alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Sopir Tak Kerja, Begini Tanggapan Ibnu Sina Soal Polemik Solar Subsidi

BANJARMASIN – Setelah berunjuk rasa ke kantor PT Pertamina di Jalan Lambung Mangkurat pada Rabu (9/3) siang, kemarin (10/3), puluhan sopir truk menggelar aksi lanjutan.

Mereka hanya duduk-duduk. Berkumpul di depan pintu Terminal Petikemas Pelabuhan Trisakti.

“Kami tidak mogok atau berdemo, tapi karena solarnya tak ada, jadi tak bisa bekerja,” cetus seorang sopir.

Perwakilan sopir, Toni mengaku masih menunggu realisasi janji Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor. Bahwa mereka akan mendapat layanan khusus di SPBU, tak perlu lagi ngantre berjam-jam hanya untuk membeli solar bersubsidi.

Pertamina menyatakan bersedia memberikan layanan khusus tersebut, asalkan ada payung hukum dari pemda. “Katanya wali kota sedang tidak ada. Semoga beliau cepat datang,” ujarnya.

Dia yakin, pemko mendengar jeritan para pengusaha angkutan. “Saya yakin Pak Ibnu mau membantu kami,” tambahnya.

Toni berkali-kali menegaskan, tak ada ajakan untuk menggelar aksi pemogokan. Jika mereka tak bekerja, lantaran sudah lelah. Siang dan malam mengantre solar, kalah bersaing dengan para pelangsir. “Jadi tidak mengajak, itu kesadaran mereka sendiri,” tegasnya.

Digambarkannya, mulanya mengantre solar di SPBU bisa sampai tiga hari. Sekarang bisa sampai lima hari. Mengantre pun perlu duit karena sopir perlu makan. Belum lagi biaya parkir menginap.

Taruhlah sekali angkut butuh 30 liter, dengan ongkos Rp300 ribu, sopir harus ekstra mengirit agar ada penghasilan yang bisa dibawa pulang ke rumah. “Salah-salah malah nombok karena membeli ke eceran,” keluh Toni.

Di SPBU, solar bersubsidi dihargai Rp5.150 per liter. Sedangkan di pengecer harganya tergantung waktu membeli. “Kalau siang Rp9 ribu per liter, kalau malam bisa Rp10 ribu per liter,” sebutnya.

Baca Juga :  Gara-Gara Solar, Aksi Pemogokan Sopir Truk Berlanjut

Dan ini bukan cerita baru. Sudah berlangsung dua tahun. Tapi beberapa bulan terakhir merupakan yang terparah. Sekarang mereka tak lagi sanggup bertahan. “Kondisi dulu masih lumayan,” tutupnya.

Apakah aksi-aksi ini sudah berdampak ke perekonomian? Pemilik jasa ekspedisi alat berat, Humaira mengaku belum merasakan imbasnya. Sebab ia memiliki sopir-sopir khusus. “Alhamdulillah tidak ada. Karena kami memiliki sopir internal perusahaan,” jelasnya.

“Pagi tadi sempat mencari sopir freelance untuk mengantar barang ke Sungkai. Beberapa menolak, tapi masih ada yang bersedia,” pungkasnya.

Jawaban Pertamina

Area Manager Communications, Relations and CSR Pertamina Kalimantan, Susanto August Satria memastikan telah ada solusi untuk para sopir truk.

“SPBU diinstruksikan Pertamina untuk mencatat nopol (pelat nomor polisi) yang membeli solar,” ujarnya kemarin (10/3). Tujuannya, agar memudahkan penjatahan. “Dibatasi hanya sekali membeli per hari,” tambahnya.

Apabila ada operator SPBU yang tak patuh, maka akan dijatuhi sanksi. “Pertamina pasti memberikan sanksi bagi SPBU pelanggar,” tegasnya.

Disebutkannya, kuota JBT (Jenis BBM Tertentu) untuk Kalsel adalah 196.486 kilo liter per tahun. Bisa saja ada penambahan, menyesuaikan kondisi di lapangan. Contoh, Januari lalu ada penambahan 16.668 kilo liter. “Dalam penyaluran solar subsidi, tugas Pertamina adalah se bagai operator. Yaitu menyediakan dan menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Menyikapi tuntutan pendemo, sikapnya sama dengan Sales Area Manager Kalselteng, Kristanto. “Pertamina akan patuh dan bekerja sama dengan ketentuan dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi pengawasan dari pemda maupun aparat atas oknum-oknum yang melangsir BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Pengusaha Minta Harga Solar Dinaikkan, Dexlite Turun

Ibnu Tunggu Pembicaraan dengan Pertamina

WALI KOTA Banjarmasin, Ibnu Sina menanggapi tuntutan sopir truk dan Organda yang berunjuk rasa di depan kantor PT Pertamina (Persero) Sales Area Banjarmasin pada Rabu (9/3) siang.

