alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Lagi, Dana Desa Dikurangi

BANJARBARU – Pemerintah Pusat tahun ini memutuskan mengurangi dana desa untuk sejumlah desa di Indonesia. Termasuk di Kalimantan Selatan. Padahal tahun-tahun sebelumnya, dana desa selalu ditambah guna pembangunan di pelosok.

Dikuranginya dana desa disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli.

“Dana desa untuk Kalsel pada 2021 sekitar Rp1,5 triliun, tahun ini turun sedikit menjadi Rp1,4 triliun,” kata Zulkifli kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, apabila dibagi ke 1.864 desa di Kalsel maka setiap desa dananya dikurangi sekitar Rp25 juta sampai Rp50 juta. “Jadi berkurangnya tidak terlalu signifikan,” ungkapnya.

Disampaikannya, saat ini dana sudah mulai dicairkan ke sejumlah desa. Zulkifli berharap prosesnya tidak mengalami kendala. “Sehingga semua desa bisa secepatnya menerimanya,” ucapnya.

Terkait penggunaan dana desa, dia menuturkan, sama seperti tahun lalu, delapan persennya harus digunakan untuk penanganan Covid-19. “Kemudian 40 persen untuk BLT dan 20 persen untuk penanganan masalah ketahanan pangan. Sisanya bisa untuk infrastruktur dan lain-lain,” tuturnya.

Khusus untuk BLT Dana Desa, Zulkifli menuturkan, ada perubahan kebijakan dibandingkan tahun lalu. Kali ini anggarannya bisa diubah hanya dengan keputusan bupati, tidak lagi harus melapor ke pemerintah pusat. “Misal di desanya tidak banyak warga yang layak menerima BLT, maka anggarannya bisa dialihkan ke kegiatan lain melalui kebijakan bupati,” paparnya.

Baca Juga :  Ratusan Desa di Kalsel Masih Blankspot

Bahkan, dia menyatakan, bupati punya kewenangan memindahkan BLT-DD ke desa lain apabila ada yang lebih memerlukan. “Misal di salah satu desa tidak ada warga miskin, sedangkan di desa lain warga miskinnya banyak maka BLT bisa dialihkan ke situ,” bebernya.

Penentuan BLT Desa sebesar 40 persen sendiri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada hasil kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) Pemerintah dan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa pengalokasian BLT-DD berlaku fleksibel. Rambu-rambu umum optimalisasi penggunaan dana desa adalah tetap melindungi yang paling miskin. Sehingga, rakyat yang paling rentan miskin harus mendapatkan perlindungan.

Baca Juga :  Selewengkan Ratusan Juta Dana Desa, Kades Bongkang Ditahan

“Memang kami mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengelolaan Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa di setiap desa. Meskipun Perpres-nya sudah membuat policy besarnya, di PMK kami bisa memberikan exit-nya,” ungkap Menkeu pada Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada akhir Januari 2022.

Dijelaskannya, fleksibilitas penggunaan BLT Desa dapat disetujui oleh Bupati atau Wali Kota. Penentuan realokasi mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah (pemda). Hal ini dikarenakan masing-masing kepala daerah mengetahui situasi dan kondisi desanya dalam kebutuhan BLT Desa.

“Perubahan Dana Desa untuk tidak dipakai BLT kalau memang desanya itu sudah makmur ya tidak apa-apa, silakan nanti bilang sama bupatinya di-approve. Jadi bahkan enggak perlu harus sampai ke Presiden atau ke saya,” tegasnya.

Menkeu berharap meski daerah diberikan fleksibilitas penggunaan BLT Desa, namun tetap harmoni dengan semangat APBN untuk melindungi masyarakat. “APBD ikut serta melakukan fungsi menjaga masyarakat dari dampak negatif pandemi Covid-19 yang bukan hanya di sisi kesehatan, tapi juga ketidakmerataan atau kesenjangan yang semakin besar,” pintanya. (ris/by/ran)

BANJARBARU – Pemerintah Pusat tahun ini memutuskan mengurangi dana desa untuk sejumlah desa di Indonesia. Termasuk di Kalimantan Selatan. Padahal tahun-tahun sebelumnya, dana desa selalu ditambah guna pembangunan di pelosok.

