alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Saturday, 21 May 2022

Belanja Pegawai Dibatasi 30 Persen

BANJARMASIN – Kementerian Keuangan mulai membatasi belanja pegawai semua daerah di Indonesia. Maksimal 30 persen dari APBD.

Alasannya, pengeluaran untuk gaji dan tunjangan PNS jauh melampaui anggaran pembangunan.

Ini amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Lalu, bagaimana dengan Pemko Banjarmasin yang belanja pegawainya rata-rata di kisaran 50 persen?
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo menjawab, pemda diberikan waktu lima tahun untuk menekan belanja pegawainya hingga porsi 30 persen itu tercapai.

“Jadi misalkan APBD-nya mencapai Rp2 triliun, maka belanja pegawainya maksimal Rp600 miliar. Harus
terpenuhi segitu,” ujarnya kemarin (7/3).

Baca Juga :  Tahun Ini, Tak Ada Refocusing Anggaran di Pemprov Kalsel

Menurutnya, ini cara pusat mengurangi ketergantungan daerah. “Rata-rata pemda hanya mengharap transfer dari pusat,” tambahnya.

Cara mengubah perimbangan itu, tak harus dengan mengurangi jumlah PNS. Masih ada cara lain, yakni dengan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bila batasan 30 persen itu gagal dipenuhi, imbasnya adalah pengurangan tunjangan seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Edy menyebutnya dengan istilah “penyesuaian”. Rumus penyesuaiannya akan dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Jadi bukan daerah yang membuatnya. Rumusnya mencakup beban kerja dan risiko kerja,” lanjutnya.
Dampaknya juga bakal mengenai alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini ditransfer pusat ke daerah.

“Jadi sekarang tinggal bagaimana daerah menggali potensi-potensi lain untuk meningkatkan PAD-nya,” pungkasnya. (war/at/fud)

Baca Juga :  Gagal di Tahun 2020, HST Berhasil Raih WTP 2021

BANJARMASIN – Kementerian Keuangan mulai membatasi belanja pegawai semua daerah di Indonesia. Maksimal 30 persen dari APBD.

Alasannya, pengeluaran untuk gaji dan tunjangan PNS jauh melampaui anggaran pembangunan.

Ini amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Lalu, bagaimana dengan Pemko Banjarmasin yang belanja pegawainya rata-rata di kisaran 50 persen?
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo menjawab, pemda diberikan waktu lima tahun untuk menekan belanja pegawainya hingga porsi 30 persen itu tercapai.

“Jadi misalkan APBD-nya mencapai Rp2 triliun, maka belanja pegawainya maksimal Rp600 miliar. Harus
terpenuhi segitu,” ujarnya kemarin (7/3).

Baca Juga :  BPK Sentil Anggaran Perjalanan Dinas, Juga Satuan Harga Honor dan Kegiatan

Menurutnya, ini cara pusat mengurangi ketergantungan daerah. “Rata-rata pemda hanya mengharap transfer dari pusat,” tambahnya.

Cara mengubah perimbangan itu, tak harus dengan mengurangi jumlah PNS. Masih ada cara lain, yakni dengan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bila batasan 30 persen itu gagal dipenuhi, imbasnya adalah pengurangan tunjangan seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Edy menyebutnya dengan istilah “penyesuaian”. Rumus penyesuaiannya akan dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Jadi bukan daerah yang membuatnya. Rumusnya mencakup beban kerja dan risiko kerja,” lanjutnya.
Dampaknya juga bakal mengenai alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini ditransfer pusat ke daerah.

“Jadi sekarang tinggal bagaimana daerah menggali potensi-potensi lain untuk meningkatkan PAD-nya,” pungkasnya. (war/at/fud)

Baca Juga :  Puluhan Tender Proyek Dibatalkan Selama 2021

Most Read

Artikel Terbaru

/