alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Ketimbang Disegel, Mending Mencicil

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melayangkan surat peringatan kedua (SP2) kepada pemilik kios dan lapak di sejumlah pasar yang menunggak retribusi.

“SP2 dikeluarkan Senin (14/2) tadi. Karena sudah satu hingga dua tahun mereka tidak membayar retribusi,” ungkap Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ichrom M Tezar, kemarin (16/2).

Dijelaskannya, ada enam blok pasar yang menunggak. Tersebar di Pasar Tungging, Pasar Pandu, Pasar Kuripan dan Pasar Baru Permai. Keenam blok itu dihuni sekitar 125 pedagang.

“Nominal tunggakannya sebesar Rp50 juta per blok. Kalau dihitunghitung, satu pedagang setidaknya menunggak Rp1 juta,” sebutnya.

“Maka dengan SP2 ini, semoga para pedagang bisa lekas membayar tunggakannya,” harapnya.

Sebenarnya, pemberitahuan tunggakan ini sudah disampaikan pada tahun 2019 dan 2021 kemarin. Namun, karena keterbatasan petugas, Disperdagin tak bisa mengeksekusi. Seperti dengan menyegel kios atau lapak yang menunggak.

Baca Juga :  Berkali-kali Memohon Perumda Pasar

Pertimbangan lain, Tezar melihat pedagang masih bisa didekati secara persuasif. Soal tenggat waktu, pihaknya menyesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. “SOP-nya, tujuh hari setelah SP2, maka dilayangkan SP3. Setelah itu, kalau masih tak digubris, seharusnya sudah disegel. Tapi sekali lagi, kami mempertimbangkan hal-hal teknis lainnya,” terangnya.

Tezar menekankan, penyegelan akan menjadi pilihan terakhir. Sebab, dia meyakini pedagang menunggak lantaran pendapatannya juga menurun. “Selama pandemi kan daya beli masyarakat menurun,” ujarnya.

Adapula pedagang yang beralasan sudah lama menutup tokonya. “Semestinya melapor kepada kami. Agar bisa diserahkan kepada pedagang lain yang berminat ingin menempati kiosnya,” tambahnya.

Tezar pun menjamin pedagang yang memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakannya boleh mencicil. Dengan catatan mengajukan surat permohonan keringanan. “Dalam perda, diperkenankan mencicil. Waktu yang diberikan untuk melunasinya selama enam bulan,” tukasnya.

Baca Juga :  Di Pasar Tradisional, Harga Minyak Goreng Belum Turun

Sejak SP1 dikeluarkan, dia mengakui, sudah banyak pedagang yang mengajukan surat permohonan keringanan mencicil tersebut. “ Kami tak ingin terkesan ada pembiaran. Karena bila dibiarkan, bisa sampai bertahun-tahun tunggakannya tak dibayarkan,” tegasnya.

“Kami berharap pedagang bisa memahami hak dan kewajiban mereka. Kewajiban membayar retribusi itu untuk pembangunan kota juga. Salah satunya membangun pasar yang nyaman bagi pedagang dan pembeli,” pungkasnya. (war/at/fud)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melayangkan surat peringatan kedua (SP2) kepada pemilik kios dan lapak di sejumlah pasar yang menunggak retribusi.

“SP2 dikeluarkan Senin (14/2) tadi. Karena sudah satu hingga dua tahun mereka tidak membayar retribusi,” ungkap Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ichrom M Tezar, kemarin (16/2).

Dijelaskannya, ada enam blok pasar yang menunggak. Tersebar di Pasar Tungging, Pasar Pandu, Pasar Kuripan dan Pasar Baru Permai. Keenam blok itu dihuni sekitar 125 pedagang.

“Nominal tunggakannya sebesar Rp50 juta per blok. Kalau dihitunghitung, satu pedagang setidaknya menunggak Rp1 juta,” sebutnya.

“Maka dengan SP2 ini, semoga para pedagang bisa lekas membayar tunggakannya,” harapnya.

Sebenarnya, pemberitahuan tunggakan ini sudah disampaikan pada tahun 2019 dan 2021 kemarin. Namun, karena keterbatasan petugas, Disperdagin tak bisa mengeksekusi. Seperti dengan menyegel kios atau lapak yang menunggak.

Baca Juga :  Menebeng di Kampung Batuah

Pertimbangan lain, Tezar melihat pedagang masih bisa didekati secara persuasif. Soal tenggat waktu, pihaknya menyesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. “SOP-nya, tujuh hari setelah SP2, maka dilayangkan SP3. Setelah itu, kalau masih tak digubris, seharusnya sudah disegel. Tapi sekali lagi, kami mempertimbangkan hal-hal teknis lainnya,” terangnya.

Tezar menekankan, penyegelan akan menjadi pilihan terakhir. Sebab, dia meyakini pedagang menunggak lantaran pendapatannya juga menurun. “Selama pandemi kan daya beli masyarakat menurun,” ujarnya.

Adapula pedagang yang beralasan sudah lama menutup tokonya. “Semestinya melapor kepada kami. Agar bisa diserahkan kepada pedagang lain yang berminat ingin menempati kiosnya,” tambahnya.

Tezar pun menjamin pedagang yang memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakannya boleh mencicil. Dengan catatan mengajukan surat permohonan keringanan. “Dalam perda, diperkenankan mencicil. Waktu yang diberikan untuk melunasinya selama enam bulan,” tukasnya.

Baca Juga :  Dipicu Air Kiriman dari Hulu, Pasar Ikut Terendam

Sejak SP1 dikeluarkan, dia mengakui, sudah banyak pedagang yang mengajukan surat permohonan keringanan mencicil tersebut. “ Kami tak ingin terkesan ada pembiaran. Karena bila dibiarkan, bisa sampai bertahun-tahun tunggakannya tak dibayarkan,” tegasnya.

“Kami berharap pedagang bisa memahami hak dan kewajiban mereka. Kewajiban membayar retribusi itu untuk pembangunan kota juga. Salah satunya membangun pasar yang nyaman bagi pedagang dan pembeli,” pungkasnya. (war/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/