alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Pemkab HST Tak Punya Data, Walhi Desak Penghentian Tambang Galian C

BARABAI – Permasalahan tambang galian golongan C di Hulu Sungai Tengah memang sudah sejak lama.

Sejak perizinan dikelola oleh provinsi, sudah banyak usaha galian C yang beroperasi. Buntutnya, saat kewenangan diambil Pemprov diambil pusat, daerah tidak tahu lagi data tentang perizinan galian golongan C di HST.

Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Citra Hapsari Puspita mengatakan di HST izin tambang galian C hanya ada sebatas dokumen lingkungan. Untuk izin melakukan proses penambangan pihaknya tidak mengetahui.

“Izinnya dulu yang menerbitkan pihak provinsi, karena semua izin pertambangan saat itu diambil alih. Jadi kami tidak punya data perizinannya,” ujarnya.

Saat ini, Pemkab hanya punya satu data perusahaan yang beroperasi dengan dokumen lingkungan yang lengkap. Yakni milik CV Indo Nusa Family. Jenis pertambangan batu gunung dan tanah urug. Nomor: 503/002-IL/PM.PTSP.TK/2020. Lokasinya berada di Kecamatan Batang Alai Timur. Selebihnya, Pemkab HST tidak punya data.

Setali tiag uang, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan juga hanya sedikit lebih baik. Mereka hanya mencatat 3 IUP yang terdaftar di HST. Tiga IUP yaitu dua untuk komoditas batu gamping dan satu komoditas batu gunung.

Baca Juga :  Terdakwa Penambang Ilegal Divonis Bebas

“Tiga IUP itu ada di wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan dan Batang Alai Timur,” kata Kabid ESDM, Gunawan. Selain tiga IUP itu, seluruh aktivitas penambangan dikatakan ilegal.

Tambang batuan sendiri termasuk usaha dengan risiko tinggi. Misalnya bahan tanah urug, regulasinya diatur dalam Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021.

Jenis usaha tingkat risiko tinggi, masa berlaku izin tiga tahun, kewenangan memberi izin adalah menteri atau kepala badan.

Pemberian IUP memang ada di pusat, tapi bukan bearti pemerintah kabupaten tidak memiliki andil. Sebelum penambang membuka usaha, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan di daerah. Tanpa ini, seharusnya semua bisa dikatakan ilegal.

Hebatnya, meski tidak ada landasan hukumnya, tapi para pengusaha galian C rutin membayar pajak ke pemerintah daerah. Sebaliknya, Walaupun galian ilegal, Pemerintah Hulu Sungai Tengah tetap memungut pajaknya. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, H Fahmi mengatakan apa yang dilakukan sesuai UU 1945 Pasal 33 tentang kekayaan alam yang dikuasai oleh negara.

Baca Juga :  Warga Mohon Polda Buka Police Line

“Pendapatan ini jadi pendapatan daerah, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan. Seperti perbaikan jalan, jembatan dan pembangunan lainnya,” katanya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono meminta pemerintah Kabupaten HST dan kepolisian turun tangan melakukan penertiban dan penegakan hukum.

“Pemerintah menarik retribusi dan pajak dari sumber yang ilegal tentu menjadi sorotan publik,” ujarnya.

Aktivis HST Ali Fahmi meminta agar aparat hukum segera bertindak. Sebab galian C ini sudah membuat kerusakan lingkungan. Dia menilai penegak hukum di HST terkesan abai. HST sudah dilanda bencana banjir berkali-kali. Harusnya ini menjadi alasan yang kuat penegakan hukum,” ucapnya. (mal/by/ran)

BARABAI – Permasalahan tambang galian golongan C di Hulu Sungai Tengah memang sudah sejak lama.

Sejak perizinan dikelola oleh provinsi, sudah banyak usaha galian C yang beroperasi. Buntutnya, saat kewenangan diambil Pemprov diambil pusat, daerah tidak tahu lagi data tentang perizinan galian golongan C di HST.

Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Citra Hapsari Puspita mengatakan di HST izin tambang galian C hanya ada sebatas dokumen lingkungan. Untuk izin melakukan proses penambangan pihaknya tidak mengetahui.

“Izinnya dulu yang menerbitkan pihak provinsi, karena semua izin pertambangan saat itu diambil alih. Jadi kami tidak punya data perizinannya,” ujarnya.

Saat ini, Pemkab hanya punya satu data perusahaan yang beroperasi dengan dokumen lingkungan yang lengkap. Yakni milik CV Indo Nusa Family. Jenis pertambangan batu gunung dan tanah urug. Nomor: 503/002-IL/PM.PTSP.TK/2020. Lokasinya berada di Kecamatan Batang Alai Timur. Selebihnya, Pemkab HST tidak punya data.

Setali tiag uang, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan juga hanya sedikit lebih baik. Mereka hanya mencatat 3 IUP yang terdaftar di HST. Tiga IUP yaitu dua untuk komoditas batu gamping dan satu komoditas batu gunung.

Baca Juga :  Walau Galiannya Ilegal, Pemkab HST Tetap Pungut Pajaknya

“Tiga IUP itu ada di wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan dan Batang Alai Timur,” kata Kabid ESDM, Gunawan. Selain tiga IUP itu, seluruh aktivitas penambangan dikatakan ilegal.

Tambang batuan sendiri termasuk usaha dengan risiko tinggi. Misalnya bahan tanah urug, regulasinya diatur dalam Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021.

Jenis usaha tingkat risiko tinggi, masa berlaku izin tiga tahun, kewenangan memberi izin adalah menteri atau kepala badan.

Pemberian IUP memang ada di pusat, tapi bukan bearti pemerintah kabupaten tidak memiliki andil. Sebelum penambang membuka usaha, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan di daerah. Tanpa ini, seharusnya semua bisa dikatakan ilegal.

Hebatnya, meski tidak ada landasan hukumnya, tapi para pengusaha galian C rutin membayar pajak ke pemerintah daerah. Sebaliknya, Walaupun galian ilegal, Pemerintah Hulu Sungai Tengah tetap memungut pajaknya. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, H Fahmi mengatakan apa yang dilakukan sesuai UU 1945 Pasal 33 tentang kekayaan alam yang dikuasai oleh negara.

Baca Juga :  Terdakwa Penambang Ilegal Divonis Bebas

“Pendapatan ini jadi pendapatan daerah, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan. Seperti perbaikan jalan, jembatan dan pembangunan lainnya,” katanya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono meminta pemerintah Kabupaten HST dan kepolisian turun tangan melakukan penertiban dan penegakan hukum.

“Pemerintah menarik retribusi dan pajak dari sumber yang ilegal tentu menjadi sorotan publik,” ujarnya.

Aktivis HST Ali Fahmi meminta agar aparat hukum segera bertindak. Sebab galian C ini sudah membuat kerusakan lingkungan. Dia menilai penegak hukum di HST terkesan abai. HST sudah dilanda bencana banjir berkali-kali. Harusnya ini menjadi alasan yang kuat penegakan hukum,” ucapnya. (mal/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/