Menuntut adanya payung hukum agar SPBU dibolehkan memberi layanan khusus kepada sopir truk yang memerlukan solar bersubsidi.

Ibnu mengaku sudah meminta Asisten II Setdako Banjarmasin untuk mengurusnya. “Saya sudah meminta agar ada pembicaraan lebih lanjut dengan Pertamina,” ujarnya kemarin (10/3) di Balai Kota.

“Jadi kita tunggu saja perkembangannya dalam satu dua hari ke depan,” tambahnya.

Selain itu, juga ada tuntutan pendemo agar kuota BBM solar untuk Kalsel ditambah.

Bagi Ibnu, bila Pertamina bisa memenuhi kedua tuntutan tersebut, maka pemko bisa mengeluarkan kartu distribusi seperti yang diterapkan dalam penyaluran tabung gas elpiji 3 kilogram. “Dikasih kartu dengan masa aktif selama setahun. Jadi yang menerima solar bersubsidi benarbenar sopir yang memerlukan,” jelasnya.

Sekali lagi, ini tergantung kepada Pertamina. “Selama ini untuk gas bersubsidi, ternyata bisa saja kan,” tutupnya.

Terpisah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Doyo Pudjadi enggan mengomentari masalah ini. Alasannya, masih fokus ke vaksinasi. Maklum, selain menjabat asisten II, ia juga merangkap Plt Kepala Dinas Kesehatan.

Diwartakan sebelumnya, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atomojo Martusomito berjanji akan merazia para pelangsir solar. Bukan hanya pelangsir, oknum SPBU yang nakal juga bakal ditindak.

“Siapa yang kelihatan menyimpang, sikat saja! Kelar masalah,” tegasnya, Rabu (9/3) seusai audiensi di Pertamina bersama Organda dan pemko. (gmp/war/at/fud)

BANJARMASIN – Setelah berunjuk rasa ke kantor PT Pertamina di Jalan Lambung Mangkurat pada Rabu (9/3) siang, kemarin (10/3), puluhan sopir truk menggelar aksi lanjutan.

Mereka hanya duduk-duduk. Berkumpul di depan pintu Terminal Petikemas Pelabuhan Trisakti.

“Kami tidak mogok atau berdemo, tapi karena solarnya tak ada, jadi tak bisa bekerja,” cetus seorang sopir.

Perwakilan sopir, Toni mengaku masih menunggu realisasi janji Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor. Bahwa mereka akan mendapat layanan khusus di SPBU, tak perlu lagi ngantre berjam-jam hanya untuk membeli solar bersubsidi.

Pertamina menyatakan bersedia memberikan layanan khusus tersebut, asalkan ada payung hukum dari pemda. “Katanya wali kota sedang tidak ada. Semoga beliau cepat datang,” ujarnya.

Dia yakin, pemko mendengar jeritan para pengusaha angkutan. “Saya yakin Pak Ibnu mau membantu kami,” tambahnya.

Toni berkali-kali menegaskan, tak ada ajakan untuk menggelar aksi pemogokan. Jika mereka tak bekerja, lantaran sudah lelah. Siang dan malam mengantre solar, kalah bersaing dengan para pelangsir. “Jadi tidak mengajak, itu kesadaran mereka sendiri,” tegasnya.

Digambarkannya, mulanya mengantre solar di SPBU bisa sampai tiga hari. Sekarang bisa sampai lima hari. Mengantre pun perlu duit karena sopir perlu makan. Belum lagi biaya parkir menginap.

Taruhlah sekali angkut butuh 30 liter, dengan ongkos Rp300 ribu, sopir harus ekstra mengirit agar ada penghasilan yang bisa dibawa pulang ke rumah. “Salah-salah malah nombok karena membeli ke eceran,” keluh Toni.

Di SPBU, solar bersubsidi dihargai Rp5.150 per liter. Sedangkan di pengecer harganya tergantung waktu membeli. “Kalau siang Rp9 ribu per liter, kalau malam bisa Rp10 ribu per liter,” sebutnya.

