alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Wednesday, 25 May 2022

Penunggak Tak Bisa Perpanjang Izin Parkir

BANJARMASIN – Belasan pengelola parkir mendapat “surat cinta” dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin.

Ditujukan kepada pengelola parkir yang masih menunggak kewajiban menyetor retribusi bulanannya ke pemko.

Kepala UPT Parkir Dishub, Abimanyu menjelaskan, setidaknya ada 11 pengelola parkir yang sudah menerima surat pemberitahuan tunggakan tersebut.

“Belum lama ini, kami datangi langsung ke lokasi. Kami serahi surat teguran sekaligus pemberitahuan agar segera melunasi tunggakannya,” ujarnya kemarin (27/1) siang.

Retribusi yang dibayar sebesar 60 persen dari penghasilan per bulan. Kemudian tergantung tipe lokasi dan luas areanya.
Lahan parkir paling kecil yang disetorkan ke Dishub senilai Rp150 ribu per bulan. Sedangkan yang paling besar sekitar Rp3 juta per bulan.

“Jika dihitung, total tunggakannya senilai Rp15 juta. Terhitung sejak empat bulan sebelum tahun 2022,” tambahnya.
Angkanya memang kecil. Tapi bukan nominal yang disoal Abimanyu. Melainkan rasa tanggung jawab pengelola parkir.
Lebih-lebih, penulasan tunggakan itu merupakan syarat utama bagi pengelola yang hendak memperpanjang izin parkirnya.

Baca Juga :  Potensi Pajak Parkir Rp7 Miliar

“Wajib dilunasi sampai Desember 2021,” tegasnya. “Alhamdulillah yang disurati memberikan respons. Sedari kemarin mereka mulai berdatangan untuk melunasinya,” lanjutnya.

Jika ada yang mengabaikan surat pemberitahuan tunggakan, maka akan dikirim surat peringatan.

“Kalau masih dicueki, maka akan kami cabut izin parkirnya. Secara otomatis, maka tidak boleh lagi memungut parkir,” tekannya
Perihal alasan penunggak, rata-rata mengatakan rumah makan atau tempat usaha yang dijaga juru parkirnya sudah keburu tutup gara-gara pandemi.

“Ada juga yang beralasan masih di luar kota, sehingga tak sempat ke kantor,” bebernya.

Masih ada masalah lain, yakni parkir-parkir liar. Paling banyak beroperasi di kawasan Kayu Tangi, Banjarmasin Utara.
“Di sana ada banyak area parkir yang masih belum berizin. Ada juru parkirnya dan memungut, tapi masih belum terdaftar. Lokasinya seperti di kafe-kafe yang buka sampai larut malam,” jelasnya.

Baca Juga :  Parkir Liar: Ditempeli Stiker, Ban Digembosi

Lantas, bagaimana penanganannya? Abimanyu memastikan bakal ada razia parkir. Yang terjaring akan dibina, diminta segera mendaftar ke Dishub.

Setelah mendaftar akan diberikan atribut resmi petugas parkir. Petugas parkir yang mengantongi izin Dishub itu memakai rompi warna oranye bertuliskan Juru Parkir Tahun 2021.

“Karena untuk tahun 2022 masih belum ditentukan pakai warna apa. Yang jelas, selain memakai rompi, mereka mempunyai atribut berupa kartu pengenal, topi khusus dan peluit,” rincinya.

“Tapi bagi yang tidak mau mendaftar, artinya parkir liar. Dan tidak boleh memungut parkir dari pengunjung,” pungkasnya. (war/at/fud)

BANJARMASIN – Belasan pengelola parkir mendapat “surat cinta” dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin.

Ditujukan kepada pengelola parkir yang masih menunggak kewajiban menyetor retribusi bulanannya ke pemko.

Kepala UPT Parkir Dishub, Abimanyu menjelaskan, setidaknya ada 11 pengelola parkir yang sudah menerima surat pemberitahuan tunggakan tersebut.

“Belum lama ini, kami datangi langsung ke lokasi. Kami serahi surat teguran sekaligus pemberitahuan agar segera melunasi tunggakannya,” ujarnya kemarin (27/1) siang.

Retribusi yang dibayar sebesar 60 persen dari penghasilan per bulan. Kemudian tergantung tipe lokasi dan luas areanya.
Lahan parkir paling kecil yang disetorkan ke Dishub senilai Rp150 ribu per bulan. Sedangkan yang paling besar sekitar Rp3 juta per bulan.

“Jika dihitung, total tunggakannya senilai Rp15 juta. Terhitung sejak empat bulan sebelum tahun 2022,” tambahnya.
Angkanya memang kecil. Tapi bukan nominal yang disoal Abimanyu. Melainkan rasa tanggung jawab pengelola parkir.
Lebih-lebih, penulasan tunggakan itu merupakan syarat utama bagi pengelola yang hendak memperpanjang izin parkirnya.

Baca Juga :  Parkir Liar: Ditempeli Stiker, Ban Digembosi

“Wajib dilunasi sampai Desember 2021,” tegasnya. “Alhamdulillah yang disurati memberikan respons. Sedari kemarin mereka mulai berdatangan untuk melunasinya,” lanjutnya.

Jika ada yang mengabaikan surat pemberitahuan tunggakan, maka akan dikirim surat peringatan.

“Kalau masih dicueki, maka akan kami cabut izin parkirnya. Secara otomatis, maka tidak boleh lagi memungut parkir,” tekannya
Perihal alasan penunggak, rata-rata mengatakan rumah makan atau tempat usaha yang dijaga juru parkirnya sudah keburu tutup gara-gara pandemi.

“Ada juga yang beralasan masih di luar kota, sehingga tak sempat ke kantor,” bebernya.

Masih ada masalah lain, yakni parkir-parkir liar. Paling banyak beroperasi di kawasan Kayu Tangi, Banjarmasin Utara.
“Di sana ada banyak area parkir yang masih belum berizin. Ada juru parkirnya dan memungut, tapi masih belum terdaftar. Lokasinya seperti di kafe-kafe yang buka sampai larut malam,” jelasnya.

Baca Juga :  Potensi Pajak Parkir Rp7 Miliar

Lantas, bagaimana penanganannya? Abimanyu memastikan bakal ada razia parkir. Yang terjaring akan dibina, diminta segera mendaftar ke Dishub.

Setelah mendaftar akan diberikan atribut resmi petugas parkir. Petugas parkir yang mengantongi izin Dishub itu memakai rompi warna oranye bertuliskan Juru Parkir Tahun 2021.

“Karena untuk tahun 2022 masih belum ditentukan pakai warna apa. Yang jelas, selain memakai rompi, mereka mempunyai atribut berupa kartu pengenal, topi khusus dan peluit,” rincinya.

“Tapi bagi yang tidak mau mendaftar, artinya parkir liar. Dan tidak boleh memungut parkir dari pengunjung,” pungkasnya. (war/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/