alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Tolak Pindah Ibu Kota, 100 Persen DPRD Banjarmasin Dukung Judicial Review

Kabar bahwa fraksi-fraksi di DPRD Kota Banjarmasin terbelah dalam menyikapi pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel tidak terbukti.

***

BANJARMASIN – Semua kompak menolak. Diputuskan dalam rapat paripurna kemarin (24/3) di gedung dewan di Jalan Lambung Mangkurat.

“Kami mendukung pemko untuk mengajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Sekretaris Fraksi Gerindra, Isnaini.

Alasannya, pemindahan ibu kota tersebut menyimpang dari sejarah. “Ingat-ingat lagi sejarah berdirinya Provinsi Kalimantan,” tambahnya.

Begitu pula Ketua Fraksi Golkar, Darma Sri Handayani. Dia menegaskan, harus ada uji materi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel yang disahkan DPR tersebut.

Di sana disebutkan dalam pasal 4, bahwa ibu kota provinsi berkedudukan di Banjarbaru, bukan Banjarmasin.

Sementara perwakilan Fraksi PKB, Zainal Hakim melihat penggodokan RUU tidak melibatkan pemko, dewan dan masyarakat. “Uji publik saja tidak ada,” ujarnya.

Terakhir, Muhammad Ismail Iberahim dari Fraksi Restorasi Bintang Persatuan (PPP, PBB, Nasdem) juga menyatakan penolakan. “Kami sepakat untuk hak uji materi,” timpalnya.

Melihat kebulatan suara ini, Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya berharap, pemko bisa mengembalikan status ibu kota ke Kota Seribu Sungai.

“Keputusan hari ini merupakan dukungan dewan terhadap pemko,” kata politikus PAN itu.

Soal strategi dan mekanisme, Harry menyerahkan sepenuhnya kepada pemko.

Mendapat dukungan DPRD, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina merasa mantap untuk mendatangi MK. “Persetujuan dewan menambah energi pemko,” ujarnya.

Dia mengingatkan, DPR tak pernah mengajak pemko dan bahkan pemprov untuk membahas RUU tersebut.
Maka, tak salah jika menduga ada tahapan dan prosedur yang memang terlewatkan.

Baca Juga :  Pemko dan DPRD Satu Suara, Banjarbaru Siap Hadapi Gugatan Banjarmasin

“Maka jangan heran bila masyarakat bereaksi. Tercermin dari suara fraksi-fraksi hari ini,” tutupnya.

Kritik PAN

Seluruh fraksi mendukung pemko menggugat ke MK. Tapi, bukan berarti tak ada catatan dari DPRD.
Afrizaldi dari Fraksi PAN menyampaikan kritik.

Sekretaris DPD PAN Banjarmasin itu menilai, selama ini pemko kurang bisa menjaga komunikasi dengan pemprov dan pusat.

Sangat berbeda dengan slogan kolaborasi yang kerap digaungkan wali kota.

“Lemahnya hubungan dan komunikasi inilah yang menjadikan terbukanya kesempatan bagi pihak lain untuk melobi-lobi pemindahan status ibu kota. Sesuatu yang selama ini coba dipertahankan,” bebernya.

Sebelumnya, dia juga memandang pemko tak bisa memanfaatkan secara maksimal keberadaan status ibu kota provinsi tersebut.

“Tapi, walau sudah sah diundangkan, bukan berarti menyerah. Masih ada kesempatan,” tutup Afrizaldi.
Mendengar kritik itu, Ibnu Sina menepisnya. Dia mengklaim, selama ini hubungan pemko dengan pemprov dan pusat sudah bagus.

Buktinya adalah kucuran bantuan dari APBN. “Contoh pembangunan Jembatan Sungai Alalak, penataan Muara Kelayan dan rusunawa, hingga pembangunan Dermaga Ujung Murung,” bebernya.

Ibnu lantas membalas, bahwa PAN juga semestinya bisa mengupayakan lebih.

“Misalkan menjalin komunikasi ke DPR agar lebih banyak lagi bantuan dari APBN yang dikucurkan ke sini,” pungkasnya.

Jangan-Jangan Salah Tulis

BULATNYA suara delapan fraksi di DPRD Banjarmasin dalam rapat paripurna kemarin (24/3) membuat pengamat hukum tata negara Ichsan Anwary terkesan.

