alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Giliran Sawit Dilarang Ekspor

BANJARBARU – Mulai 24 Januari 2022 nanti, produsen kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) tidak bisa leluasa mengekspor hasil kebun ke luar negeri. Karena Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan mereka memasok kebutuhan di dalam negeri dulu.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani mengaku sudah menerima kabar terkait kebijakan tersebut. “Saya mendukung kebijakan ini, karena sebagai upaya menjaga dan mendahulukan kebutuhan CPO dalam negeri,” katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Selain itu, dia menyebut, perketatan ekspor CPO juga sebagai langkah untuk mendorong hilirisasi kelapa sawit menjadi minyak goreng. “Sehingga produksi minyak goreng di dalam negeri bisa semakin meningkat,” sebutnya.

Dengan meningkatnya produksi di dalam negeri, menurutnya diharapkan ekspor dalam bentuk minyak goreng nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan CPO. “Ini juga untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng di dalam negeri,” ujarnya.

Dia menyebut, pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Terkait tingginya harga minyak goreng, Kemendag menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14 ribu per liter.

“Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana dijual dengan harga setara Rp14 ribu per liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil,” sebutnya.

Menindaklanjuti kebijakan itu, Birhasani menyampaikan, pihaknya kemarin (19/1) pagi melakukan monitoring di sebagian ritel di Kalsel. “Langsung kami sampaikan ke Menteri Perdagangan melalui zoom bahwa Kalsel mulai hari ini (kemarin) sudah menerapkan harga minyak goreng Rp14 ribu per liter,” ucapnya.

Baca Juga :  Kalsel Tetapkan Prioritas Sektor Perkebunan dan Peternakan

Kebijakan ini kata dia, disambut antusias oleh masyarakat. Karena beberapa bulan terakhir harga minyak sangat tinggi. “Saya minta kiranya pak Menteri segera mendorong produsen minyak goreng untuk percepatan distribusinya ke pasar tradisional agar harganya segera turun,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan produsen kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang mau ekspor ke luar negeri untuk memasok kebutuhan di dalam negeri. Kebijakan ini serupa dengan DMO (domestic market obligation) batu bara.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pihaknya akan mengeluarkan mekanisme pencatatan ekspor yang berlaku mulai 24 Januari 2022 atau tepat seminggu sejak kebijakan disahkan.

Menurut dia, kebijakan dibuat guna memastikan kebutuhan konsumen dalam negeri terpenuhi dengan harga terjangkau.

“Kebijakan sebagai pencatatan bagi para pelaku usaha yang akan mengekspor olein, CPO, agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri dapat terpantau serta untuk memastikan pasokan CPO bahan baku minyak goreng sawit tersedia,” ungkapnya pada konferensi pers daring, Selasa (18/1) malam.

Walau mewajibkan, dia menyebut kebijakan ini bukan pelarangan ekspor CPO. “Saya ingatkan ini bukan pelarangan atau restriksi ekspor CPO atau proses olein. Ini untuk pencatatan agar dapat tercatat ketersediaan CPO dalam negeri,” imbuhnya.

Baca Juga :  Mediasi Sengketa Sawit Terus Berlanjut

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan lewat aturan baru produsen yang akan melakukan ekspor harus mendapat izin lewat bukti pencatatan ke Kemendag, selain menyetorkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Dia menyebut produsen bisa melakukan deklarasi pemasokan secara mandiri (self declare) guna mendapat izin ekspor. Untuk produsen yang tidak memiliki pabrik minyak goreng, disampaikannya pasokan bisa disalurkan ke pabrik dalam negeri mana pun yang dipilih.

Namun, Indrasari menuturkan, kewajiban tersebut tak mengikat jumlah pasokan minimum seperti yang dikenakan pada komoditas batu bara.

“Mereka harus deklarasi kalau ini mereka self declare berapa diekspor, berapa yang disalurkan di dalam negeri, baru diterbitkan,” terang dia.

Dia menambahkan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada produsen nakal yang tidak melakukan pencatatan jujur. Sanksi bisa berupa administrasi hingga pencabutan izin. “Sanksi kan sifatnya administratif, jadi kesalahannya di mana itu dilihat dulu,” tandasnya. (ris/by/ran)

KENAPA PEMERINTAH MELARANG EKSPOR MINYAK SAWIT MENTAH?

– Agar pasokan CPO dan bahan baku minyak sawit di dalam negeri tetap tersedia

– Agar ketersediaan CPO dalam negeri dan turunan ke luar negeri dapat tercatat

– Agar eksportir tertib administrasi dengan memenuhi persyaratan dokumen antara lain Surat Pernyataan Mandiri, kontrak penjualan; rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan; dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.

