alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

KPK Miskinkan Abdul Wahid, Aset Yang Disita Sudah Tembus 14,2 Miliar Rupiah

AMUNTAI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid. Aset-aset dengan nilai total mencapai belasan miliar rupiah itu disita KPK lantaran diduga terkait dengan kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Abdul Wahid sebagai tersangka.
.
Radar Banjarmasin Rabu (19/1) kemarin, mencoba menelusuri aset-aset yang dimiliki bupati dua periode tersebut. Pertama aset berupa ruko dua pintu di Jalan Pambalah Batung Amuntai. Ruko itu hendak dijadikan klinik dan apotek.

Sebidang tanah kosong juga disita KPK di Jalan Abdul Gani Majidi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah. Sebidang tanah lain yang juga diambil berada di Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan.

Selanjutnya, aset berupa rumah di Jalan Saberan Effendi Desa Palampitan Hilir. Di lokasi ini juga ada bangunan peternakan burung walet milik Wahid.

Baca Juga :  Kasus Gratifikasi di HSU: Maliki Dituntut Empat Tahun

“Sebelum kasus dugaan suap bupati menyeruak, bangunan ini dihuni orang bupati. Namun sejak disita KPK, bangunan kini kosong,” ungkap Roi warga sekitar.

Penyitaan aset ini merupakan hasil pengembangan TPPU dan gratifikasi yang dilakukan Tim KPK di Kabupaten HSU sejak 5 Januari 2022 lalu. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (18/1) menyampaikan total aset yang disita mencapai Rp 14,2 Miliar.

Dari Rp 14,2 miliar yang disita KPK, Rp 10 miliar diantaranya berupa aset tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten HSU,” sampai Ali.

Sementara itu, Rp 4,2 miliar sisanya merupakan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing. Dalam penyitaan tersebut, penyidik juga turut menyita sejumlah kendaraan bermotor. Salah satunya mobil langsiran terbaru merek Honda HRV yang kini terparkir di halaman Polres HSU.

Baca Juga :  Di Kalsel, Hanya HSS yang Raih Predikat A

“Barang bukti ini akan dikonfirmasi pada para saksi, baik saat proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan nantinya” terangnya pada laporannya.

‘Yadi Ilhami advokat di HSU mengatakan KPK menyita karena melihat transaksi tersangka, yang menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

“TPPU itu diatur dalam UU Pencucian uang. Ancaman tergantung Pasal yang dilanggar oleh terlapor atau tersangka. Perampasan aset adalah hal utama dalam TPPU. Asal bisa dibuktikan bahwa perolehan harta diperoleh dari hasil kejahatan, maka aset bisa disita,” pungkasnya.

Sebelumnya, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengembangan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU pada 2021 sampai 2022. (mar/by/ran)

AMUNTAI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid. Aset-aset dengan nilai total mencapai belasan miliar rupiah itu disita KPK lantaran diduga terkait dengan kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Abdul Wahid sebagai tersangka.
.
Radar Banjarmasin Rabu (19/1) kemarin, mencoba menelusuri aset-aset yang dimiliki bupati dua periode tersebut. Pertama aset berupa ruko dua pintu di Jalan Pambalah Batung Amuntai. Ruko itu hendak dijadikan klinik dan apotek.

Sebidang tanah kosong juga disita KPK di Jalan Abdul Gani Majidi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah. Sebidang tanah lain yang juga diambil berada di Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan.

Selanjutnya, aset berupa rumah di Jalan Saberan Effendi Desa Palampitan Hilir. Di lokasi ini juga ada bangunan peternakan burung walet milik Wahid.

Baca Juga :  Saksi-Saksi Beratkan Eks Bupati, Marwoto Ungkap Modus Fee Proyek di HSU

“Sebelum kasus dugaan suap bupati menyeruak, bangunan ini dihuni orang bupati. Namun sejak disita KPK, bangunan kini kosong,” ungkap Roi warga sekitar.

Penyitaan aset ini merupakan hasil pengembangan TPPU dan gratifikasi yang dilakukan Tim KPK di Kabupaten HSU sejak 5 Januari 2022 lalu. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (18/1) menyampaikan total aset yang disita mencapai Rp 14,2 Miliar.

Dari Rp 14,2 miliar yang disita KPK, Rp 10 miliar diantaranya berupa aset tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten HSU,” sampai Ali.

Sementara itu, Rp 4,2 miliar sisanya merupakan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing. Dalam penyitaan tersebut, penyidik juga turut menyita sejumlah kendaraan bermotor. Salah satunya mobil langsiran terbaru merek Honda HRV yang kini terparkir di halaman Polres HSU.

Baca Juga :  Kasus Penyalahgunaan Bantuan dan Pungli Oknum Desa Muara Kintap Ditutup

“Barang bukti ini akan dikonfirmasi pada para saksi, baik saat proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan nantinya” terangnya pada laporannya.

‘Yadi Ilhami advokat di HSU mengatakan KPK menyita karena melihat transaksi tersangka, yang menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

“TPPU itu diatur dalam UU Pencucian uang. Ancaman tergantung Pasal yang dilanggar oleh terlapor atau tersangka. Perampasan aset adalah hal utama dalam TPPU. Asal bisa dibuktikan bahwa perolehan harta diperoleh dari hasil kejahatan, maka aset bisa disita,” pungkasnya.

Sebelumnya, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengembangan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU pada 2021 sampai 2022. (mar/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/