alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Raperda Minuman Beralkohol Didiamkan Bertahun-tahun, Wali Kota Diperingatkan

BANJARMASIN – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi minuman beralkohol sudah rampung dibahas DPRD Banjarmasin pada 2019 silam.

Hingga memasuki tahun 2022, raperda itu tak kunjung disahkan.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin yang kala itu menjadi ketua pansus raperda mengaku tak pernah mendapat penjelasan dari pemko.

Apa penyebab hingga raperda itu dibiarkan terkatung-katung. “Waktu itu wali kota hanya mengatakan pemko akan mengkaji kembali. Sampai sekarang kami masih menunggu-nunggu hasil kajiannya,” kata politikus Partai Gerindra itu, kemarin (9/2).

Pimpinan dewan sudah pernah bersurat kepada wali kota. Meminta agar pengesahan raperda itu dipercepat. Tapi surat itu tak pernah mendapat balasan.

Tanpa regulasi yang jelas, pemko tak mendapatkan keuntungan apa-apa dari perdagangan miras di tempat-tempat hiburan di kota ini.

Baca Juga :  Ribuan Botol Miras Digilas

“Dewan khawatir, peredaran minol bakal semakin menjadi-jadi karena kurangnya pengawasan,” ujarnya.
Bila pemko merasa ada pasal yang bermasalah, misalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Yamin mengaku siap untuk membahasnya.

Yang penting harus duduk bersama, bukan malah didiamkan.

Saat dibahas dulu, raperda minol sempat menuai perdebatan di tengah publik. Apalagi bagi sebuah kota yang mengklaim religius.

Kala itu, dewan dan pemko menerangkan, tujuan raperda ini dibuat bukan untuk melegalkan bisnis miras. Melainkan untuk mengendalikan peredarannya.

“Ini menjadi peringatan kepada wali kota untuk menindaklanjuti raperda yang tertunda disahkan tersebut,” tutup Yamin.

Radar Banjarmasin mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Tapi sampai berita ini ditulis, tak ada jawaban atas konfirmasi tersebut. (gmp/at/fud)

Baca Juga :  Ribuan Miras Berhasil Diamankan, Tempatnya di Berbagai Cafe

BANJARMASIN – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi minuman beralkohol sudah rampung dibahas DPRD Banjarmasin pada 2019 silam.

Hingga memasuki tahun 2022, raperda itu tak kunjung disahkan.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin yang kala itu menjadi ketua pansus raperda mengaku tak pernah mendapat penjelasan dari pemko.

Apa penyebab hingga raperda itu dibiarkan terkatung-katung. “Waktu itu wali kota hanya mengatakan pemko akan mengkaji kembali. Sampai sekarang kami masih menunggu-nunggu hasil kajiannya,” kata politikus Partai Gerindra itu, kemarin (9/2).

Pimpinan dewan sudah pernah bersurat kepada wali kota. Meminta agar pengesahan raperda itu dipercepat. Tapi surat itu tak pernah mendapat balasan.

Tanpa regulasi yang jelas, pemko tak mendapatkan keuntungan apa-apa dari perdagangan miras di tempat-tempat hiburan di kota ini.

Baca Juga :  Emak-Emak Tepergok Jual Miras di Wilayah Eks Pembatuan

“Dewan khawatir, peredaran minol bakal semakin menjadi-jadi karena kurangnya pengawasan,” ujarnya.
Bila pemko merasa ada pasal yang bermasalah, misalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Yamin mengaku siap untuk membahasnya.

Yang penting harus duduk bersama, bukan malah didiamkan.

Saat dibahas dulu, raperda minol sempat menuai perdebatan di tengah publik. Apalagi bagi sebuah kota yang mengklaim religius.

Kala itu, dewan dan pemko menerangkan, tujuan raperda ini dibuat bukan untuk melegalkan bisnis miras. Melainkan untuk mengendalikan peredarannya.

“Ini menjadi peringatan kepada wali kota untuk menindaklanjuti raperda yang tertunda disahkan tersebut,” tutup Yamin.

Radar Banjarmasin mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Tapi sampai berita ini ditulis, tak ada jawaban atas konfirmasi tersebut. (gmp/at/fud)

Baca Juga :  Ribuan Miras Berhasil Diamankan, Tempatnya di Berbagai Cafe

Most Read

Artikel Terbaru

/