alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Rabu, 18 Mei 2022

DPRD Banjarmasin Belum Tentu Menolak Pindah Ibu Kota

BANJARMASIN – Sejauh ini, penolakan pemindahan ibu kota provinsi baru diungkap beberapa legislator. Itu bukan pernyataan resmi dari DPRD Kota Banjarmasin.

Pernyataan sikap akan dikeluarkan dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (23/3).

Nanti pernyataan itu akan dilampirkan dalam hak uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang tentang Provinsi Kalsel yang disahkan DPR pada pertengahan Februari lalu.

Di mana dalam salah satu pasalnya disebutkan, ibu kota provinsi dipindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

“Menyikapi itu, Banmus (Badan Musyawarah) mengagendakan rapat paripurna pada 24 Maret nanti,” kata Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali kemarin (21/3).

Setiap fraksi telah diminta berkonsolidasi secara internal untuk menentukan sikap dan menyusun saran agar bisa disampaikan dalam paripurna nanti.

Baca Juga :  Gugat Pemindahan Ibu Kota, Banjarmasin Serahkan Dua Koper Bukti ke MK

“Karena pengambilan keputusan, artinya ada pandangan-pandangan dari fraksi,” tambahnya.

Di Fraksi Golkar sendiri, Matnor mengaku sudah meminta arahan kepada Ketua DPD Golkar Banjarmasin, Yuni Abdi Nur Sulaiman dan Ketua DPD Golkar Kalsel, Sahbirin Noor.

Ditanya apakah Partai Golkar menolak atau menerima pemindahan ibu kota ini, Matnor tak menjawab.

“Intinya, fraksi harus tunduk pada perintah partai. Kalau partai memerintahkan menolak, fraksi menolak. Begitu pula kalau sebaliknya,” tutupnya.

Dari delapan fraksi, dia juga tak berani menyebut fraksi mana saja yang menolak atau menerima.

“Ini kan rumah politik. Hari ini banyak menolak, belum tentu besok sikapnya masih sama,” jelasnya.

Keputusan akan diambil sesuai tata tertib dewan. Harus memenuhi kuorum, 50 plus 1 dari keseluruhan anggota dewan.

Baca Juga :  Dukung Pemko Tempuh Judicial Review, DPRD: Hati-Hati Kalau Kualat

Maka Matnor berharap semuanya bisa berhadir. “Agar pengambilan keputusan nanti menyimak dan menimbang semua pandangan mereka,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina telah menyatakan sikap akan menempuh judicial review. Menolak pemindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru. (gmp/at/fud)

BANJARMASIN – Sejauh ini, penolakan pemindahan ibu kota provinsi baru diungkap beberapa legislator. Itu bukan pernyataan resmi dari DPRD Kota Banjarmasin.

Pernyataan sikap akan dikeluarkan dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (23/3).

Nanti pernyataan itu akan dilampirkan dalam hak uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang tentang Provinsi Kalsel yang disahkan DPR pada pertengahan Februari lalu.

Di mana dalam salah satu pasalnya disebutkan, ibu kota provinsi dipindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

“Menyikapi itu, Banmus (Badan Musyawarah) mengagendakan rapat paripurna pada 24 Maret nanti,” kata Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali kemarin (21/3).

Setiap fraksi telah diminta berkonsolidasi secara internal untuk menentukan sikap dan menyusun saran agar bisa disampaikan dalam paripurna nanti.

Baca Juga :  Dukung Pemko Tempuh Judicial Review, DPRD: Hati-Hati Kalau Kualat

“Karena pengambilan keputusan, artinya ada pandangan-pandangan dari fraksi,” tambahnya.

Di Fraksi Golkar sendiri, Matnor mengaku sudah meminta arahan kepada Ketua DPD Golkar Banjarmasin, Yuni Abdi Nur Sulaiman dan Ketua DPD Golkar Kalsel, Sahbirin Noor.

Ditanya apakah Partai Golkar menolak atau menerima pemindahan ibu kota ini, Matnor tak menjawab.

“Intinya, fraksi harus tunduk pada perintah partai. Kalau partai memerintahkan menolak, fraksi menolak. Begitu pula kalau sebaliknya,” tutupnya.

Dari delapan fraksi, dia juga tak berani menyebut fraksi mana saja yang menolak atau menerima.

“Ini kan rumah politik. Hari ini banyak menolak, belum tentu besok sikapnya masih sama,” jelasnya.

Keputusan akan diambil sesuai tata tertib dewan. Harus memenuhi kuorum, 50 plus 1 dari keseluruhan anggota dewan.

Baca Juga :  2 Pekan Lagi, Gugatan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Disidang

Maka Matnor berharap semuanya bisa berhadir. “Agar pengambilan keputusan nanti menyimak dan menimbang semua pandangan mereka,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina telah menyatakan sikap akan menempuh judicial review. Menolak pemindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru. (gmp/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/