alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Saturday, 28 May 2022

Pilkada Serentak 2024 Masih Lama, Bakal Banyak Kepala Daerah Harus Diisi Pj

BANJARMASIN – Tahun ini dua kepala daerah di Kalsel akan melepas jabatan. Seiring berakhirnya masa jabatannya. Mereka adalah Bupati Barito Kuala, Noormiliyani dan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), yang saat ini dijabat Husairi Abdi sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Jika Noormiliyani masa jabatannya akan berakhir pada 4 November mendatang. Husairi lebih dulu satu bulan. Persisnya pada 9 Oktober mendatang. “Tahun ini ada dua kepala daerah dan wakilnya yang akan habis masa jabatannya. Kepala daerah Kabupaten HSU dan Batola,” beber Analis Kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Wira Yudha Perdana kemarin.

Itu untuk tahun ini. Sedangkan untuk tahun 2023 mendatang, menyusul tiga kepala daerah lain yang juga habis masa jabatannya. Mereka adalah Bupati Tapin, Muhammad Arifn Arpan, Bupati Tanah Laut, Sukamta dan Bupati Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry.

Sedangkan tahun 2024 saat pelaksanaan Pemilu serentak, ada 7 kepala daerah (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Kotabaru), termasuk Tabalong dan jabatan gubernur yang masa jabatannya berakhir.

Khusus Tabalong, seperti diketahui, mereka menghelat Pilkada pada 2018, ikut serta Pilkada serentak kala itu. Namun, jabatan kepala daerahnya baru berakhir 17 Maret 2019. Periode jabatannya pun berubah, menjadi 2019-2024.

Berakhirnya masa jabatan kepala daerah ini, sesuai aturan maka akan diisi oleh Penjabat (Pj) atau pejabat sementara (Pjs) bupati. Namun, Pemprov Kalsel belum dapat petunjuk teknis dan aturan terbaru terkait pengisian kekosongan kepala daerah ini.

Wira mengaku, pihaknya belum mengetahui aturan terbaru. Apakah nantinya akan diisi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, atau level kepala dinas, badan atau biro di Pemprov Kalsel atau langsung dari pemerintah pusat. “Saat ini mengacu aturan yang ada. Yakni nantinya akan diusulkan nama dari pemprov. Kami juga sembari menunggu,” ujarnya.

Dia menyebut, sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 201 ayat 10 dan 11, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ditunjuk Penjabat Gubernur, dan/atau Penjabat Bupati/Walikota. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tambahnya, ditegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubenur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prosesnya, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Walikota, Gubernur mengusulkan 3 orang nama calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota kepada Menteri Dalam Negeri. Syarat calon tersebut adalah, menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yang berasal dari lingkungan Pemerintahan minimal satu tingkat di atasnya. Selain itu memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan, mampu menjaga netralitas ASN di dalam penyelenggaraan Pilkada. Yang terakhir, melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir serta Biodata Calon Penjabat Bupati/Walikota.

Baca Juga :  Sejumlah Kadis Digeser, Wali Kota Klaim Tak ada Intervensi dan Politik

“Kami masih mengacu itu. Soal ada tidaknya regulasi yang baru kami hanya bisa menunggu. Itu pun kalau undang-undang itu berubah atau direvisi. Jika tak ada revisi, artinya seperti sebelumnya,” tandasnya.

Sementara itu, jabatan Bupati Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry-Syamsuri Arsyad yang menjabat sejak 2018 akan berakhir bulan September tahun 2023 mendatang.

Kabag Pemerintahan Pemkab HSS Dian Marliana menjelaskan masa akhir jabatan Bupati dan Wabup HSS pada 19 September tahun 2023 mendatang. Selama menunggu Pilkada serentak 2024, kekosongan akan diisi penjabat (Pj) bupati yang ditunjuk oleh menteri dalam degeri (Mendagri) melalui gubernur.
“Saat ini kita belum tahu,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Tupoksi atau tanggung jawab serta kewenangannya Pj bupati nantinya seperti bupati. “Biasanya enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati, provinsi akan mengusulkan nama penjabatnya ke Kemendagri,” katanya.

Jika bupati atau wabup incumbent akan mencalonkan lagi saat Pilkada. Maka harus mengundurkan diri enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Sementara Ketua KPU HSS, Nida Guslaili Rahmadina mengatakan seharusnya Kabupaten HSS melaksanakan Pilkada pada Juni 2023 mendatang, karena ada pemilihan serentak 2022, maka pelaksanaan Pilkada HSS direncanakan tahun 2024 mendatang.“Rencana dilaksanakan 27 November 2024 mendatang,” katanya.

