alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Kepindahan Ibu Kota Kalsel Terkesan Mendadak, UU Provinsi Rawan Digugat

BANJARMASIN – Pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru terkesan mendadak dan diam-diam.

Opini itu diutarakan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Menanggapi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kalimantan Selatan yang disahkan DPR RI pada pertengahan bulan tadi.

Dalam UU itu disebutkan, bukan Banjarmasin, melainkan Banjarbaru yang menjadi ibu kota provinsi ini.
Ibnu bertanya-tanya, siapa yang berada di balik revisi UU tersebut.

“Kalau memang dibahas, berdasarkan aspirasi siapa yang dibawa ke pusat? Apakah ada dari DPRD Kalsel yang mengusulkan? Dan sudahkah ditanyakan sama pemkab dan pemko di sini?” ungkapnya di Balai Kota, Sabtu (19/2).

Sebagai mantan Anggota DPRD Kalsel dua periode, seingatnya dahulu saat membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel, tak pernah hal ini disinggung.

“Hanya disebut soal pemindahan perkantoran pemprov, bukan tentang pemindahan ibu kota,” tegasnya.

Baca Juga :  Ditandatangani Presiden, Banjarbaru Resmi Jadi Ibu Kota Provinsi

Ibnu tak keberatan Banjarmasin tak lagi menjadi ibu kota, tapi tetap saja harus dibicarakan. Karena akan berpengaruh pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

“Ini bikin undang-undang, bos! Bikin perda saja ada uji publiknya. Tanya masyarakat dan akademisi sana-sini, aspirasinya seperti apa,” tambahnya.

Dia berharap akan menerima klarifikasi atas pemindahan yang mendadak ini. “Semuanya perlu diperjelas,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Borneo Law Firm, M Pazri turut mengatakan, UU provinsi yang baru rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, isinya tidak lengkap dan bisa memicu ketidakpastian hukum. Contoh, tak ada penyebutan secara detail tentang posisi dan batas provinsi. Ini bisa memicu sengketa tapal batas antar pemprov.

Bahkan, asas dan tujuan keberadaan UU juga tak disebutkan.

Baca Juga :  Pemindahan Ibu Kota Kalsel, Harry: Itu Cacat Hukum

“Yang menjadi pertanyaan, di mana posisi tawar pemprov dan dewan saat UU itu digodok? Seperti apa kajian teoritis dan empirisnya? Apakah masukan pemda dan masyarakat di sini sudah diakomodir?” tanya Pazri.

“Sementara UU provinsi ini sifatnya sangat prinsip dan serius,” sambungnya.

Diingatkannya, kondisi riil Kalsel sungguh ironis. Kaya sumber daya alam, tapi listrik masih sering padam. Jalan masih banyak yang rusak. Dan masih banyak warganya yang menganggur. Maka UU ini bisa diuji publik dengan pasal 18, pasal 18A, pasal 18B ayat 2, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22D ayat 2 UUD 1945.

“Kalau mau menggugat, bisa lewat judicial review. MK berwenang mengadili, menguji posisi UU ini terhadap UUD dengan putusan yang bersifat final,” tutupnya. (gmp/at/fud)

BANJARMASIN – Pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru terkesan mendadak dan diam-diam.

Opini itu diutarakan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Menanggapi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kalimantan Selatan yang disahkan DPR RI pada pertengahan bulan tadi.

Dalam UU itu disebutkan, bukan Banjarmasin, melainkan Banjarbaru yang menjadi ibu kota provinsi ini.
Ibnu bertanya-tanya, siapa yang berada di balik revisi UU tersebut.

“Kalau memang dibahas, berdasarkan aspirasi siapa yang dibawa ke pusat? Apakah ada dari DPRD Kalsel yang mengusulkan? Dan sudahkah ditanyakan sama pemkab dan pemko di sini?” ungkapnya di Balai Kota, Sabtu (19/2).

Sebagai mantan Anggota DPRD Kalsel dua periode, seingatnya dahulu saat membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel, tak pernah hal ini disinggung.

“Hanya disebut soal pemindahan perkantoran pemprov, bukan tentang pemindahan ibu kota,” tegasnya.

Baca Juga :  Dukung Pemko Tempuh Judicial Review, DPRD: Hati-Hati Kalau Kualat

Ibnu tak keberatan Banjarmasin tak lagi menjadi ibu kota, tapi tetap saja harus dibicarakan. Karena akan berpengaruh pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

“Ini bikin undang-undang, bos! Bikin perda saja ada uji publiknya. Tanya masyarakat dan akademisi sana-sini, aspirasinya seperti apa,” tambahnya.

Dia berharap akan menerima klarifikasi atas pemindahan yang mendadak ini. “Semuanya perlu diperjelas,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Borneo Law Firm, M Pazri turut mengatakan, UU provinsi yang baru rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, isinya tidak lengkap dan bisa memicu ketidakpastian hukum. Contoh, tak ada penyebutan secara detail tentang posisi dan batas provinsi. Ini bisa memicu sengketa tapal batas antar pemprov.

Bahkan, asas dan tujuan keberadaan UU juga tak disebutkan.

Baca Juga :  Menyambut Perpindahan Ibu Kota Provinsi, Banjarbaru Belum Siapkan Anggaran

“Yang menjadi pertanyaan, di mana posisi tawar pemprov dan dewan saat UU itu digodok? Seperti apa kajian teoritis dan empirisnya? Apakah masukan pemda dan masyarakat di sini sudah diakomodir?” tanya Pazri.

“Sementara UU provinsi ini sifatnya sangat prinsip dan serius,” sambungnya.

Diingatkannya, kondisi riil Kalsel sungguh ironis. Kaya sumber daya alam, tapi listrik masih sering padam. Jalan masih banyak yang rusak. Dan masih banyak warganya yang menganggur. Maka UU ini bisa diuji publik dengan pasal 18, pasal 18A, pasal 18B ayat 2, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22D ayat 2 UUD 1945.

“Kalau mau menggugat, bisa lewat judicial review. MK berwenang mengadili, menguji posisi UU ini terhadap UUD dengan putusan yang bersifat final,” tutupnya. (gmp/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/