alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Pegawai BPKP Belajar Kode Etik Jurnalistik

Pimpinan Redaksi Radar Banjarmasin, Toto Fachrudin mengingatkan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik dan UU nomor 40 tentang Pers. Toto menjabarkan produk jurnalistik, terutama terkait pemberitaan harus memperhatikan sejumlah poin penting sebelum dipublikasikan.

“Sebuah berita produk jurnalistik harus berimbang, tidak boleh memihak atau bersifat tendensius. Ini merupakan poin penting yang tak bisa ditinggalkan dalam penulisan berita, yakni harus berimbang. Inilah yang disebut Kode Etik Jurnalistik,” ujar Toto kala menjadi pemateri di acara Pelatihan Jurnalistik di Library Cafe Kantor BPKP Kalsel, Rabu (9/3).

Toto menuturkan wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. “Pedoman undang-undang inilah yang menjadi acuan seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun, untuk transparansi, narasumber juga berhak menanyakan identitas lebih lanjut dari seorang wartawan,” sambungnya.

Baca Juga :  Di Pasar Rakyat Marabahan, Bisa Vaksinasi

Apabila terjadi sengketa terkait pemberitaan hasil karya jurnalistik, maka ada sejumlah prosedur yang harus dijalani. “Antara lain, meminta hak jawab, somasi, dan lainnya. Lebih lanjut, sengketa produk jurnalistik akan diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers, tidak langsung menuju proses hukum,” tambah jebolan S2 Media dan Komunikasi UNAIR tersebut.

Beda halnya dengan hasil karya tulis non produk jurnalistik, maka akan dihadapkan pada UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik). “Contoh karya tulis non produk jurnalistik adalah tulisan-tulisan status yang diposting di media sosial. Apabila tidak bijak dalam menulis status di media sosial, maka berpotensi dilaporkan dengan UU ITE tersebut. Ancamannya tidak main-main, yakni bisa dijerat dengan pasal pidana,” tandasnya.

Baca Juga :  Esok, Talkshow Layangan Putus di Palnam

Dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudi M Harahap berharap para pegawai BPKP Kalsel terampil menulis. “Kami mendorong agar para pegawai BPKP gemar menulis. Sehingga, keterampilan menulis tersebut bisa mendukung kinerja mereka dalam menjalankan pekerjaan. Terutama dalam menulis lapora, supaya lebih enak dibaca,” tandasnya.

Pemateri lainnya, Pemred Warta Banjar, Hasby, menyampaikan teknik dan cara menyampaikan informasi sesuai standar jurnalistik. Diingatkannya, meski informasi yang disampaikan institusi melalui media sosial bukan produk jurnalistik, namun sebaiknya kaidah penulisannya harus mengikut kelengkapan informasi seperti terpenuhinya unsur 5W+1H.

“Menulis berita tak perlu panjang, yang penting informasi penting 5W+1H harus dipenuhi agar masyarakat bisa memahami isi pesan yang ingin disampaikan,” ujar Hasby. (tof)

Pimpinan Redaksi Radar Banjarmasin, Toto Fachrudin mengingatkan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik dan UU nomor 40 tentang Pers. Toto menjabarkan produk jurnalistik, terutama terkait pemberitaan harus memperhatikan sejumlah poin penting sebelum dipublikasikan.

“Sebuah berita produk jurnalistik harus berimbang, tidak boleh memihak atau bersifat tendensius. Ini merupakan poin penting yang tak bisa ditinggalkan dalam penulisan berita, yakni harus berimbang. Inilah yang disebut Kode Etik Jurnalistik,” ujar Toto kala menjadi pemateri di acara Pelatihan Jurnalistik di Library Cafe Kantor BPKP Kalsel, Rabu (9/3).

Toto menuturkan wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. “Pedoman undang-undang inilah yang menjadi acuan seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun, untuk transparansi, narasumber juga berhak menanyakan identitas lebih lanjut dari seorang wartawan,” sambungnya.

Baca Juga :  Dispora Kalsel Gelar Lomba Habsyi

Apabila terjadi sengketa terkait pemberitaan hasil karya jurnalistik, maka ada sejumlah prosedur yang harus dijalani. “Antara lain, meminta hak jawab, somasi, dan lainnya. Lebih lanjut, sengketa produk jurnalistik akan diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers, tidak langsung menuju proses hukum,” tambah jebolan S2 Media dan Komunikasi UNAIR tersebut.

Beda halnya dengan hasil karya tulis non produk jurnalistik, maka akan dihadapkan pada UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik). “Contoh karya tulis non produk jurnalistik adalah tulisan-tulisan status yang diposting di media sosial. Apabila tidak bijak dalam menulis status di media sosial, maka berpotensi dilaporkan dengan UU ITE tersebut. Ancamannya tidak main-main, yakni bisa dijerat dengan pasal pidana,” tandasnya.

Baca Juga :  Bangun Kawasan untuk Mendukung IKN Baru

Dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudi M Harahap berharap para pegawai BPKP Kalsel terampil menulis. “Kami mendorong agar para pegawai BPKP gemar menulis. Sehingga, keterampilan menulis tersebut bisa mendukung kinerja mereka dalam menjalankan pekerjaan. Terutama dalam menulis lapora, supaya lebih enak dibaca,” tandasnya.

Pemateri lainnya, Pemred Warta Banjar, Hasby, menyampaikan teknik dan cara menyampaikan informasi sesuai standar jurnalistik. Diingatkannya, meski informasi yang disampaikan institusi melalui media sosial bukan produk jurnalistik, namun sebaiknya kaidah penulisannya harus mengikut kelengkapan informasi seperti terpenuhinya unsur 5W+1H.

“Menulis berita tak perlu panjang, yang penting informasi penting 5W+1H harus dipenuhi agar masyarakat bisa memahami isi pesan yang ingin disampaikan,” ujar Hasby. (tof)

Most Read

Artikel Terbaru

/