alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

HST Pungut Pajak dari 67 Galian C Ilegal

BARABAI – Polemik sopir truk dan Pemerintah Hulu Sungai Tengah (HST) soal pajak galian C kian meluas. Ternyata, pemungutan pajak ada yang berasal dari aktivitas galian tak punya izin usaha pertambangan (IUP) alias illegal.

Misalnya, untuk komoditas tanah merah, batu sirtu, tanah uruk, pasir dan kerikil. Pengambilan komoditas tersebut diduga tak memiliki IUP dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan.

Kepala Bidang ESDM Kalsel, Gunawan mengatakan, di Hulu Sungai Tengah hanya ada tiga izin usaha pertambangan yang sah. Yakni dua IUP untuk komoditas batu gamping dan satu IUP komoditas batu gunung

“Tiga IUP itu ada di wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan dan Batang Alai Timur,” katanya, kepada Radar Banjarmasin, Kamis (3/2). Selain tiga IUP itu, seluruh aktivitas penambangan ilegal. “Betul, semua harus punya izin,” lanjutnya.

Selain Kecamatan Batang Alai Selatan dan Batang Alai Timur, dua kecamatan lain yang banyak galian C adalah Kecamatan Hantakan dan Batu Benawa. Menurut pengakuan warga yang enggan namanya diwartakan, galian tanah uruk, pasir dan batu gunung kian menjamur di sana.

Baca Juga :  Komplotan Penambang Liar Kotabaru Diringkus

“Kira-kira sepuluh titik. Paling banyak di Kecamatan Hantakan. Dengan kondisi sekarang apa tidak berdampak ke lingkungan? Hasilnya memang menjanjikan. Semakin banyak yang tertarik mau ikut menambang,” katanya.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Mursyidi merincikan, di HST ada 67 aktivitas galian C yang tidak memiliki izin pengelolaan lingkungan. “Ini data Agustus 2021,” katanya.

Sedangkan pihaknya hanya mengantongi 13 perizinan dengan dokumen pengelolaan lingkungan tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Rinciannya, satu perusahaan tutup, satu beroperasi namun belum memberikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, enam perusahaan sudah tidak jelas dan lima perusahaan tidak ada aktivitas lagi. “Setelah dilakukan pemantauan pada Desember 2021,” ucapnya.

Walaupun banyak galian C tak berizin, Pemkab tetap memungut pajak mineral bukan logam dan batuan itu. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, H Fahmi mengatakan, apa yang dilakukan sesuai UU 1945 Pasal 33 tentang kekayaan alam yang dikuasai oleh negara.

Baca Juga :  PPN Naik, Harga Mobil Makin Mahal

Hasil pajak tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. “Pendapatan ini jadi pendapatan daerah, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan. Seperti perbaikan jalan, jembatan dan pembangunan lainnya,” jelasnya.

Prinsip dari pemungutan pajak mineral bukan logam sudah sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2011. Jika ingin merubah kebijakan tersebut, harus merombak ulang Perda yang ada. Dia juga menambahkan biaya pajak yang tertera sudah mengikuti peraturan dari Pemerintah Kalsel. “Karena sudah ada angka patokan pajak. Jadi, kami harus tetap melaksanakan itu,” ucapnya.

Katanya, biaya pajak tidak bisa disamaratakan karena ada hitung-hitungannya tersendiri. Untuk jenis material apapun. “Dengan adanya Perda dan biaya patokan ini, itulah dasar kami. Kalau kita masih pakai Perda sekarang, kita sulit mengabulkan permohonan sopir,” jelasnya. (mal)

BARABAI – Polemik sopir truk dan Pemerintah Hulu Sungai Tengah (HST) soal pajak galian C kian meluas. Ternyata, pemungutan pajak ada yang berasal dari aktivitas galian tak punya izin usaha pertambangan (IUP) alias illegal.

Misalnya, untuk komoditas tanah merah, batu sirtu, tanah uruk, pasir dan kerikil. Pengambilan komoditas tersebut diduga tak memiliki IUP dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan.

Kepala Bidang ESDM Kalsel, Gunawan mengatakan, di Hulu Sungai Tengah hanya ada tiga izin usaha pertambangan yang sah. Yakni dua IUP untuk komoditas batu gamping dan satu IUP komoditas batu gunung

“Tiga IUP itu ada di wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan dan Batang Alai Timur,” katanya, kepada Radar Banjarmasin, Kamis (3/2). Selain tiga IUP itu, seluruh aktivitas penambangan ilegal. “Betul, semua harus punya izin,” lanjutnya.

Selain Kecamatan Batang Alai Selatan dan Batang Alai Timur, dua kecamatan lain yang banyak galian C adalah Kecamatan Hantakan dan Batu Benawa. Menurut pengakuan warga yang enggan namanya diwartakan, galian tanah uruk, pasir dan batu gunung kian menjamur di sana.

Baca Juga :  PPN Naik, Harga Mobil Makin Mahal

“Kira-kira sepuluh titik. Paling banyak di Kecamatan Hantakan. Dengan kondisi sekarang apa tidak berdampak ke lingkungan? Hasilnya memang menjanjikan. Semakin banyak yang tertarik mau ikut menambang,” katanya.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Mursyidi merincikan, di HST ada 67 aktivitas galian C yang tidak memiliki izin pengelolaan lingkungan. “Ini data Agustus 2021,” katanya.

Sedangkan pihaknya hanya mengantongi 13 perizinan dengan dokumen pengelolaan lingkungan tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Rinciannya, satu perusahaan tutup, satu beroperasi namun belum memberikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, enam perusahaan sudah tidak jelas dan lima perusahaan tidak ada aktivitas lagi. “Setelah dilakukan pemantauan pada Desember 2021,” ucapnya.

Walaupun banyak galian C tak berizin, Pemkab tetap memungut pajak mineral bukan logam dan batuan itu. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, H Fahmi mengatakan, apa yang dilakukan sesuai UU 1945 Pasal 33 tentang kekayaan alam yang dikuasai oleh negara.

Baca Juga :  Ilegal tapi Tetap Dipungut Pajak

Hasil pajak tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. “Pendapatan ini jadi pendapatan daerah, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan. Seperti perbaikan jalan, jembatan dan pembangunan lainnya,” jelasnya.

Prinsip dari pemungutan pajak mineral bukan logam sudah sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2011. Jika ingin merubah kebijakan tersebut, harus merombak ulang Perda yang ada. Dia juga menambahkan biaya pajak yang tertera sudah mengikuti peraturan dari Pemerintah Kalsel. “Karena sudah ada angka patokan pajak. Jadi, kami harus tetap melaksanakan itu,” ucapnya.

Katanya, biaya pajak tidak bisa disamaratakan karena ada hitung-hitungannya tersendiri. Untuk jenis material apapun. “Dengan adanya Perda dan biaya patokan ini, itulah dasar kami. Kalau kita masih pakai Perda sekarang, kita sulit mengabulkan permohonan sopir,” jelasnya. (mal)

Most Read

Artikel Terbaru

/