“Keputusan yang tepat,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat itu kepada Radar Banjarmasin.

Baca Juga :  Menyambut Perpindahan Ibu Kota Provinsi, Banjarbaru Belum Siapkan Anggaran

Sebab, ketika UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel disahkan, terkesan ada pengalihan secara paksa status ibu kota.

“Seolah ada kudeta konstitusional untuk memindahkan ibu kota. Persoalan inilah yang harus clear,” tambahnya.

Menelusuri UU Nomor 25 Tahun 1956, terang disebutkan bahwa Banjarmasin adalah ibu kota Kalsel.

Sementara dalam UU yang baru, tak dimuat landasan yang menegaskan betapa pentingnya pemindahan ibu kota ke Banjarbaru.

“Pemindahan ibu kota adalah perkara substantif, pokok dan mendasar. Maka banyak yang harus dikaji dan ditimbang,” jelas Ichsan.

Bahkan, ia menyayangkan tak adanya masukan dari wali kota dan DPRD saat RUU itu dibahas DPR. “Saya membaca di media, bahkan Wali Kota Banjarbaru saja terkejut dengan penetapan itu,” ujarnya heran.

Lalu, ia mengamati perbedaan draf RUU antara yang dibahas dan disahkan.

Saat digodok, memuat 10 bab dan 49 pasal. Ibu kota provinsi diatur dalam pasal 7. Sedangkan yang disahkan dan menjadi lembaran negara hanya memuat 3 bab dan 8 pasal.

“Jadi ke mana 41 pasal sebelumnya?” tanyanya.

Jika pertanyaan itu tak terjawab, bakal muncul anggapan bahwa pasal ibu kota itu hasil penyelundupan.
“Perlu ditelusuri. Apakah cuma salah ketik dari pembuat draf,” lanjutnya.

Ichwan kemudian membandingkan dengan UU Nomor 9 tentang Kalbar dan UU Nomor 10 tentang Kaltim yang dibahas dan disahkan bersamaan. Kesimpulannya, kedua UU tersebut tidak banyak diutak-atik.
“Maka UU Nomor 8 ini layak diuji materi di MK,” pungkasnya. (gmp/war/at/fud)

Kabar bahwa fraksi-fraksi di DPRD Kota Banjarmasin terbelah dalam menyikapi pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel tidak terbukti.

***

BANJARMASIN – Semua kompak menolak. Diputuskan dalam rapat paripurna kemarin (24/3) di gedung dewan di Jalan Lambung Mangkurat.

“Kami mendukung pemko untuk mengajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Sekretaris Fraksi Gerindra, Isnaini.

Alasannya, pemindahan ibu kota tersebut menyimpang dari sejarah. “Ingat-ingat lagi sejarah berdirinya Provinsi Kalimantan,” tambahnya.

Begitu pula Ketua Fraksi Golkar, Darma Sri Handayani. Dia menegaskan, harus ada uji materi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel yang disahkan DPR tersebut.

Di sana disebutkan dalam pasal 4, bahwa ibu kota provinsi berkedudukan di Banjarbaru, bukan Banjarmasin.

Sementara perwakilan Fraksi PKB, Zainal Hakim melihat penggodokan RUU tidak melibatkan pemko, dewan dan masyarakat. “Uji publik saja tidak ada,” ujarnya.

Terakhir, Muhammad Ismail Iberahim dari Fraksi Restorasi Bintang Persatuan (PPP, PBB, Nasdem) juga menyatakan penolakan. “Kami sepakat untuk hak uji materi,” timpalnya.

Melihat kebulatan suara ini, Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya berharap, pemko bisa mengembalikan status ibu kota ke Kota Seribu Sungai.

“Keputusan hari ini merupakan dukungan dewan terhadap pemko,” kata politikus PAN itu.

Soal strategi dan mekanisme, Harry menyerahkan sepenuhnya kepada pemko.

Mendapat dukungan DPRD, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina merasa mantap untuk mendatangi MK. “Persetujuan dewan menambah energi pemko,” ujarnya.

Dia mengingatkan, DPR tak pernah mengajak pemko dan bahkan pemprov untuk membahas RUU tersebut.
Maka, tak salah jika menduga ada tahapan dan prosedur yang memang terlewatkan.