Baca Juga :  Pemkab HST: Pajak Galian C untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan

Dan ini bukan cerita baru. Sudah berlangsung dua tahun. Tapi beberapa bulan terakhir merupakan yang terparah. Sekarang mereka tak lagi sanggup bertahan. “Kondisi dulu masih lumayan,” tutupnya.

Apakah aksi-aksi ini sudah berdampak ke perekonomian? Pemilik jasa ekspedisi alat berat, Humaira mengaku belum merasakan imbasnya. Sebab ia memiliki sopir-sopir khusus. “Alhamdulillah tidak ada. Karena kami memiliki sopir internal perusahaan,” jelasnya.

“Pagi tadi sempat mencari sopir freelance untuk mengantar barang ke Sungkai. Beberapa menolak, tapi masih ada yang bersedia,” pungkasnya.

Jawaban Pertamina

Area Manager Communications, Relations and CSR Pertamina Kalimantan, Susanto August Satria memastikan telah ada solusi untuk para sopir truk.

“SPBU diinstruksikan Pertamina untuk mencatat nopol (pelat nomor polisi) yang membeli solar,” ujarnya kemarin (10/3). Tujuannya, agar memudahkan penjatahan. “Dibatasi hanya sekali membeli per hari,” tambahnya.

Apabila ada operator SPBU yang tak patuh, maka akan dijatuhi sanksi. “Pertamina pasti memberikan sanksi bagi SPBU pelanggar,” tegasnya.

Disebutkannya, kuota JBT (Jenis BBM Tertentu) untuk Kalsel adalah 196.486 kilo liter per tahun. Bisa saja ada penambahan, menyesuaikan kondisi di lapangan. Contoh, Januari lalu ada penambahan 16.668 kilo liter. “Dalam penyaluran solar subsidi, tugas Pertamina adalah se bagai operator. Yaitu menyediakan dan menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Menyikapi tuntutan pendemo, sikapnya sama dengan Sales Area Manager Kalselteng, Kristanto. “Pertamina akan patuh dan bekerja sama dengan ketentuan dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi pengawasan dari pemda maupun aparat atas oknum-oknum yang melangsir BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Pengusaha Minta Harga Solar Dinaikkan, Dexlite Turun

Ibnu Tunggu Pembicaraan dengan Pertamina

WALI KOTA Banjarmasin, Ibnu Sina menanggapi tuntutan sopir truk dan Organda yang berunjuk rasa di depan kantor PT Pertamina (Persero) Sales Area Banjarmasin pada Rabu (9/3) siang.

Menuntut adanya payung hukum agar SPBU dibolehkan memberi layanan khusus kepada sopir truk yang memerlukan solar bersubsidi.

Ibnu mengaku sudah meminta Asisten II Setdako Banjarmasin untuk mengurusnya. “Saya sudah meminta agar ada pembicaraan lebih lanjut dengan Pertamina,” ujarnya kemarin (10/3) di Balai Kota.

“Jadi kita tunggu saja perkembangannya dalam satu dua hari ke depan,” tambahnya.

Selain itu, juga ada tuntutan pendemo agar kuota BBM solar untuk Kalsel ditambah.

Bagi Ibnu, bila Pertamina bisa memenuhi kedua tuntutan tersebut, maka pemko bisa mengeluarkan kartu distribusi seperti yang diterapkan dalam penyaluran tabung gas elpiji 3 kilogram. “Dikasih kartu dengan masa aktif selama setahun. Jadi yang menerima solar bersubsidi benarbenar sopir yang memerlukan,” jelasnya.

Sekali lagi, ini tergantung kepada Pertamina. “Selama ini untuk gas bersubsidi, ternyata bisa saja kan,” tutupnya.

Terpisah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Doyo Pudjadi enggan mengomentari masalah ini. Alasannya, masih fokus ke vaksinasi. Maklum, selain menjabat asisten II, ia juga merangkap Plt Kepala Dinas Kesehatan.

Diwartakan sebelumnya, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atomojo Martusomito berjanji akan merazia para pelangsir solar. Bukan hanya pelangsir, oknum SPBU yang nakal juga bakal ditindak.

“Siapa yang kelihatan menyimpang, sikat saja! Kelar masalah,” tegasnya, Rabu (9/3) seusai audiensi di Pertamina bersama Organda dan pemko. (gmp/war/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/