alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Selasa, 17 Mei 2022

Bukan Organda, Dishub yang Bakal Awasi Jalur Khusus Solar di SPBU

BANJARMASIN – Pemko mengklaim telah menemukan solusi atas polemik jalur khusus biosolar di SPBU untuk para sopir truk di Banjarmasin.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo menjamin, takkan ada organisasi angkutan yang bisa memonopoli pengisian BBM bersubsidi tersebut.

“Penerapan di lapangan nanti, baik Organda, ALFI/ILFA maupun Aptrindo, masing-masing disiapkan SPBU-nya di kawasan Lingkar Selatan,” jelasnya kemarin (31/3) petang.

“Nanti ada sejenis voucher pengisian BBM untuk masing-masing truk. Setiap truk dijatah 50 liter,” sebutnya.

“Pengawasannya akan ditangani Dishub. Agar semuanya benar-benar kebagian jatah solar,” lanjutnya.
Namun, Slamet belum mengetahui kapan pola ini mulai diberlakukan.

Demikian pula, SPBU mana saja yang ditunjuk. Mengingat regulasi SPBUD ada di Pemprov Kalsel.
“Kami hanya kebagian tugas mengawasi antrean di SPBU dari pagi sampai sore hari,” tukasnya.

Baca Juga :  Sulit Dapat Solar, Sopir Geruduk Pertamina

Pemko juga akan membentuk tim terpisah untuk menampung keluhan para sopir di lapangan.
“Sekali lagi kami tekankan, tidak ada koordinator yang berwenang melakukan mendistribusikan BBM,” tegasnya.

Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman menambahkan, tidak ada lagi edaran baru yang dikeluarkan pemko.
“Dishub ditunjuk tidak lewat edaran lagi. Cukup surat pemberitahuan ke SPBU dan Pertamina saja,” jelasnya.

“Antrean solar dan titiknya juga akan dibagi untuk beberapa organisasi,” tambah mantan Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu itu.

“Jadi edaran yang sebelumnya tetap dicabut. Karena kami anggap ada kekeliruan penulisan di dalamnya. Yakni hanya menunjuk satu organisasi sebagai koordinator,” tambahnya.

Yang Ikhsan maksud adalah Organda (Organisasi Angkutan Darat).

Baca Juga :  Durasi Larangan Truk Diperpanjang, SK Naik Kelas Jadi Perwali

Sehari sebelumnya (30/3), Ketua DPD Organda Kalsel, Edi Sucipto mendatangi Balai Kota. Menuduh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina terpengaruh intervensi politik hingga mencabut edaran tersebut.

Jalur khusus ini diatur dalam surat edaran Wali Kota Banjarmasin Nomor 096/Dishub/2022 yang kemudian dicabut pada 23 Maret tadi.

Edaran itu merupakan respons atas demonstrasi sopir truk di depan kantor Pertamina. Yang dilanjutkan aksi pemogokan di terminal petikemas Pelabuhan Trisakti. Selama berbulan-bulan, sopir truk harus ngantre berjam-jam hanya demi beberapa liter solar. (war/at/fud)

BANJARMASIN – Pemko mengklaim telah menemukan solusi atas polemik jalur khusus biosolar di SPBU untuk para sopir truk di Banjarmasin.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo menjamin, takkan ada organisasi angkutan yang bisa memonopoli pengisian BBM bersubsidi tersebut.

“Penerapan di lapangan nanti, baik Organda, ALFI/ILFA maupun Aptrindo, masing-masing disiapkan SPBU-nya di kawasan Lingkar Selatan,” jelasnya kemarin (31/3) petang.

“Nanti ada sejenis voucher pengisian BBM untuk masing-masing truk. Setiap truk dijatah 50 liter,” sebutnya.

“Pengawasannya akan ditangani Dishub. Agar semuanya benar-benar kebagian jatah solar,” lanjutnya.
Namun, Slamet belum mengetahui kapan pola ini mulai diberlakukan.

Demikian pula, SPBU mana saja yang ditunjuk. Mengingat regulasi SPBUD ada di Pemprov Kalsel.
“Kami hanya kebagian tugas mengawasi antrean di SPBU dari pagi sampai sore hari,” tukasnya.

Baca Juga :  Gara-Gara Solar, Aksi Pemogokan Sopir Truk Berlanjut

Pemko juga akan membentuk tim terpisah untuk menampung keluhan para sopir di lapangan.
“Sekali lagi kami tekankan, tidak ada koordinator yang berwenang melakukan mendistribusikan BBM,” tegasnya.

Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman menambahkan, tidak ada lagi edaran baru yang dikeluarkan pemko.
“Dishub ditunjuk tidak lewat edaran lagi. Cukup surat pemberitahuan ke SPBU dan Pertamina saja,” jelasnya.

“Antrean solar dan titiknya juga akan dibagi untuk beberapa organisasi,” tambah mantan Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu itu.

“Jadi edaran yang sebelumnya tetap dicabut. Karena kami anggap ada kekeliruan penulisan di dalamnya. Yakni hanya menunjuk satu organisasi sebagai koordinator,” tambahnya.

Yang Ikhsan maksud adalah Organda (Organisasi Angkutan Darat).

Baca Juga :  Sopir Tak Kerja, Begini Tanggapan Ibnu Sina Soal Polemik Solar Subsidi

Sehari sebelumnya (30/3), Ketua DPD Organda Kalsel, Edi Sucipto mendatangi Balai Kota. Menuduh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina terpengaruh intervensi politik hingga mencabut edaran tersebut.

Jalur khusus ini diatur dalam surat edaran Wali Kota Banjarmasin Nomor 096/Dishub/2022 yang kemudian dicabut pada 23 Maret tadi.

Edaran itu merupakan respons atas demonstrasi sopir truk di depan kantor Pertamina. Yang dilanjutkan aksi pemogokan di terminal petikemas Pelabuhan Trisakti. Selama berbulan-bulan, sopir truk harus ngantre berjam-jam hanya demi beberapa liter solar. (war/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/