alexametrics
26.3 C
Banjarmasin
Saturday, 21 May 2022

Dari Deklarasi Partai Buruh di Kalsel: Kami Bukan Partai Kiri!

BANJARMASIN – Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 membuat kaum buruh trauma. Sejak itu mereka kapok berharap kepada politisi.

Kini, mereka memilih memperjuangkan nasib lewat partai milik sendiri, Partai Buruh.

Ingar bingar deklarasi Partai Buruh akhirnya menjangkau Bumi Antasari. Kemarin (28/2) siang, partai ini dideklarasikan di Banjarmasin.

Bertempat di Hotel Aria Barito di Jalan Haryono MT, puluhan perwakilan kabupaten dan kota di Kalsel berkumpul. Dari pusat, datang Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Agendanya, selain deklarasi partai, juga konsolidasi ideologi dan strategi perjuangan kelas pekerja.
Diwawancarai Radar Banjarmasin, Iqbal menyebut Kalsel adalah provinsi ke-20 yang didatanginya. “Target kami adalah ikut serta pemilu 2024,” ujarnya.

Untuk lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Buruh mesti mengantongi kepengurusan di seluruh provinsi. Cakupannya, 75 persen di kabupaten dan kota ditambah 50 persen di kecamatan.

“Hingga sekarang, di tingkat kabupaten dan kota ada 447 perwakilan atau sudah 91 persen. Dan hampir 4.000 perwakilan di kecamatan atau sekitar 67 persen,” klaimnya.

Untuk Kalsel, ia menargetkan raihan satu kursi di DPR. Sementara untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota, meraih 5-10 persen dari jumlah kursi yang ada.

“Sedangkan untuk pilpres, kami akan mengadakan konvesi capres dan cawapres,” terangnya.

“Tentu, Partai Buruh juga akan menempuh judicial review (hak uji materi) terhadap UU tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold),” tekannya.

Alasannya, ambang batas justru menghilangkan hak konstitusional setiap warga untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.

“Kami ingin Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU itu. Dari ambang batas 20 persen menjadi nol persen. Kami menginginkan nama-nama yang muncul tidak hanya yang keluar dari lembaga survei saja,” tegasnya.

Baca Juga :  Polemik JHT, Buruh Ancam Minggat dari BPJS Ketenagakerjaan

“Ada banyak orang-orang baik. Boleh jadi di Kalsel ada yang mempunyai kapasitas untuk memimpin Indonesia,” tekannya.

Sementara itu, berbicara visi partai, Partai Buruh menuntut jaring pengaman sosial yang lebih baik lewat distribusi kekayaan yang lebih adil.

Secara teori, pajak yang diambil dari orang kaya harus dikembalikan kepada rakyat. Dalam bentuk jaminan makanan, kesehatan, dan pendidikan.

“Haram hukumnya warga Indonesia sampai kelaparan. Bentuknya apa? Kami ingin ada jaminan makanan.

Bantuan berupa Rp500 ribu per bulan kepada orang miskin. Tak perlu ngantre BLT atau bansos lagi,” tekannya.

Menurutnya, ini realistis. Sebab Indonesia termasuk dalam daftar 20 negara kaya di dunia.
“Contoh lain, bagaimana mungkin menciptakan SDM yang berkualitas kalau guru honornya saja ada yang digaji Rp200 ribu per bulan. Itu jahat sekali,” tambahnya.

Lalu, agenda antikorupsi. Mengembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lama. Agar lembaga antirasuah itu kembali menjadi komisi luar biasa yang kuat.

Disinggung perihal ideologi, Partai Buruh kerap dicap sebagai partai beraliran kiri. Dia membantahnya. Menegaskan partainya berideologi Pancasila.

“Titik tumpunya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,” tegasnya.

“Kita tak perlu mencari-cari ideologi lain. Pancasila bisa diterjemahkan sebagai negara yang sejahtera dan setara. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” ucapnya.

“Kalau sehat, kita bayar pajak. Tapi kalau kita menganggur, negara yang membayar kita. Itu kan adil,” tutup Iqbal.

Terpisah, Ketua Exco Partai Buruh Kalsel, Yoeyoen Indharto menyatakan, Partai Buruh ada karena parpol-parpol lain yang dititipi aspirasi kelas pekerja terbukti tak banyak memberikan manfaat.

“Seperti memperjuangkan upah minimum pekerja. Ternyata hanya naik 1,1 persen. Dalam sejarah Indonesia, ini yang paling memilukan,” pungkasnya.

