alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Rabu, 18 Mei 2022

Tak Ada Orang Kalimantan di Calon Kepala IKN, Anggota DPRD ini Protes

BANJARMASIN – Ibu Kota Nusantara sudah ditetapkan sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Sejumlah nama-nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai bermunculan.

Mulai mantan Gubernur DKI Jakarta Bazuki Tjahja Purnama atau Ahok. Kemudian ada juga nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, mantan Menristek, Bambang Brodjonegoro.

Dari semua nama yang muncul, ternyata tidak ada satupun yang punya hubungan erat dengan Kalimantan. Hal tersebut mendapat sorotan Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Politikus Golkar ini menyatakan, harusnya yang tepat menjadi Kepala Otorita IKN adalah orang Kalimantan. Sebab orang Kalimantan yang paling mengerti seluk beluk wilayahnya.

Baca Juga :  Bangun Kawasan untuk Mendukung IKN Baru

“Yang tahu tanah ini, dengan keanekaragamannya, adalah orang Kalimantan, bukan orang lain,” katanya, kemarin (27/1).

Karena itu, politikus Golkar ini berharap Presiden Joko Widodo menunjuk orang asli Kalimantan untuk memimpin Nusantara. Sebab cukup banyak tokoh-tokoh Kalimantan yang pantas menduduki jabatan tersebut.

Di Kalimantan terdapat lima provinsi dan lima kepala daerah. Mereka terpilih sebagai kepala daerah, karena memang tahu dan mengerti tentang kondisi wilayahnya. Ia yakin jika yang dipilih sebagai pemimpin IKN orang Kalimantan, pembangunan di wilayah tersebut akan lebih optimal, sebab menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

“Karena itu, presiden bisa mempertimbangkan menunjuk orang Kalimantan sebagai Kepala Otoritadi IKN baru,” pintanya.

Baca Juga :  Food Estate Tunjang IKN Nusantara

Merespons statement Edy Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan dan viral di media sosial (Medsos), Yani mengharapkan masyarakat dapat bijak menyikapinya, jangan sampai isu-isu negatif dari luar yang masuk dapat memecah belah persatuan. “Masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bijak menyikapinya,” imbaunya.

Ia menyarankan jika ada pihak di pemerintahan yang kurang setuju dengan IKN di Kaltim, harusnya bisa membicarakan langsung dengan pengambil kebijakan, untuk menghindari kesalahpahaman.

“Jadi menghindari saling sindir yang barangkali berujung kesalahpahaman,” jelasnya.(gmp)

BANJARMASIN – Ibu Kota Nusantara sudah ditetapkan sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Sejumlah nama-nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai bermunculan.

Mulai mantan Gubernur DKI Jakarta Bazuki Tjahja Purnama atau Ahok. Kemudian ada juga nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, mantan Menristek, Bambang Brodjonegoro.

Dari semua nama yang muncul, ternyata tidak ada satupun yang punya hubungan erat dengan Kalimantan. Hal tersebut mendapat sorotan Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Politikus Golkar ini menyatakan, harusnya yang tepat menjadi Kepala Otorita IKN adalah orang Kalimantan. Sebab orang Kalimantan yang paling mengerti seluk beluk wilayahnya.

Baca Juga :  Jadi Jalur Penting IKN, Tapi Kelas Jalan di Banua Masih Rendah

“Yang tahu tanah ini, dengan keanekaragamannya, adalah orang Kalimantan, bukan orang lain,” katanya, kemarin (27/1).

Karena itu, politikus Golkar ini berharap Presiden Joko Widodo menunjuk orang asli Kalimantan untuk memimpin Nusantara. Sebab cukup banyak tokoh-tokoh Kalimantan yang pantas menduduki jabatan tersebut.

Di Kalimantan terdapat lima provinsi dan lima kepala daerah. Mereka terpilih sebagai kepala daerah, karena memang tahu dan mengerti tentang kondisi wilayahnya. Ia yakin jika yang dipilih sebagai pemimpin IKN orang Kalimantan, pembangunan di wilayah tersebut akan lebih optimal, sebab menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

“Karena itu, presiden bisa mempertimbangkan menunjuk orang Kalimantan sebagai Kepala Otoritadi IKN baru,” pintanya.

Baca Juga :  Bangun Kawasan untuk Mendukung IKN Baru

Merespons statement Edy Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan dan viral di media sosial (Medsos), Yani mengharapkan masyarakat dapat bijak menyikapinya, jangan sampai isu-isu negatif dari luar yang masuk dapat memecah belah persatuan. “Masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bijak menyikapinya,” imbaunya.

Ia menyarankan jika ada pihak di pemerintahan yang kurang setuju dengan IKN di Kaltim, harusnya bisa membicarakan langsung dengan pengambil kebijakan, untuk menghindari kesalahpahaman.

“Jadi menghindari saling sindir yang barangkali berujung kesalahpahaman,” jelasnya.(gmp)

Most Read

Artikel Terbaru

/