Dikuranginya dana desa disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli.

“Dana desa untuk Kalsel pada 2021 sekitar Rp1,5 triliun, tahun ini turun sedikit menjadi Rp1,4 triliun,” kata Zulkifli kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, apabila dibagi ke 1.864 desa di Kalsel maka setiap desa dananya dikurangi sekitar Rp25 juta sampai Rp50 juta. “Jadi berkurangnya tidak terlalu signifikan,” ungkapnya.

Disampaikannya, saat ini dana sudah mulai dicairkan ke sejumlah desa. Zulkifli berharap prosesnya tidak mengalami kendala. “Sehingga semua desa bisa secepatnya menerimanya,” ucapnya.

Terkait penggunaan dana desa, dia menuturkan, sama seperti tahun lalu, delapan persennya harus digunakan untuk penanganan Covid-19. “Kemudian 40 persen untuk BLT dan 20 persen untuk penanganan masalah ketahanan pangan. Sisanya bisa untuk infrastruktur dan lain-lain,” tuturnya.

Khusus untuk BLT Dana Desa, Zulkifli menuturkan, ada perubahan kebijakan dibandingkan tahun lalu. Kali ini anggarannya bisa diubah hanya dengan keputusan bupati, tidak lagi harus melapor ke pemerintah pusat. “Misal di desanya tidak banyak warga yang layak menerima BLT, maka anggarannya bisa dialihkan ke kegiatan lain melalui kebijakan bupati,” paparnya.

Baca Juga :  Selewengkan Ratusan Juta Dana Desa, Kades Bongkang Ditahan

Bahkan, dia menyatakan, bupati punya kewenangan memindahkan BLT-DD ke desa lain apabila ada yang lebih memerlukan. “Misal di salah satu desa tidak ada warga miskin, sedangkan di desa lain warga miskinnya banyak maka BLT bisa dialihkan ke situ,” bebernya.

Penentuan BLT Desa sebesar 40 persen sendiri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada hasil kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) Pemerintah dan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa pengalokasian BLT-DD berlaku fleksibel. Rambu-rambu umum optimalisasi penggunaan dana desa adalah tetap melindungi yang paling miskin. Sehingga, rakyat yang paling rentan miskin harus mendapatkan perlindungan.

Baca Juga :  Ratusan Desa di Kalsel Masih Blankspot

“Memang kami mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengelolaan Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa di setiap desa. Meskipun Perpres-nya sudah membuat policy besarnya, di PMK kami bisa memberikan exit-nya,” ungkap Menkeu pada Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada akhir Januari 2022.

Dijelaskannya, fleksibilitas penggunaan BLT Desa dapat disetujui oleh Bupati atau Wali Kota. Penentuan realokasi mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah (pemda). Hal ini dikarenakan masing-masing kepala daerah mengetahui situasi dan kondisi desanya dalam kebutuhan BLT Desa.

“Perubahan Dana Desa untuk tidak dipakai BLT kalau memang desanya itu sudah makmur ya tidak apa-apa, silakan nanti bilang sama bupatinya di-approve. Jadi bahkan enggak perlu harus sampai ke Presiden atau ke saya,” tegasnya.

Menkeu berharap meski daerah diberikan fleksibilitas penggunaan BLT Desa, namun tetap harmoni dengan semangat APBN untuk melindungi masyarakat. “APBD ikut serta melakukan fungsi menjaga masyarakat dari dampak negatif pandemi Covid-19 yang bukan hanya di sisi kesehatan, tapi juga ketidakmerataan atau kesenjangan yang semakin besar,” pintanya. (ris/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/