alexametrics
31.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Semua Kacau Jika Pemilu Ditunda

BANJARMASIN – Peniadaan Pemilu 2024 menjadi isu hangat belakangan ini. Padahal KPU sudah ancang-ancang dengan seabrek tahapan pelaksanaan. Jadwal pemungutan suara pun sudah ditetapkan.

Lalu apa dampaknya jika pemilu ditiadakan? Pengamat politik ULM, Mahyuni menilai, jika hal ini terjadi akan membuat kekicruhan politik dan sosial di masyarakat. “Dampaknya sangat besar. Akan banyak muncul protes karena ini sama saja melawan konstitusi,” ujar Mahyuni kemarin.

Menurutnya, kebijakan dengan meniadakan pemilu seakan melanggar amandemen negara. Pasalnya, baik Presiden, hingga kepala daerah sudah diatur batasan kepemimpinan. Yakni dua periode dengan masa jabatan 5 tahun.

Dia melihat, wacana ini muncul lantaran partai politik yang menggaungkan isu ini tak punya tokoh kuat untuk berlaga di pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. “Kader mereka belum bisa dijual, atau melawan tokoh lain yang memiliki elektabilitas tinggi sekarang. Saya rasa begitu,” ujarnya.

Baca Juga :  Dandim Tanaha Bumbu Ramaikan Bursa Pilkada 2024

Dengan meniadakan pemilu. Maka para tokoh yang saat ini memiliki jabatan kepala daerah dan berpeluang maju di Pilpres, akan kehilangan momen atau ketenaran karena sudah tak menjabat lagi. “Kita tahu sendiri, banyak tokoh yang ingin berlaga di Pilpres. Elektabilita tinggi ada di beberapa kepala daerah yang saat ini masih menjabat,” tambahnya.

Mahyuni menyebut, seperti Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Gubernur DKI, Anes Baswedan yang saat ini tak hanya ketenarannya sudah dikenal di skala nasional, juga memiliki modal kepemilihan. “Kalau ditiadakan, mereka ini ketenarannya otomatis berkurang. Karena jabatannya berakhir dan tak tenar lagi di media. Sementara partai politik saingan bisa meningkatkan elektabilitas calonnya,” paparnya.

Persoalan yang akan muncul jika ditiadakan pemilu adalah apakah mereka yang akan habis masa jabatan sebagai kepala daerah akan diperpanjang? Ini sebutnya yang akan membuat kekacauan politik. “Sementara aturan undang-undang mengatur hanya 5 tahun. Kalau diperpanjang, otomatis mengubah amandemen,” sebut Mantan Ketua Bawaslu Kalsel itu.

Baca Juga :  Pemilu 2024 Digelar di Hari Valentine

Persoalan mengubah amandemen ini, tentu saja tak mudah. Perlu kesepatakan DPR, MPR dan DPD. Belum lagi nantinya diperkirakan akan ada gelombang protes dari masyarakat.

Dampak politik tambahnya dipastikan juga akan memunculkan kegaduhan. Apalagi tak semua partai politik yang mendukung hal ini. “Bisa saja Presiden mengeluarkan Dekrit, seperti zaman Gusdur lalu. Tapi akhirnya muncul kekacauan,” katanya.

Belum lagi soal dampak sosial masyarakat yang akan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Presiden. “Tak hanya kekacauan hukum dan politik, psikologis masyarakat juga akan terdampak,” ujar Mahyuni yang mengatakan wacana ini sengaja dilempar untuk mengetahui sikap publik. (mof/by/ran)

BANJARMASIN – Peniadaan Pemilu 2024 menjadi isu hangat belakangan ini. Padahal KPU sudah ancang-ancang dengan seabrek tahapan pelaksanaan. Jadwal pemungutan suara pun sudah ditetapkan.

Lalu apa dampaknya jika pemilu ditiadakan? Pengamat politik ULM, Mahyuni menilai, jika hal ini terjadi akan membuat kekicruhan politik dan sosial di masyarakat. “Dampaknya sangat besar. Akan banyak muncul protes karena ini sama saja melawan konstitusi,” ujar Mahyuni kemarin.

Menurutnya, kebijakan dengan meniadakan pemilu seakan melanggar amandemen negara. Pasalnya, baik Presiden, hingga kepala daerah sudah diatur batasan kepemimpinan. Yakni dua periode dengan masa jabatan 5 tahun.

Dia melihat, wacana ini muncul lantaran partai politik yang menggaungkan isu ini tak punya tokoh kuat untuk berlaga di pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. “Kader mereka belum bisa dijual, atau melawan tokoh lain yang memiliki elektabilitas tinggi sekarang. Saya rasa begitu,” ujarnya.

Baca Juga :  Pendaftaran Parpol Dibuka 1-7 Agustus

Dengan meniadakan pemilu. Maka para tokoh yang saat ini memiliki jabatan kepala daerah dan berpeluang maju di Pilpres, akan kehilangan momen atau ketenaran karena sudah tak menjabat lagi. “Kita tahu sendiri, banyak tokoh yang ingin berlaga di Pilpres. Elektabilita tinggi ada di beberapa kepala daerah yang saat ini masih menjabat,” tambahnya.

Mahyuni menyebut, seperti Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Gubernur DKI, Anes Baswedan yang saat ini tak hanya ketenarannya sudah dikenal di skala nasional, juga memiliki modal kepemilihan. “Kalau ditiadakan, mereka ini ketenarannya otomatis berkurang. Karena jabatannya berakhir dan tak tenar lagi di media. Sementara partai politik saingan bisa meningkatkan elektabilitas calonnya,” paparnya.

Persoalan yang akan muncul jika ditiadakan pemilu adalah apakah mereka yang akan habis masa jabatan sebagai kepala daerah akan diperpanjang? Ini sebutnya yang akan membuat kekacauan politik. “Sementara aturan undang-undang mengatur hanya 5 tahun. Kalau diperpanjang, otomatis mengubah amandemen,” sebut Mantan Ketua Bawaslu Kalsel itu.

Baca Juga :  Dandim Tanaha Bumbu Ramaikan Bursa Pilkada 2024

Persoalan mengubah amandemen ini, tentu saja tak mudah. Perlu kesepatakan DPR, MPR dan DPD. Belum lagi nantinya diperkirakan akan ada gelombang protes dari masyarakat.

Dampak politik tambahnya dipastikan juga akan memunculkan kegaduhan. Apalagi tak semua partai politik yang mendukung hal ini. “Bisa saja Presiden mengeluarkan Dekrit, seperti zaman Gusdur lalu. Tapi akhirnya muncul kekacauan,” katanya.

Belum lagi soal dampak sosial masyarakat yang akan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Presiden. “Tak hanya kekacauan hukum dan politik, psikologis masyarakat juga akan terdampak,” ujar Mahyuni yang mengatakan wacana ini sengaja dilempar untuk mengetahui sikap publik. (mof/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/