alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Soal Gugatan Pemindahan Ibu Kota, Ibnu: Uji Materi Hanya Soal Waktu

BANJARMASIN – Gugatan terhadap pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel ke Kota Banjarbaru takkan terjadi dalam waktu dekat.

Sebab, Pemko Banjarmasin masih menunggu undang-undang tersebut memasuki lembaran negara.

“RUU-nya disahkan DPR tanggal 15 Februari. Setelah 30 hari baru keluar. Berarti paling cepat pada 15 Maret ini lembarannya baru ada,” kata Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, kemarin (7/3).

Judicial review atau hak uji materi itu akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelum UU-nya resmi beredar, Ibnu mengatakan pihaknya tak bisa menelaahnya.

“Kami tak tahu mana yang disahkan. Versi 8 pasal atau yang 49 pasal? Kalau sudah resmi, baru bisa dilihat di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),” jelasnya.

Baca Juga :  Pemindahan Ibu Kota Digugat, Berkas Judicial Review Komplet Akhir Bulan

Disinggung apakah ada tim hukum khusus yang dibentuk, dia menjawab tidak perlu.

Soal strategi, dia hanya meminta masukan ke Bagian Hukum Setdako Banjarmasin. Lalu berkonsultasi ke akademisi dan pakar hukum.

Tapi ia menjamin, aspirasi masyarakat akan ditampung dalam upaya hak uji materi ini.

Ibnu mempertanyakan pengesahan UU Provinsi Kalsel itu lantaran pemko tak pernah merasa dilibatkan dalam pembahasannya.

Sebagai mantan anggota DPRD Kalsel dua periode, Ibnu terlibat dalam pembahasan rencana pembangunan jangka menengah pada zaman Gubernur Rudy Ariffin. Dan setahunya di sana hanya disepakati tentang pemindahan pusat pemerintahan, bukan pemindahan ibu kota.

“Sejak awal kami tak pernah dilibatkan dalam pembahasannya,” tegasnya. (war/at/fud)

Baca Juga :  Pemko dan DPRD Satu Suara, Banjarbaru Siap Hadapi Gugatan Banjarmasin

BANJARMASIN – Gugatan terhadap pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel ke Kota Banjarbaru takkan terjadi dalam waktu dekat.

Sebab, Pemko Banjarmasin masih menunggu undang-undang tersebut memasuki lembaran negara.

“RUU-nya disahkan DPR tanggal 15 Februari. Setelah 30 hari baru keluar. Berarti paling cepat pada 15 Maret ini lembarannya baru ada,” kata Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, kemarin (7/3).

Judicial review atau hak uji materi itu akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelum UU-nya resmi beredar, Ibnu mengatakan pihaknya tak bisa menelaahnya.

“Kami tak tahu mana yang disahkan. Versi 8 pasal atau yang 49 pasal? Kalau sudah resmi, baru bisa dilihat di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),” jelasnya.

Baca Juga :  Gugat Pemindahan Ibu Kota, Banjarmasin Serahkan Dua Koper Bukti ke MK

Disinggung apakah ada tim hukum khusus yang dibentuk, dia menjawab tidak perlu.

Soal strategi, dia hanya meminta masukan ke Bagian Hukum Setdako Banjarmasin. Lalu berkonsultasi ke akademisi dan pakar hukum.

Tapi ia menjamin, aspirasi masyarakat akan ditampung dalam upaya hak uji materi ini.

Ibnu mempertanyakan pengesahan UU Provinsi Kalsel itu lantaran pemko tak pernah merasa dilibatkan dalam pembahasannya.

Sebagai mantan anggota DPRD Kalsel dua periode, Ibnu terlibat dalam pembahasan rencana pembangunan jangka menengah pada zaman Gubernur Rudy Ariffin. Dan setahunya di sana hanya disepakati tentang pemindahan pusat pemerintahan, bukan pemindahan ibu kota.

“Sejak awal kami tak pernah dilibatkan dalam pembahasannya,” tegasnya. (war/at/fud)

Baca Juga :  DPRD Banjarmasin Belum Tentu Menolak Pindah Ibu Kota

Most Read

Artikel Terbaru

/