alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Anggaran Pendidikan Kalsel 1,3 T

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel menampik pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel HM Luthfi Syaifuddin yang menyampaikan alokasi anggaran pendidikan di Kalsel di bawah 8 persen dari APBD.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel HM Yusuf Effendi menegaskan, Pemprov Kalsel selalu mengusahakan agar alokasi anggaran pendidikan sesuai amanah UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20 persen.

Hal itu ujar dia, dibuktikan melalui APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2022 yang mengalokasikan anggaran untuk urusan pendidikan sebesar Rp1,3 triliun. “Angka ini 21,07 persen dari total APBD provinsi,” ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, kata Yusuf, menunjukkan pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel HM Luthfi Syaifuddin tentang alokasi anggaran pendidikan Kalsel di bawah 8 persen kurang tepat.

“Mungkin melihat alokasi anggarannya hanya secara parsial, tidak secara holistik,” ungkap mantan Kadisik Hulu Sungai Selatan ini.

Baca Juga :  Sekelas, Belum Bisa Terisi 100 Persen

Untuk memajukan mutu dan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama dan bekerja sama dengan baik.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira juga menegaskan, dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah.

“Ini sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari situ maka total anggaran pendidikan Kalsel tahun ini 21 persen,” tegasnya.

Anggaran fungsi pendidikan sendiri, ujar dia, tidak hanya dikelola oleh Disdikbud Kalsel. “Ada sejumlah komponen yang juga dikelola instansi lain,” ujarnya.

Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel misalnya, dia menyebut ada sekitar Rp16 miliar anggaran fungsi pendidikan yang dikelola di sana. “Di Biro Kesra ada kegiatan fasilitas kelembagaan bina spiritual dan terkait capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan,” sebutnya.

Baca Juga :  Jalan Menuju SMKN 1 Tapin Rusak

Sebelumnya, anggaran pendidikan tahun 2022 Provinsi Kalsel dikritik Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, M Lutfi Syaifuddin. Dia menyebut, anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Kalsel pada tahun ini hanya sekitar Rp300 miliar atau tak jauh beda dengan tahun 2021 silam.

Itupun menurutnya tidak murni untuk membiayai urusan bidang pendidikan khusus di Disdikbud Kalsel saja. Namun juga untuk gaji honorer yang jumlahnya mencapai 6 ribu orang dan BOSDa. Serta, sarana prasarana termasuk fungsi pendidikan dari SKPD lainnya seperti pengembangan kapasitas ASN dan Diklat ASN.

“Jika dihitung-hitung setelah dikurangi untuk pembiayaan lain dan fungsi yang murni dikelola Disdik di bawah 8 persen,” kata Lutfi, Selasa (16/2) siang. (ris)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel menampik pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel HM Luthfi Syaifuddin yang menyampaikan alokasi anggaran pendidikan di Kalsel di bawah 8 persen dari APBD.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel HM Yusuf Effendi menegaskan, Pemprov Kalsel selalu mengusahakan agar alokasi anggaran pendidikan sesuai amanah UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20 persen.

Hal itu ujar dia, dibuktikan melalui APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2022 yang mengalokasikan anggaran untuk urusan pendidikan sebesar Rp1,3 triliun. “Angka ini 21,07 persen dari total APBD provinsi,” ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, kata Yusuf, menunjukkan pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel HM Luthfi Syaifuddin tentang alokasi anggaran pendidikan Kalsel di bawah 8 persen kurang tepat.

“Mungkin melihat alokasi anggarannya hanya secara parsial, tidak secara holistik,” ungkap mantan Kadisik Hulu Sungai Selatan ini.

Baca Juga :  Jalan Menuju SMKN 1 Tapin Rusak

Untuk memajukan mutu dan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama dan bekerja sama dengan baik.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira juga menegaskan, dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah.

“Ini sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari situ maka total anggaran pendidikan Kalsel tahun ini 21 persen,” tegasnya.

Anggaran fungsi pendidikan sendiri, ujar dia, tidak hanya dikelola oleh Disdikbud Kalsel. “Ada sejumlah komponen yang juga dikelola instansi lain,” ujarnya.

Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel misalnya, dia menyebut ada sekitar Rp16 miliar anggaran fungsi pendidikan yang dikelola di sana. “Di Biro Kesra ada kegiatan fasilitas kelembagaan bina spiritual dan terkait capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan,” sebutnya.

Baca Juga :  Pertama di Kalsel, SMK Kesehatan Bakal Dibangun di Tapin

Sebelumnya, anggaran pendidikan tahun 2022 Provinsi Kalsel dikritik Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, M Lutfi Syaifuddin. Dia menyebut, anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Kalsel pada tahun ini hanya sekitar Rp300 miliar atau tak jauh beda dengan tahun 2021 silam.

Itupun menurutnya tidak murni untuk membiayai urusan bidang pendidikan khusus di Disdikbud Kalsel saja. Namun juga untuk gaji honorer yang jumlahnya mencapai 6 ribu orang dan BOSDa. Serta, sarana prasarana termasuk fungsi pendidikan dari SKPD lainnya seperti pengembangan kapasitas ASN dan Diklat ASN.

“Jika dihitung-hitung setelah dikurangi untuk pembiayaan lain dan fungsi yang murni dikelola Disdik di bawah 8 persen,” kata Lutfi, Selasa (16/2) siang. (ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/