alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Saturday, 28 May 2022

Penambahan Gedung Kir Perlu Rp15 miliar

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Banjarmasin berencana menambah kapasitas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Lewat pembangunan gedung baru di samping gedung lama yang berlokasi di Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan.

Plt Kadishub, Slamet Begjo menjelaskan, keberadaan gedung baru sangat diperlukan. Mengingat gedung yang ada hanya mampu melayani maksimal 70 unit kendaraan bermotor saja setiap harinya.

Pengujian ini untuk memastikan kendaraan bermotor yang diuji layak jalan atau tidak. Hasilnya berupa izin kir.

“Kalau gedung baru selesai dibangun, komplet dengan alat-alatnya, tentu pelayanan uji kendaraan akan meningkat lagi,” ucapnya, kemarin (27/2) siang.

Ini juga berkaitan dengan tuntutan Kementerian Perhubungan. Yang meminta Dishub Banjarmasin bisa meningkatkan akreditasinya, dari B menjadi A.

“Pelayanan sudah terkoneksi ke Kemenhub, maka semuanya terpantau. Mengubah akreditasi dari B ke A itu PR berat. Dari segi SDM hingga fasilitas perlu ditingkatkan. Banjarmasin menjadi satu di antara 20 kabupaten dan kota di Indonesia yang dimonitor Kemenhub,” tekannya.

Baca Juga :  Waduh, Truk Nyasar Bikin Macet

Ditanya berapa keperluan pembangunan gedung baru tersebut, Slamet menyebut angka Rp15 miliar.

“Pada APBD 2022 sudah dianggarkan, tapi secara bertahap. Tahun ini yang dikerjakan baru pondasinya. Nanti disambung ke tahun berikutnya,” jelasnya.

Dia yakin, ini bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, setoran dari retribusi uji kendaraan bermotor hanya mencapai Rp1,5 miliar per tahun.

Namun, kalau pun gedung baru sudah dibangun, Slamet memastikan belum semua kendaraan bermotor bisa diuji di sana. Maksimal untuk bus antar provinsi dan truk fuso saja.

“Selebihnya belum bisa. Karena lahan yang ada tak memungkinkan untuk manuver kendaraan bermotor di atas jenis maksimal tadi,” tutupnya.

Baca Juga :  Tahun 2023, Kalsel Bebas Angkutan Berat

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini menyatakan dukungannya terhadap rencana Dishub.

Menurutnya, selama ini fasilitas uji kir masih minim sekali. Tak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor di kota ini yang terus bertambah.

“Kami mendukung program ini. Selain untuk menambah PAD, juga untuk keselamatan pengendara di jalan raya,” ujarnya.

Sisi lain, Isnaini juga mengapresiasi e-Parking yang diberlakukan Dishub di Jalan Jafri Zamzam, Banjarmasin Barat. Dia berharap hal serupa juga bisa diterapkan di ruas jalan lain, misalkan di kawasan Pasar Sudimampir.

Namun, on street parking mesti dibarengi dengan pengenaan pajak progresif. Sehingga durasi parkir kendaraan bermotor di bahu jalan bisa dibatasi.

“Karena jika terlampau lama dan tidak diatur, justru bisa mengakibatkan kemacetan,” pungkasnya. (war/fud)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Banjarmasin berencana menambah kapasitas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Lewat pembangunan gedung baru di samping gedung lama yang berlokasi di Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan.

Plt Kadishub, Slamet Begjo menjelaskan, keberadaan gedung baru sangat diperlukan. Mengingat gedung yang ada hanya mampu melayani maksimal 70 unit kendaraan bermotor saja setiap harinya.

Pengujian ini untuk memastikan kendaraan bermotor yang diuji layak jalan atau tidak. Hasilnya berupa izin kir.

“Kalau gedung baru selesai dibangun, komplet dengan alat-alatnya, tentu pelayanan uji kendaraan akan meningkat lagi,” ucapnya, kemarin (27/2) siang.

Ini juga berkaitan dengan tuntutan Kementerian Perhubungan. Yang meminta Dishub Banjarmasin bisa meningkatkan akreditasinya, dari B menjadi A.

“Pelayanan sudah terkoneksi ke Kemenhub, maka semuanya terpantau. Mengubah akreditasi dari B ke A itu PR berat. Dari segi SDM hingga fasilitas perlu ditingkatkan. Banjarmasin menjadi satu di antara 20 kabupaten dan kota di Indonesia yang dimonitor Kemenhub,” tekannya.

Baca Juga :  Operasi ODOL, Puluhan Truk yang Lewati Jalan Bypass Rantau Ditilang

Ditanya berapa keperluan pembangunan gedung baru tersebut, Slamet menyebut angka Rp15 miliar.

“Pada APBD 2022 sudah dianggarkan, tapi secara bertahap. Tahun ini yang dikerjakan baru pondasinya. Nanti disambung ke tahun berikutnya,” jelasnya.

Dia yakin, ini bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, setoran dari retribusi uji kendaraan bermotor hanya mencapai Rp1,5 miliar per tahun.

Namun, kalau pun gedung baru sudah dibangun, Slamet memastikan belum semua kendaraan bermotor bisa diuji di sana. Maksimal untuk bus antar provinsi dan truk fuso saja.

“Selebihnya belum bisa. Karena lahan yang ada tak memungkinkan untuk manuver kendaraan bermotor di atas jenis maksimal tadi,” tutupnya.

Baca Juga :  Tahun 2023, Kalsel Bebas Angkutan Berat

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini menyatakan dukungannya terhadap rencana Dishub.

Menurutnya, selama ini fasilitas uji kir masih minim sekali. Tak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor di kota ini yang terus bertambah.

“Kami mendukung program ini. Selain untuk menambah PAD, juga untuk keselamatan pengendara di jalan raya,” ujarnya.

Sisi lain, Isnaini juga mengapresiasi e-Parking yang diberlakukan Dishub di Jalan Jafri Zamzam, Banjarmasin Barat. Dia berharap hal serupa juga bisa diterapkan di ruas jalan lain, misalkan di kawasan Pasar Sudimampir.

Namun, on street parking mesti dibarengi dengan pengenaan pajak progresif. Sehingga durasi parkir kendaraan bermotor di bahu jalan bisa dibatasi.

“Karena jika terlampau lama dan tidak diatur, justru bisa mengakibatkan kemacetan,” pungkasnya. (war/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/