Dana cadangan untuk Pilkada HSS saat ini sudah disiapkan, tinggal menunggu naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).“NPHD bisa dilakukan di akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 mendatang,” sebutnya.

Situasi yang sama juga berlaku di Tanah Laut (Tala). Jabatan HM Sukamta dan Abdi Rahman akan berakhir di akhir 2023. Menurut Analis Kebijakan Muda pada Setda Tala Wina Wardani, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tala berdasarkan Surat Keputusan (SK) berakhir pada tanggal 3 September 2023.

“Penggantinya adalah Pj dan nama-namanya ditentukan oleh Provinsi dan Mendagri. Biasanya orang dari Provinsi atau Sekda yang menjabat disini,” sebutnya. “Untuk tugas dan fungsinya sebagian besar sama, tidak ada perbedaan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tala Muslimin siap bersinergi dengan Pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan Bupati.”Pejabat yang ditunjuk nanti harus bisa bersinergi dengan semua stakeholder yang ada di Tala termasuk DPRD,” ungkapnya.”Walau Pj, tapi tetap kepentingannya untuk masyarakat Tala,” tutupnya.

Ketua DPRD Tapin Yamani mengatakan ia siap bekerjasama dengan Penjabat Bupati Tapin. Sebagai catatan, September 2023 nanti massa jabatan Bupati Tapin Arifin Arpan juga akan habis. “Kita siap bekerjasama dengan catatan sama-sama untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Tapin,” pungkasnya.

Baca Juga :  Mukhlis Jabat Anggota Dewan HSU Usai Syarmada Mundur

Tak Perlu Orang Pusat

Sebelum Pemilu serentak 2024 nanti, beberapa kepala daerah di Kalsel akan habis masa jabatannya. Mereka akan disii oleh Penjabat (Pj). Seorang ASN yang memenuhi syarat. Mereka tanpa dipilih rakyat, yang hanya dipilih oleh Gubernur yang nantinya diusulkan dulu ke Menteri Dalam Negeri.

Khusus mereka yang masa jabatannya berakhir di 2024, beberapa daerah di luar Kalsel meminta tak perlu ada Pj yang menjabat. Mereka meminta agar cukup incumbent diperpanjang sementara sampai ada kepala daerah hasil dari Pilkada.

Memang yang bagi jabatannya sudah 2 periode, tak ada kepentingan lagi baginya. Namun, jika masih 1 periode, atau sang wakil yang ingin maju menjadi kepala daerah. Maka tak menutup kemungkinan akan terjadi setting kepentingan demi kemenangan di Pilkada.

Menurut doktor ilmu politik ULM, Andi Tenri Sompa, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh Pj, hal ini mau tak mau, suka dan tak suka harus dijalankan karena sesuai perintah undang-undang. “Ini kan sesuai aturan, mau tak mau harus dilaksanakan,” ujarnya kemarin.

Dikatakannya, di undang-undang tersebut menegaskan, proses pemilihan Pj memang menjadi kewenangan pemerintah untuk menentukan karatekernya. “Justru dengan karateker ini, bisa lebih netral dibandingkan jika yg menjabat itu adalah incumbent,” katanya.

Dia menambahkan, Pilkada serentak 2024 sudah disepakati. Sehingga diperlukan political will dari pemerintah. Terkait caretaker yang nantinya dipilih, tak hanya ditugaskan mengantarkan pelaksanaan pilkada sukses. Namun juga tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. “Tentunya yang ideal, semua partai politik terfasilitasi dengan kehadiran caretaker nanti,” ucap Tenri.

Soal simpang siur pengisian Pj nanti, apakah akan diisi oleh ASN daerah atau pusat. Di mana akan ada kekhawatiran jika ditunjuk dari pemerintah pusat, justru akan menjadi agen yang memfasilitasi kepentingan parpol/kelompok penguasa untuk mencapai target politik. “Kita berpositif thinking dengan agenda besar Pemilu 2024, sambil seluruh komponen masyarakat melakukan pengawasan dan pengawalan,” tukasnya.

Dia menilai, jumlah caretaker yang tak sedikit, apalagi seluruh Indonesia, akan ada keterbatasan SDM. Belum lagi kualifikasinya tak banyak yang memenuhi syarat. “Kalau lihat jumlah pejabat yang akan menempati caretaker itu, agak berat juga bagi pusat untuk mendapatkan kualifikasi yang diinginkan,” imbuhnya.