BANJARBARU – Mulai 24 Januari 2022 nanti, produsen kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) tidak bisa leluasa mengekspor hasil kebun ke luar negeri. Karena Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan mereka memasok kebutuhan di dalam negeri dulu.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani mengaku sudah menerima kabar terkait kebijakan tersebut. “Saya mendukung kebijakan ini, karena sebagai upaya menjaga dan mendahulukan kebutuhan CPO dalam negeri,” katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Selain itu, dia menyebut, perketatan ekspor CPO juga sebagai langkah untuk mendorong hilirisasi kelapa sawit menjadi minyak goreng. “Sehingga produksi minyak goreng di dalam negeri bisa semakin meningkat,” sebutnya.

Dengan meningkatnya produksi di dalam negeri, menurutnya diharapkan ekspor dalam bentuk minyak goreng nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan CPO. “Ini juga untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng di dalam negeri,” ujarnya.

Dia menyebut, pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Terkait tingginya harga minyak goreng, Kemendag menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14 ribu per liter.

“Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana dijual dengan harga setara Rp14 ribu per liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil,” sebutnya.

Menindaklanjuti kebijakan itu, Birhasani menyampaikan, pihaknya kemarin (19/1) pagi melakukan monitoring di sebagian ritel di Kalsel. “Langsung kami sampaikan ke Menteri Perdagangan melalui zoom bahwa Kalsel mulai hari ini (kemarin) sudah menerapkan harga minyak goreng Rp14 ribu per liter,” ucapnya.

Baca Juga :  Mediasi Sengketa Sawit Terus Berlanjut

Kebijakan ini kata dia, disambut antusias oleh masyarakat. Karena beberapa bulan terakhir harga minyak sangat tinggi. “Saya minta kiranya pak Menteri segera mendorong produsen minyak goreng untuk percepatan distribusinya ke pasar tradisional agar harganya segera turun,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan produsen kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang mau ekspor ke luar negeri untuk memasok kebutuhan di dalam negeri. Kebijakan ini serupa dengan DMO (domestic market obligation) batu bara.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pihaknya akan mengeluarkan mekanisme pencatatan ekspor yang berlaku mulai 24 Januari 2022 atau tepat seminggu sejak kebijakan disahkan.

Menurut dia, kebijakan dibuat guna memastikan kebutuhan konsumen dalam negeri terpenuhi dengan harga terjangkau.

“Kebijakan sebagai pencatatan bagi para pelaku usaha yang akan mengekspor olein, CPO, agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri dapat terpantau serta untuk memastikan pasokan CPO bahan baku minyak goreng sawit tersedia,” ungkapnya pada konferensi pers daring, Selasa (18/1) malam.

Walau mewajibkan, dia menyebut kebijakan ini bukan pelarangan ekspor CPO. “Saya ingatkan ini bukan pelarangan atau restriksi ekspor CPO atau proses olein. Ini untuk pencatatan agar dapat tercatat ketersediaan CPO dalam negeri,” imbuhnya.

Baca Juga :  Industri Sawit Jhonlin Group Raih Sertifikat ISPO

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan lewat aturan baru produsen yang akan melakukan ekspor harus mendapat izin lewat bukti pencatatan ke Kemendag, selain menyetorkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Dia menyebut produsen bisa melakukan deklarasi pemasokan secara mandiri (self declare) guna mendapat izin ekspor. Untuk produsen yang tidak memiliki pabrik minyak goreng, disampaikannya pasokan bisa disalurkan ke pabrik dalam negeri mana pun yang dipilih.

Namun, Indrasari menuturkan, kewajiban tersebut tak mengikat jumlah pasokan minimum seperti yang dikenakan pada komoditas batu bara.

“Mereka harus deklarasi kalau ini mereka self declare berapa diekspor, berapa yang disalurkan di dalam negeri, baru diterbitkan,” terang dia.

Dia menambahkan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada produsen nakal yang tidak melakukan pencatatan jujur. Sanksi bisa berupa administrasi hingga pencabutan izin. “Sanksi kan sifatnya administratif, jadi kesalahannya di mana itu dilihat dulu,” tandasnya. (ris/by/ran)

KENAPA PEMERINTAH MELARANG EKSPOR MINYAK SAWIT MENTAH?

– Agar pasokan CPO dan bahan baku minyak sawit di dalam negeri tetap tersedia

– Agar ketersediaan CPO dalam negeri dan turunan ke luar negeri dapat tercatat

– Agar eksportir tertib administrasi dengan memenuhi persyaratan dokumen antara lain Surat Pernyataan Mandiri, kontrak penjualan; rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan; dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.

Most Read

Artikel Terbaru

/