Pengamat: Partai Buruh Punya Peluang Besar

PARTAI Buruh sebenarnya bukan pendatang baru. Berdiri tahun 1998, saat itu partai ini memakai nama Partai Buruh Nasional. Lalu berubah lagi menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat.

Baca Juga :  Targetkan Satu Fraksi, Said Subari Komandoi Demokrat Banjarbaru

Hingga terakhir kali muncul pada pemilu 2009, partai ini mengubah nama menjadi Partai Buruh.

Sayang sejak awal berdiri, tak satu pun kursi parlemen yang diperoleh.

Seiring waktu, partai ini kembali dihidupkan pada tahun lalu. Tercatat, setidaknya ada 11 serikat yang menginisiasi reinkarnasi partai ini. Lewat kongres ke-IV di Jakarta pada 4-5 Oktober 2021.

Di situ Said Iqbal yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terpilih sebagai ketua umum partai.

Ditinjau dari perjalanannya, menurut pengamat politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Ani Cahyadi, Partai Buruh sangat berpeluang bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti.

“Apa lagi jumlah buruh di Indonesia hampir mencapai 27 juta orang,” ucapnya, kepada Radar Banjarmasin, kemarin (28/2) petang.

Kemudian, berkaca di berbagai negara, Partai Buruh selalu mewarnai kancah perpolitikan nasional.

Maka menurut Ani, tinggal bagaimana konsolidasi dari Partai Buruh itu sendiri. Apakah serikat-serikat buruh sekarang mau bergabung atau tidak.

“Kalau semuanya bersepakat, Partai Buruh akan sangat disegani. Apalagi dana abadi yang dimiliki buruh melalui BPJS Ketenagakerjaan itu besarnya sekitar Rp500 triliun,” tekannya.

Lalu mengapa Partai Buruh versi lama bisa gagal? Ani melihatnya karena hanya dimiliki segelintir orang.
“Saya merasa bila Partai Buruh ingin menjadi besar, harus ada ideologi yang dianut. Ada visi yang dipegang bersama,” sarannya.

“Bila mampu menumbuhkan jiwa senasib dan sepenanggungan untuk mengangkat harkat dan martabat buruh, saya yakin partai ini akan menjadi besar. Dengan memanfaatkan momentum untuk kebangkitan buruh di tengah keterpurukan ekonomi sekarang,” tutupnya. (war/fud)

BANJARMASIN – Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 membuat kaum buruh trauma. Sejak itu mereka kapok berharap kepada politisi.

Kini, mereka memilih memperjuangkan nasib lewat partai milik sendiri, Partai Buruh.

Ingar bingar deklarasi Partai Buruh akhirnya menjangkau Bumi Antasari. Kemarin (28/2) siang, partai ini dideklarasikan di Banjarmasin.

Bertempat di Hotel Aria Barito di Jalan Haryono MT, puluhan perwakilan kabupaten dan kota di Kalsel berkumpul. Dari pusat, datang Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Agendanya, selain deklarasi partai, juga konsolidasi ideologi dan strategi perjuangan kelas pekerja.
Diwawancarai Radar Banjarmasin, Iqbal menyebut Kalsel adalah provinsi ke-20 yang didatanginya. “Target kami adalah ikut serta pemilu 2024,” ujarnya.

Untuk lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Buruh mesti mengantongi kepengurusan di seluruh provinsi. Cakupannya, 75 persen di kabupaten dan kota ditambah 50 persen di kecamatan.

“Hingga sekarang, di tingkat kabupaten dan kota ada 447 perwakilan atau sudah 91 persen. Dan hampir 4.000 perwakilan di kecamatan atau sekitar 67 persen,” klaimnya.

Untuk Kalsel, ia menargetkan raihan satu kursi di DPR. Sementara untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota, meraih 5-10 persen dari jumlah kursi yang ada.

“Sedangkan untuk pilpres, kami akan mengadakan konvesi capres dan cawapres,” terangnya.

“Tentu, Partai Buruh juga akan menempuh judicial review (hak uji materi) terhadap UU tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold),” tekannya.

Alasannya, ambang batas justru menghilangkan hak konstitusional setiap warga untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.

“Kami ingin Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU itu. Dari ambang batas 20 persen menjadi nol persen. Kami menginginkan nama-nama yang muncul tidak hanya yang keluar dari lembaga survei saja,” tegasnya.