Dengan jumlah terbatas itu, daerah yang memiliki potensi calon caretaker dan sudah dianggap layak sesuai UU, menurutnya kenapa harus diisi oleh orang pusat. “Jika daerah itu punya orang yang layak, sebaiknya potensi daerah tersebut digunakan. Ketimbang memilih orang yang belum mengetahui geopolitik di daerah,” tandasnya sembari menekankan, posisi caretaker ini adalah yang utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. (mof/shn/sal/dly/by/ran)

BANJARMASIN – Tahun ini dua kepala daerah di Kalsel akan melepas jabatan. Seiring berakhirnya masa jabatannya. Mereka adalah Bupati Barito Kuala, Noormiliyani dan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), yang saat ini dijabat Husairi Abdi sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Jika Noormiliyani masa jabatannya akan berakhir pada 4 November mendatang. Husairi lebih dulu satu bulan. Persisnya pada 9 Oktober mendatang. “Tahun ini ada dua kepala daerah dan wakilnya yang akan habis masa jabatannya. Kepala daerah Kabupaten HSU dan Batola,” beber Analis Kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Wira Yudha Perdana kemarin.

Itu untuk tahun ini. Sedangkan untuk tahun 2023 mendatang, menyusul tiga kepala daerah lain yang juga habis masa jabatannya. Mereka adalah Bupati Tapin, Muhammad Arifn Arpan, Bupati Tanah Laut, Sukamta dan Bupati Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry.

Sedangkan tahun 2024 saat pelaksanaan Pemilu serentak, ada 7 kepala daerah (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Kotabaru), termasuk Tabalong dan jabatan gubernur yang masa jabatannya berakhir.

Khusus Tabalong, seperti diketahui, mereka menghelat Pilkada pada 2018, ikut serta Pilkada serentak kala itu. Namun, jabatan kepala daerahnya baru berakhir 17 Maret 2019. Periode jabatannya pun berubah, menjadi 2019-2024.

Berakhirnya masa jabatan kepala daerah ini, sesuai aturan maka akan diisi oleh Penjabat (Pj) atau pejabat sementara (Pjs) bupati. Namun, Pemprov Kalsel belum dapat petunjuk teknis dan aturan terbaru terkait pengisian kekosongan kepala daerah ini.

Wira mengaku, pihaknya belum mengetahui aturan terbaru. Apakah nantinya akan diisi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, atau level kepala dinas, badan atau biro di Pemprov Kalsel atau langsung dari pemerintah pusat. “Saat ini mengacu aturan yang ada. Yakni nantinya akan diusulkan nama dari pemprov. Kami juga sembari menunggu,” ujarnya.

Dia menyebut, sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 201 ayat 10 dan 11, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ditunjuk Penjabat Gubernur, dan/atau Penjabat Bupati/Walikota. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tambahnya, ditegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubenur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prosesnya, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Walikota, Gubernur mengusulkan 3 orang nama calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota kepada Menteri Dalam Negeri. Syarat calon tersebut adalah, menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yang berasal dari lingkungan Pemerintahan minimal satu tingkat di atasnya. Selain itu memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan, mampu menjaga netralitas ASN di dalam penyelenggaraan Pilkada. Yang terakhir, melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir serta Biodata Calon Penjabat Bupati/Walikota.

Baca Juga :  Perekonomian Akumulatif Bakal Capai 7,63 Persen

“Kami masih mengacu itu. Soal ada tidaknya regulasi yang baru kami hanya bisa menunggu. Itu pun kalau undang-undang itu berubah atau direvisi. Jika tak ada revisi, artinya seperti sebelumnya,” tandasnya.

Sementara itu, jabatan Bupati Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry-Syamsuri Arsyad yang menjabat sejak 2018 akan berakhir bulan September tahun 2023 mendatang.

Kabag Pemerintahan Pemkab HSS Dian Marliana menjelaskan masa akhir jabatan Bupati dan Wabup HSS pada 19 September tahun 2023 mendatang. Selama menunggu Pilkada serentak 2024, kekosongan akan diisi penjabat (Pj) bupati yang ditunjuk oleh menteri dalam degeri (Mendagri) melalui gubernur.
“Saat ini kita belum tahu,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Tupoksi atau tanggung jawab serta kewenangannya Pj bupati nantinya seperti bupati. “Biasanya enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati, provinsi akan mengusulkan nama penjabatnya ke Kemendagri,” katanya.

Jika bupati atau wabup incumbent akan mencalonkan lagi saat Pilkada. Maka harus mengundurkan diri enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Sementara Ketua KPU HSS, Nida Guslaili Rahmadina mengatakan seharusnya Kabupaten HSS melaksanakan Pilkada pada Juni 2023 mendatang, karena ada pemilihan serentak 2022, maka pelaksanaan Pilkada HSS direncanakan tahun 2024 mendatang.“Rencana dilaksanakan 27 November 2024 mendatang,” katanya.

Dana cadangan untuk Pilkada HSS saat ini sudah disiapkan, tinggal menunggu naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).“NPHD bisa dilakukan di akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 mendatang,” sebutnya.