Baca Juga :  DAK Mungkin Berkurang, Banjarmasin Harus Biasakan Diri dengan Status Baru

“Maka jangan heran bila masyarakat bereaksi. Tercermin dari suara fraksi-fraksi hari ini,” tutupnya.

Kritik PAN

Seluruh fraksi mendukung pemko menggugat ke MK. Tapi, bukan berarti tak ada catatan dari DPRD.
Afrizaldi dari Fraksi PAN menyampaikan kritik.

Sekretaris DPD PAN Banjarmasin itu menilai, selama ini pemko kurang bisa menjaga komunikasi dengan pemprov dan pusat.

Sangat berbeda dengan slogan kolaborasi yang kerap digaungkan wali kota.

“Lemahnya hubungan dan komunikasi inilah yang menjadikan terbukanya kesempatan bagi pihak lain untuk melobi-lobi pemindahan status ibu kota. Sesuatu yang selama ini coba dipertahankan,” bebernya.

Sebelumnya, dia juga memandang pemko tak bisa memanfaatkan secara maksimal keberadaan status ibu kota provinsi tersebut.

“Tapi, walau sudah sah diundangkan, bukan berarti menyerah. Masih ada kesempatan,” tutup Afrizaldi.
Mendengar kritik itu, Ibnu Sina menepisnya. Dia mengklaim, selama ini hubungan pemko dengan pemprov dan pusat sudah bagus.

Buktinya adalah kucuran bantuan dari APBN. “Contoh pembangunan Jembatan Sungai Alalak, penataan Muara Kelayan dan rusunawa, hingga pembangunan Dermaga Ujung Murung,” bebernya.

Ibnu lantas membalas, bahwa PAN juga semestinya bisa mengupayakan lebih.

“Misalkan menjalin komunikasi ke DPR agar lebih banyak lagi bantuan dari APBN yang dikucurkan ke sini,” pungkasnya.

Jangan-Jangan Salah Tulis

BULATNYA suara delapan fraksi di DPRD Banjarmasin dalam rapat paripurna kemarin (24/3) membuat pengamat hukum tata negara Ichsan Anwary terkesan.

“Keputusan yang tepat,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat itu kepada Radar Banjarmasin.

Baca Juga :  Banjarmasin Gugat Pemindahan Ibu Kota, Prof Yusril Jadi Saksi Ahli

Sebab, ketika UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel disahkan, terkesan ada pengalihan secara paksa status ibu kota.

“Seolah ada kudeta konstitusional untuk memindahkan ibu kota. Persoalan inilah yang harus clear,” tambahnya.

Menelusuri UU Nomor 25 Tahun 1956, terang disebutkan bahwa Banjarmasin adalah ibu kota Kalsel.

Sementara dalam UU yang baru, tak dimuat landasan yang menegaskan betapa pentingnya pemindahan ibu kota ke Banjarbaru.

“Pemindahan ibu kota adalah perkara substantif, pokok dan mendasar. Maka banyak yang harus dikaji dan ditimbang,” jelas Ichsan.

Bahkan, ia menyayangkan tak adanya masukan dari wali kota dan DPRD saat RUU itu dibahas DPR. “Saya membaca di media, bahkan Wali Kota Banjarbaru saja terkejut dengan penetapan itu,” ujarnya heran.

Lalu, ia mengamati perbedaan draf RUU antara yang dibahas dan disahkan.

Saat digodok, memuat 10 bab dan 49 pasal. Ibu kota provinsi diatur dalam pasal 7. Sedangkan yang disahkan dan menjadi lembaran negara hanya memuat 3 bab dan 8 pasal.

“Jadi ke mana 41 pasal sebelumnya?” tanyanya.

Jika pertanyaan itu tak terjawab, bakal muncul anggapan bahwa pasal ibu kota itu hasil penyelundupan.
“Perlu ditelusuri. Apakah cuma salah ketik dari pembuat draf,” lanjutnya.

Ichwan kemudian membandingkan dengan UU Nomor 9 tentang Kalbar dan UU Nomor 10 tentang Kaltim yang dibahas dan disahkan bersamaan. Kesimpulannya, kedua UU tersebut tidak banyak diutak-atik.
“Maka UU Nomor 8 ini layak diuji materi di MK,” pungkasnya. (gmp/war/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/