alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Sunday, 29 May 2022

Sosialisasi Perubahan Aturan Remisi

TANJUNG – Pemberian remisi bagi narapinda di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung berubah. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau justice collaborator (JC) tidak lagi masuk hitungan.

Hal itu pun disosialisasikan jajaran petugas Lapas Kelas IIB Tanjung kepada para narapidana, Senin (14/2). Terdapat ratusan warga binaan yang mengikuti sosialisasi langsung tersebut.

Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung Heru Yuswanto menjelaskan sosialisasi perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 menjadi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 diikuti sebanyak 207 orang narapidana. Terdiri dari 205 orang kasus narkotika dan 2 orang kasus Tipikor (tindak pidana korupsi).

“Tertuang di Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, yakni justice collabolator tidak lagi dipersyaratkan,” katanya.

Baca Juga :  Pernah jadi Danyonif, Pangdam Bernostalgia Bersama Prajurit Yonif 623/BWU

Namun, berkelakuan baik tetap menjadi hitungan. Yaitu, berjangka waktu minimal selama enam bulan dan akan diusulkan terhitung tahun 2021. Denda dan uang pengganti hukuman tetap diberlakukan.

“Berikutnya, narapidana pun diminta mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), dan ikut program deradikalisasi,” jelasnya.

Sasaran narapinda yang harus menjalaninya adalah kasus terorisme, narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi.

Dengan sosialisasi itu, Kalapas menyebutkan, narapinda dapat mengetahuinya sehingga tercipta layanan secara optimal dan selalu mengedepankan keterbukaan informasi. (ibn)

TANJUNG – Pemberian remisi bagi narapinda di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung berubah. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau justice collaborator (JC) tidak lagi masuk hitungan.

Hal itu pun disosialisasikan jajaran petugas Lapas Kelas IIB Tanjung kepada para narapidana, Senin (14/2). Terdapat ratusan warga binaan yang mengikuti sosialisasi langsung tersebut.

Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung Heru Yuswanto menjelaskan sosialisasi perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 menjadi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 diikuti sebanyak 207 orang narapidana. Terdiri dari 205 orang kasus narkotika dan 2 orang kasus Tipikor (tindak pidana korupsi).

“Tertuang di Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, yakni justice collabolator tidak lagi dipersyaratkan,” katanya.

Baca Juga :  Dipukuli Oknum Polisi Sampai Mati, Istri Muda dan Tua Mencari Keadilan

Namun, berkelakuan baik tetap menjadi hitungan. Yaitu, berjangka waktu minimal selama enam bulan dan akan diusulkan terhitung tahun 2021. Denda dan uang pengganti hukuman tetap diberlakukan.

“Berikutnya, narapidana pun diminta mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), dan ikut program deradikalisasi,” jelasnya.

Sasaran narapinda yang harus menjalaninya adalah kasus terorisme, narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi.

Dengan sosialisasi itu, Kalapas menyebutkan, narapinda dapat mengetahuinya sehingga tercipta layanan secara optimal dan selalu mengedepankan keterbukaan informasi. (ibn)

Most Read

Artikel Terbaru

/