alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Rp10 Miliar Untuk Dua Kantor Baru di Pemprov Kalsel

BANJARMASIN – Sempat terhenti karena moratorium dari pemerintah pusat, Pemprov Kalsel mulai tahun ini merencanakan membangun kantor dinas di Perkantoran Pemprov di Banjarbaru, dimulai dari pembangunan gedung Dinas Sosial Kalsel.

Selain Dinsos, pemprov juga akan membangun kantor Badan Inteligen Negara Daerah (Binda) Kalsel. Pekerjaan dua bangunan ini akan dilkukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, anggarannya masing-masing Rp5 miliar.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Agung Dewanto menyebut tahap pertama pekerjaan meliputi pembuatan pondasi dan struktur tiang pancang. “Dilaksanakan bertahap, karena keterbatasan anggaran dan memang harus dibagi dengan pembangunan infrastruktur lainnya,” tambahnya.

Kantor Dinas Sosial Kalsel yang saat ini berada di Jalan R Suprapto memang secara infrastruktur sulit dikembangkan. Apalagi kegiatan sosial kurang cocok di halaman yang kecil. Terlebih, parkiran kendaraan saat ini memakan bahu jalan.

Baca Juga :  Kekurangan Nakes, Pembukaan Puskesmas SUngai Andai Ditunda

Sedangkan pembangunan kantor Binda Kalsel, ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Kalsel kepada lembaga vertikal pemerintah pusat yang berada di daerah. “Mulai tahun ini dilakukan kembali pembangunan gedung kantor untuk melanjutkan yang lalu sempat terhenti,” imbuhnya.

Untuk diketahui, konsep penyatuan perkantoran dalam satu kawasan sudah lama dimulai Pemprov Kalsel. Tepatnya pada 11 Feberuari 2009 silam dilaksanakan pemancangan tiang pertama oleh Rudy Ariffin. Sampai saat ini sudah 15 organisasi perangkat daerah yang berkontar dalam satu kawasan di Banjarbaru.

Pembangunan gedung perkantoran sempat terhenti, akibat moratorium dari pemerintah pusat yang melarang pemerintah daerah membangun gedung baru. Sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalsel pun akhirnya masih berkantor di Banjarmasin karena moratorium tersebut.

Baca Juga :  Nasib Mitra Plaza: Dua Mal dalam Satu Gedung

OPD tersebut seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas UKM dan Koperasi, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tak hanya merancang kantor pemerintah provinsi jadi satu kawasan. Pemprov juga merancang perkantoran instansi vertikal. Lahan di Jalan Cempaka tersebut juga dihibahkan kepada Polda Kalsel, BPOM, BI, Kemenag, Kementerian PUPR dan lain lain. (mof/by/ran)

BANJARMASIN – Sempat terhenti karena moratorium dari pemerintah pusat, Pemprov Kalsel mulai tahun ini merencanakan membangun kantor dinas di Perkantoran Pemprov di Banjarbaru, dimulai dari pembangunan gedung Dinas Sosial Kalsel.

Selain Dinsos, pemprov juga akan membangun kantor Badan Inteligen Negara Daerah (Binda) Kalsel. Pekerjaan dua bangunan ini akan dilkukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, anggarannya masing-masing Rp5 miliar.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Agung Dewanto menyebut tahap pertama pekerjaan meliputi pembuatan pondasi dan struktur tiang pancang. “Dilaksanakan bertahap, karena keterbatasan anggaran dan memang harus dibagi dengan pembangunan infrastruktur lainnya,” tambahnya.

Kantor Dinas Sosial Kalsel yang saat ini berada di Jalan R Suprapto memang secara infrastruktur sulit dikembangkan. Apalagi kegiatan sosial kurang cocok di halaman yang kecil. Terlebih, parkiran kendaraan saat ini memakan bahu jalan.

Baca Juga :  BPJS dan Nalar Gagal Pelayanan Publik

Sedangkan pembangunan kantor Binda Kalsel, ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Kalsel kepada lembaga vertikal pemerintah pusat yang berada di daerah. “Mulai tahun ini dilakukan kembali pembangunan gedung kantor untuk melanjutkan yang lalu sempat terhenti,” imbuhnya.

Untuk diketahui, konsep penyatuan perkantoran dalam satu kawasan sudah lama dimulai Pemprov Kalsel. Tepatnya pada 11 Feberuari 2009 silam dilaksanakan pemancangan tiang pertama oleh Rudy Ariffin. Sampai saat ini sudah 15 organisasi perangkat daerah yang berkontar dalam satu kawasan di Banjarbaru.

Pembangunan gedung perkantoran sempat terhenti, akibat moratorium dari pemerintah pusat yang melarang pemerintah daerah membangun gedung baru. Sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalsel pun akhirnya masih berkantor di Banjarmasin karena moratorium tersebut.

Baca Juga :  Permudah Pelayanan Haji, Batola Luncurkan SILIMAU

OPD tersebut seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas UKM dan Koperasi, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tak hanya merancang kantor pemerintah provinsi jadi satu kawasan. Pemprov juga merancang perkantoran instansi vertikal. Lahan di Jalan Cempaka tersebut juga dihibahkan kepada Polda Kalsel, BPOM, BI, Kemenag, Kementerian PUPR dan lain lain. (mof/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/