyat,” ujarnya.

Kemudian apa yang disampaikan oleh Despianoor Wardani sejatinya adalah penggunaan dan penikmatan hak kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat, gagasan, pikiran dan ungkapan perasaan adalah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Hak asasi manusia yang telah dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

“Apalagi Despianoor ini dalam kesehariannya diketahui sebagai pemuda yang bertanggung jawab dan bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat. Terbukti selama menunggu putusan Kasasi MA, setelah dikeluarkan dari tahanan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada 17 Desember 2020, ia diberikan kepercayaan untuk menjaga sebuah toko di Kotabaru,” ujar Janif.

Karena itu, nasib Despi yang harus bolak balik ke penjara sangat disayangkan dan menurutnya ini merupakan perlakuan hal yang sangat tidak wajar untuk aktivis Islam.

“Karena itu kami juga menyeru kepada para praktisi hukum, akademisi dan ahli hukum untuk turut serta melakukan pembelaan terhadap segala potensi kriminalisasi ajaran Islam dan aktivisnya seperti Despi ini,” tandasnya.

Sekadar mengingatkan, Despianoor Wardani pertama kali ditahan oleh Polres Kotabaru pada tanggal 13 Juli 2020. Karena postingan di facebooknya. (jum/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/