alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Kapan Bripka Bayu Dipecat? Pelaku Diduga Sudah Berpengalaman

BANJARMASIN – Kuasa hukum korban, M Pazri sedang menyusun kronologi lengkap beserta bukti terkait kasus pemerkosaan yang dialami kliennya.

Bukti yang dimaksud advokat dari Borneo Law Firm itu beragam. Dari rekaman, transkrip chatting hingga tanggal dan waktu peristiwa.

Berlanjut saat membuat laporan ke kantor polisi, pemeriksaan, hingga persidangan.

Dari situ akan ditulis surat keberatan. Perihal ketidakadilan yang diterima korban. Ditujukan kepada Kapolri, Kompolnas, Propam Polri, Komnas HAM, Komisi Yudisial Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung, Komisi III DPR dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Upaya yang sudah dilakukan, yakni mendatangi Pengadilan Negeri Banjarmasin. “Meminta satu bundel putusan, berikut BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan bukti-bukti terlampir dalam berkas yang disidangkan,” jelasnya.

“Agar ke depan ada eksaminasi terhadap putusan hakim PN,” tambahnya.

Secara aturan, putusan pengadilan memang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Tapi setidaknya eksaminasi bisa menjadi acuan atau koreksi.

Dalam eksaminasi, menurut Pazri setidaknya ada tiga hal. Pertama, apakah putusan mengandung kontroversi atau tidak. Mengandung kejanggalan atau cacat hukum dalam proses pengadilannya.

“Maka bisa disidangkan secara etik di masing-masing pengawasan institusi para penegak hukum itu,” jelasnya.

Yang kedua, eksaminasi bisa berdampak ketika putusan pengadilan memiliki pengaruh, berdampak sosial bagi masyarakat.

Baca Juga :  Oknum Pegawai Disdag Cabuli Anak Magang

“Bahkan, dalam perkara ini, juga ada isu degradasi moral dan kredibilitas aparat. Yang semestinya mengayomi dan melindungi, malah sebaliknya,” tekannya.

Ketiga, demi menjawab kecurigaan terkait mafia peradilan.

Mengingat ada indikasi kolusi atau penyalahgunaan wewenang. Sejak penyelidikan, penyidikan, dakwaan, tuntutan hingga putusan. “Itu yang ingin kami dobrak,” tekannya.

Sisi lain, Pazri mengutuk perbuatan Bripka Bayu Tamtomo, oknum Satresnarkoba Polresta Banjarmasin yang memperkosa kliennya.

“Kami menduga ada niat jahat sedari awal. Ketika korban sedang magang, ada berapa kali bujuk rayu dan ditampik,” ucapnya.

Bahkan, diduga pelaku sudah berpengalaman. Buktinya, saat keluarga korban menghadiri sidang etik pelaku di propam.

“Di situ ketahuan, pelaku sudah pernah berbuat hal serupa di Palangkaraya. Ditanyakan dan dikonfirmasi langsung oleh hakim saat sidang etik itu,” tegasnya.

Kemudian, menelisik minuman yang disuguhkan kepada korban hingga ia lemas tak berdaya.

“Kami berharap penyidik mengusutnya, jenisnya apa, tergolong narkotika atau tidak. Itu bisa menjadi peristiwa hukum baru,” tekannya.

Sisi lain, simpang siur informasi soal pemberhentian pelaku. Kapolresta menyatakan sudah dipecat, ternyata belum karena masih diproses.

“Ini menjadi pertanyaan publik. Harapan kami, ketika ada pemecatan polisi, biasanya kan ada seremonial. Bukalah untuk umum. Kami mendorong sebagai kuasa hukum agar korban juga diundang. Agar ada kepuasan publik,” tegasnya.

Baca Juga :  Korban Perkosaan Diberi Beasiswa S2, Dinobatkan Sebagai Duta Antinarkotika

Pernyataan Sikap Gemas

Vonis ringan terhadap oknum anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin, Bripka Bayu Tamtomo yang memerkosa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memicu kemarahan publik.

Juru bicara Gerakan Masyarakat Sipil (Gemas) Kalsel, Daddy Fahmanadie mengeluarkan pernyataan sikap. Mendesak Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung turun tangan.

“Kami ingin ketiga institusi hukum ini turun ke Banjarmasin untuk menyelesaikannya,” ujarnya kemarin (26/1).

Ini bukan kasus hukum biasa. Apalagi penanganannya terkesan ditutup-tutupi.

Baginya, hukuman 2 tahun 6 bulan terlalu ringan bagi pelaku kejahatan seksual. “Diduga ada rekayasa kasus,” tambahnya.

Sebab, dalam kronologi penanganan perkara, penyidik di kepolisian dan penuntut di kejaksaan menunjukkan banyak kejanggalan.

Gemas juga mendesak Rektor ULM dan Dekan FH mengkaji eksaminasi agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Dan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Kalsel harus memperhatikan langkah banding atas kasus tersebut.

Daddy juga mendorong agar lembaga independen turun memantau. “Kompolnas dan LPSK agar terlibat mengawal kasus dan membantu perlindungan kepada korban dan keluarganya,” pungkas Daddy. (war/gmp/at/fud)

BANJARMASIN – Kuasa hukum korban, M Pazri sedang menyusun kronologi lengkap beserta bukti terkait kasus pemerkosaan yang dialami kliennya.