Baca Juga :  Polemik JHT, Buruh Ancam Minggat dari BPJS Ketenagakerjaan

“Ada banyak orang-orang baik. Boleh jadi di Kalsel ada yang mempunyai kapasitas untuk memimpin Indonesia,” tekannya.

Sementara itu, berbicara visi partai, Partai Buruh menuntut jaring pengaman sosial yang lebih baik lewat distribusi kekayaan yang lebih adil.

Secara teori, pajak yang diambil dari orang kaya harus dikembalikan kepada rakyat. Dalam bentuk jaminan makanan, kesehatan, dan pendidikan.

“Haram hukumnya warga Indonesia sampai kelaparan. Bentuknya apa? Kami ingin ada jaminan makanan.

Bantuan berupa Rp500 ribu per bulan kepada orang miskin. Tak perlu ngantre BLT atau bansos lagi,” tekannya.

Menurutnya, ini realistis. Sebab Indonesia termasuk dalam daftar 20 negara kaya di dunia.
“Contoh lain, bagaimana mungkin menciptakan SDM yang berkualitas kalau guru honornya saja ada yang digaji Rp200 ribu per bulan. Itu jahat sekali,” tambahnya.

Lalu, agenda antikorupsi. Mengembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lama. Agar lembaga antirasuah itu kembali menjadi komisi luar biasa yang kuat.

Disinggung perihal ideologi, Partai Buruh kerap dicap sebagai partai beraliran kiri. Dia membantahnya. Menegaskan partainya berideologi Pancasila.

“Titik tumpunya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,” tegasnya.

“Kita tak perlu mencari-cari ideologi lain. Pancasila bisa diterjemahkan sebagai negara yang sejahtera dan setara. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” ucapnya.

“Kalau sehat, kita bayar pajak. Tapi kalau kita menganggur, negara yang membayar kita. Itu kan adil,” tutup Iqbal.

Terpisah, Ketua Exco Partai Buruh Kalsel, Yoeyoen Indharto menyatakan, Partai Buruh ada karena parpol-parpol lain yang dititipi aspirasi kelas pekerja terbukti tak banyak memberikan manfaat.

“Seperti memperjuangkan upah minimum pekerja. Ternyata hanya naik 1,1 persen. Dalam sejarah Indonesia, ini yang paling memilukan,” pungkasnya.

Pengamat: Partai Buruh Punya Peluang Besar

PARTAI Buruh sebenarnya bukan pendatang baru. Berdiri tahun 1998, saat itu partai ini memakai nama Partai Buruh Nasional. Lalu berubah lagi menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat.

Baca Juga :  Target Berat Partai Golkar

Hingga terakhir kali muncul pada pemilu 2009, partai ini mengubah nama menjadi Partai Buruh.

Sayang sejak awal berdiri, tak satu pun kursi parlemen yang diperoleh.

Seiring waktu, partai ini kembali dihidupkan pada tahun lalu. Tercatat, setidaknya ada 11 serikat yang menginisiasi reinkarnasi partai ini. Lewat kongres ke-IV di Jakarta pada 4-5 Oktober 2021.

Di situ Said Iqbal yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terpilih sebagai ketua umum partai.

Ditinjau dari perjalanannya, menurut pengamat politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Ani Cahyadi, Partai Buruh sangat berpeluang bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti.

“Apa lagi jumlah buruh di Indonesia hampir mencapai 27 juta orang,” ucapnya, kepada Radar Banjarmasin, kemarin (28/2) petang.

Kemudian, berkaca di berbagai negara, Partai Buruh selalu mewarnai kancah perpolitikan nasional.

Maka menurut Ani, tinggal bagaimana konsolidasi dari Partai Buruh itu sendiri. Apakah serikat-serikat buruh sekarang mau bergabung atau tidak.

“Kalau semuanya bersepakat, Partai Buruh akan sangat disegani. Apalagi dana abadi yang dimiliki buruh melalui BPJS Ketenagakerjaan itu besarnya sekitar Rp500 triliun,” tekannya.

Lalu mengapa Partai Buruh versi lama bisa gagal? Ani melihatnya karena hanya dimiliki segelintir orang.
“Saya merasa bila Partai Buruh ingin menjadi besar, harus ada ideologi yang dianut. Ada visi yang dipegang bersama,” sarannya.

“Bila mampu menumbuhkan jiwa senasib dan sepenanggungan untuk mengangkat harkat dan martabat buruh, saya yakin partai ini akan menjadi besar. Dengan memanfaatkan momentum untuk kebangkitan buruh di tengah keterpurukan ekonomi sekarang,” tutupnya. (war/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/