Situasi yang sama juga berlaku di Tanah Laut (Tala). Jabatan HM Sukamta dan Abdi Rahman akan berakhir di akhir 2023. Menurut Analis Kebijakan Muda pada Setda Tala Wina Wardani, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tala berdasarkan Surat Keputusan (SK) berakhir pada tanggal 3 September 2023.

“Penggantinya adalah Pj dan nama-namanya ditentukan oleh Provinsi dan Mendagri. Biasanya orang dari Provinsi atau Sekda yang menjabat disini,” sebutnya. “Untuk tugas dan fungsinya sebagian besar sama, tidak ada perbedaan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tala Muslimin siap bersinergi dengan Pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan Bupati.”Pejabat yang ditunjuk nanti harus bisa bersinergi dengan semua stakeholder yang ada di Tala termasuk DPRD,” ungkapnya.”Walau Pj, tapi tetap kepentingannya untuk masyarakat Tala,” tutupnya.

Ketua DPRD Tapin Yamani mengatakan ia siap bekerjasama dengan Penjabat Bupati Tapin. Sebagai catatan, September 2023 nanti massa jabatan Bupati Tapin Arifin Arpan juga akan habis. “Kita siap bekerjasama dengan catatan sama-sama untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Tapin,” pungkasnya.

Baca Juga :  Raperda Menumpuk, Kinerja DPRD Kalsel Lamban

Tak Perlu Orang Pusat

Sebelum Pemilu serentak 2024 nanti, beberapa kepala daerah di Kalsel akan habis masa jabatannya. Mereka akan disii oleh Penjabat (Pj). Seorang ASN yang memenuhi syarat. Mereka tanpa dipilih rakyat, yang hanya dipilih oleh Gubernur yang nantinya diusulkan dulu ke Menteri Dalam Negeri.

Khusus mereka yang masa jabatannya berakhir di 2024, beberapa daerah di luar Kalsel meminta tak perlu ada Pj yang menjabat. Mereka meminta agar cukup incumbent diperpanjang sementara sampai ada kepala daerah hasil dari Pilkada.

Memang yang bagi jabatannya sudah 2 periode, tak ada kepentingan lagi baginya. Namun, jika masih 1 periode, atau sang wakil yang ingin maju menjadi kepala daerah. Maka tak menutup kemungkinan akan terjadi setting kepentingan demi kemenangan di Pilkada.

Menurut doktor ilmu politik ULM, Andi Tenri Sompa, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh Pj, hal ini mau tak mau, suka dan tak suka harus dijalankan karena sesuai perintah undang-undang. “Ini kan sesuai aturan, mau tak mau harus dilaksanakan,” ujarnya kemarin.

Dikatakannya, di undang-undang tersebut menegaskan, proses pemilihan Pj memang menjadi kewenangan pemerintah untuk menentukan karatekernya. “Justru dengan karateker ini, bisa lebih netral dibandingkan jika yg menjabat itu adalah incumbent,” katanya.

Dia menambahkan, Pilkada serentak 2024 sudah disepakati. Sehingga diperlukan political will dari pemerintah. Terkait caretaker yang nantinya dipilih, tak hanya ditugaskan mengantarkan pelaksanaan pilkada sukses. Namun juga tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. “Tentunya yang ideal, semua partai politik terfasilitasi dengan kehadiran caretaker nanti,” ucap Tenri.

Soal simpang siur pengisian Pj nanti, apakah akan diisi oleh ASN daerah atau pusat. Di mana akan ada kekhawatiran jika ditunjuk dari pemerintah pusat, justru akan menjadi agen yang memfasilitasi kepentingan parpol/kelompok penguasa untuk mencapai target politik. “Kita berpositif thinking dengan agenda besar Pemilu 2024, sambil seluruh komponen masyarakat melakukan pengawasan dan pengawalan,” tukasnya.

Dia menilai, jumlah caretaker yang tak sedikit, apalagi seluruh Indonesia, akan ada keterbatasan SDM. Belum lagi kualifikasinya tak banyak yang memenuhi syarat. “Kalau lihat jumlah pejabat yang akan menempati caretaker itu, agak berat juga bagi pusat untuk mendapatkan kualifikasi yang diinginkan,” imbuhnya.

Dengan jumlah terbatas itu, daerah yang memiliki potensi calon caretaker dan sudah dianggap layak sesuai UU, menurutnya kenapa harus diisi oleh orang pusat. “Jika daerah itu punya orang yang layak, sebaiknya potensi daerah tersebut digunakan. Ketimbang memilih orang yang belum mengetahui geopolitik di daerah,” tandasnya sembari menekankan, posisi caretaker ini adalah yang utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. (mof/shn/sal/dly/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/