Bukti yang dimaksud advokat dari Borneo Law Firm itu beragam. Dari rekaman, transkrip chatting hingga tanggal dan waktu peristiwa.

Berlanjut saat membuat laporan ke kantor polisi, pemeriksaan, hingga persidangan.

Dari situ akan ditulis surat keberatan. Perihal ketidakadilan yang diterima korban. Ditujukan kepada Kapolri, Kompolnas, Propam Polri, Komnas HAM, Komisi Yudisial Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung, Komisi III DPR dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Upaya yang sudah dilakukan, yakni mendatangi Pengadilan Negeri Banjarmasin. “Meminta satu bundel putusan, berikut BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan bukti-bukti terlampir dalam berkas yang disidangkan,” jelasnya.

“Agar ke depan ada eksaminasi terhadap putusan hakim PN,” tambahnya.

Secara aturan, putusan pengadilan memang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Tapi setidaknya eksaminasi bisa menjadi acuan atau koreksi.

Dalam eksaminasi, menurut Pazri setidaknya ada tiga hal. Pertama, apakah putusan mengandung kontroversi atau tidak. Mengandung kejanggalan atau cacat hukum dalam proses pengadilannya.

“Maka bisa disidangkan secara etik di masing-masing pengawasan institusi para penegak hukum itu,” jelasnya.

Yang kedua, eksaminasi bisa berdampak ketika putusan pengadilan memiliki pengaruh, berdampak sosial bagi masyarakat.

Baca Juga :  Rukiah Cabul, Guru Agama Divonis Bersalah

“Bahkan, dalam perkara ini, juga ada isu degradasi moral dan kredibilitas aparat. Yang semestinya mengayomi dan melindungi, malah sebaliknya,” tekannya.

Ketiga, demi menjawab kecurigaan terkait mafia peradilan.

Mengingat ada indikasi kolusi atau penyalahgunaan wewenang. Sejak penyelidikan, penyidikan, dakwaan, tuntutan hingga putusan. “Itu yang ingin kami dobrak,” tekannya.

Sisi lain, Pazri mengutuk perbuatan Bripka Bayu Tamtomo, oknum Satresnarkoba Polresta Banjarmasin yang memperkosa kliennya.

“Kami menduga ada niat jahat sedari awal. Ketika korban sedang magang, ada berapa kali bujuk rayu dan ditampik,” ucapnya.

Bahkan, diduga pelaku sudah berpengalaman. Buktinya, saat keluarga korban menghadiri sidang etik pelaku di propam.

“Di situ ketahuan, pelaku sudah pernah berbuat hal serupa di Palangkaraya. Ditanyakan dan dikonfirmasi langsung oleh hakim saat sidang etik itu,” tegasnya.

Kemudian, menelisik minuman yang disuguhkan kepada korban hingga ia lemas tak berdaya.

“Kami berharap penyidik mengusutnya, jenisnya apa, tergolong narkotika atau tidak. Itu bisa menjadi peristiwa hukum baru,” tekannya.

Sisi lain, simpang siur informasi soal pemberhentian pelaku. Kapolresta menyatakan sudah dipecat, ternyata belum karena masih diproses.

“Ini menjadi pertanyaan publik. Harapan kami, ketika ada pemecatan polisi, biasanya kan ada seremonial. Bukalah untuk umum. Kami mendorong sebagai kuasa hukum agar korban juga diundang. Agar ada kepuasan publik,” tegasnya.

Baca Juga :  Dari Kasus Bripka BT, RUU Kekerasan Seksual Jadi Semakin Penting

Pernyataan Sikap Gemas

Vonis ringan terhadap oknum anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin, Bripka Bayu Tamtomo yang memerkosa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memicu kemarahan publik.

Juru bicara Gerakan Masyarakat Sipil (Gemas) Kalsel, Daddy Fahmanadie mengeluarkan pernyataan sikap. Mendesak Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung turun tangan.

“Kami ingin ketiga institusi hukum ini turun ke Banjarmasin untuk menyelesaikannya,” ujarnya kemarin (26/1).

Ini bukan kasus hukum biasa. Apalagi penanganannya terkesan ditutup-tutupi.

Baginya, hukuman 2 tahun 6 bulan terlalu ringan bagi pelaku kejahatan seksual. “Diduga ada rekayasa kasus,” tambahnya.

Sebab, dalam kronologi penanganan perkara, penyidik di kepolisian dan penuntut di kejaksaan menunjukkan banyak kejanggalan.

Gemas juga mendesak Rektor ULM dan Dekan FH mengkaji eksaminasi agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Dan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Kalsel harus memperhatikan langkah banding atas kasus tersebut.

Daddy juga mendorong agar lembaga independen turun memantau. “Kompolnas dan LPSK agar terlibat mengawal kasus dan membantu perlindungan kepada korban dan keluarganya,” pungkas Daddy. (war/gmp/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

Pikap Tabrak Pohon, Sopir Terjepit

BPK adalah Aset Kota

Keluarga Sudah Ikhlas

Izin Kafe, Isi Karaoke

Dompet dan Handphone Sasaran Copet

/