alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Ratusan Ribu Vaksin Terancam Kedaluwarsa

BANJARMASIN – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel mengungkap temuan yang meresahkan. Banyak vaksin di Kalsel terancam kedaluwarsa. Jumlahnya tak sedikit, mencapai 132.760 dosis. Ini termasuk tertinggi di Indonesia.

Stok vaksin Kalsel akan habis masa berlakunya pada 28 Februari mendatang. “Stok vaksin tersebut harus segera digunakan dan dihabiskan agar tak merugikan keuangan negara,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap kemarin. dia mengatakan BPKP akan mengerahkan auditor untuk mendorong percepatannya.

Dia mengungkapkan, per 19 Februari tadi, dari target 3.161.137 jiwa penduduk Kalsel, baru terealisasi vaksinasi dosis 1 sebanyak 85,91 persen atau 2.715.201 jiwa. Sementara, dosis 2 baru sebanyak 49,50 persen, atau 1.564.801 jiwa. Sedangangkan dosis 3 atau booster hanya sebanyak 3,15 persen atau 99.644 jiwa.

Rudy menyebut, capaian tersebut masih di bawah capaian nasional. Di mana dosis 1 sudah mencapai 90,65 persen. Sedangkan dosis 2 sebanyak 67,04 persen, dan dosis 3 sebanyak 3,94 persen. “Sangat banyak yang akan kedaluwarsa. Harus segera digunakan agar tidak merugikan negara,” tegasnya.

Baca Juga :  Tanggal Merah, Vaksinasi Mengincar Pesepeda Motor

Menurutnya, agar tak sampai terjadi kerugian negara, percepatan vaksinasi harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat, dengan dikomandoi oleh pemangku kepentingan. “Semua elemen harus terlibat. Kita harus bersama-sama mengejar target vaksinasi ini,” cetusnya.

Selain soal vaksinasi, BPKP juga menyinggung penanganan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi. BPKP Kalsel sendiri memiliki dua fokus besar pengawasan. Pertama, monitoring percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis ke-2 serta booster. Yang kedua adalah melakukan monitoring percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dengan penyaluran bantuan sosial terpadu. Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan atau Warung (BTPKLW), serta Program Indonesia Pintar (PIP).

Rudy menegaskan, pihaknya akan melihat kesiapan para pihak dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Mitra Penyalur (PT Pos Indonesia dan Himbara), dan e-warong/agen bank. “BPKP Kasel akan mengawasi program tersebut apakah dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat manfaat, dan tepat administrasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Vaksinasi di Banjarbaru: Lansia Masih Susah

Terpisah, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kalsel, M Muslim membenarkan ada banyak dosis vaksin yang kedaluwarsa dalam waktu dekat. Meski demikian sebutnya, ini bukan hanya terjadi di Kalsel, namun hampir di seluruh provinsi.

Dia berkilah, bukan soal lambannya pelaksanaan vaksinasi, akan tetapi lantaran vaksin yang dikirimkan oleh pemerintah pusat ke pihaknya memiliki durasi kedaluwarsa yang pendek. “Bahkan ada yang tak sampai satu bulan. Apalagi kiriman vaksin terus berdatangan,” tuturnya kemarin.

Soal pelaksanaan vaksinasi, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel itu menegaskan, tak hanya melakukan jemput bola ke daerah pelosok, lima sentra vaksinasi didirikan agar mempermudah warga. “Soal percepatan vaksinasi ini butuh kerjasama semua pihak. Tak hanya pemprov yang getol, pemerintah kabupaten dan kota juga harus semakin gencar lagi,” ujar Muslim. (mof/by/ran)

BANJARMASIN – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel mengungkap temuan yang meresahkan. Banyak vaksin di Kalsel terancam kedaluwarsa. Jumlahnya tak sedikit, mencapai 132.760 dosis. Ini termasuk tertinggi di Indonesia.

Stok vaksin Kalsel akan habis masa berlakunya pada 28 Februari mendatang. “Stok vaksin tersebut harus segera digunakan dan dihabiskan agar tak merugikan keuangan negara,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap kemarin. dia mengatakan BPKP akan mengerahkan auditor untuk mendorong percepatannya.

Dia mengungkapkan, per 19 Februari tadi, dari target 3.161.137 jiwa penduduk Kalsel, baru terealisasi vaksinasi dosis 1 sebanyak 85,91 persen atau 2.715.201 jiwa. Sementara, dosis 2 baru sebanyak 49,50 persen, atau 1.564.801 jiwa. Sedangangkan dosis 3 atau booster hanya sebanyak 3,15 persen atau 99.644 jiwa.

Rudy menyebut, capaian tersebut masih di bawah capaian nasional. Di mana dosis 1 sudah mencapai 90,65 persen. Sedangkan dosis 2 sebanyak 67,04 persen, dan dosis 3 sebanyak 3,94 persen. “Sangat banyak yang akan kedaluwarsa. Harus segera digunakan agar tidak merugikan negara,” tegasnya.

Baca Juga :  Tanggal Merah, Vaksinasi Mengincar Pesepeda Motor

Menurutnya, agar tak sampai terjadi kerugian negara, percepatan vaksinasi harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat, dengan dikomandoi oleh pemangku kepentingan. “Semua elemen harus terlibat. Kita harus bersama-sama mengejar target vaksinasi ini,” cetusnya.

Selain soal vaksinasi, BPKP juga menyinggung penanganan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi. BPKP Kalsel sendiri memiliki dua fokus besar pengawasan. Pertama, monitoring percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis ke-2 serta booster. Yang kedua adalah melakukan monitoring percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dengan penyaluran bantuan sosial terpadu. Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan atau Warung (BTPKLW), serta Program Indonesia Pintar (PIP).

Rudy menegaskan, pihaknya akan melihat kesiapan para pihak dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Mitra Penyalur (PT Pos Indonesia dan Himbara), dan e-warong/agen bank. “BPKP Kasel akan mengawasi program tersebut apakah dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat manfaat, dan tepat administrasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Banjarbaru Siap-Siap Vaksin Siswa SD Sederajat

Terpisah, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kalsel, M Muslim membenarkan ada banyak dosis vaksin yang kedaluwarsa dalam waktu dekat. Meski demikian sebutnya, ini bukan hanya terjadi di Kalsel, namun hampir di seluruh provinsi.

Dia berkilah, bukan soal lambannya pelaksanaan vaksinasi, akan tetapi lantaran vaksin yang dikirimkan oleh pemerintah pusat ke pihaknya memiliki durasi kedaluwarsa yang pendek. “Bahkan ada yang tak sampai satu bulan. Apalagi kiriman vaksin terus berdatangan,” tuturnya kemarin.

Soal pelaksanaan vaksinasi, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel itu menegaskan, tak hanya melakukan jemput bola ke daerah pelosok, lima sentra vaksinasi didirikan agar mempermudah warga. “Soal percepatan vaksinasi ini butuh kerjasama semua pihak. Tak hanya pemprov yang getol, pemerintah kabupaten dan kota juga harus semakin gencar lagi,” ujar Muslim. (mof/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/