alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Kukuh Menolak Revitalisasi, Warga Pasar Batuah Datangi DPRD

Paguyuban Warga Batuah mengadu ke DPRD Kota Banjarmasin. Menolak rencana pemko merevitalisasi Pasar Batuah di Jalan Veteran.

****

BANJARMASIN – Baru hendak berbicara, Hj Inor sudah terisak. Perempuan itu kebingungan. Jika digusur dari Pasar Batuah, akan tinggal di mana keluarganya.

“Tolong, pikirkan lagi nasib kami,” ucapnya di depan anggota DPRD.

Senada dengan Susi. “Bagaimana bila bapak sendiri yang mengalami nasib seperti ini? Saya tak sepakat jika Pasar Batuah dibongkar,” protesnya.

Pertemuan digelar di ruang rapat mini dewan, kemarin (19/1) pagi. Hadir di situ Ketua Komisi II, Bambang Yanto Permono.

Dari pemko, ada Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Doyo Pudjadi. Ditemani Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom M Tezar.

Paguyuban menyadari, selama puluhan tahun mereka tinggal di atas tanah negara. Tapi, mereka sudah turun-temurun tinggal di sana.

Apalagi, jangankan ganti rugi, pemko enggan memberikan tali asih.

Warga yang bermukim di dalam pasar, Khairul Adnan mengatakan, hanya baru-baru ini pemko menegaskan bahwa mereka cuma memegang hak pakai.

“Kalau cuma hak pakai, harusnya ada perjanjian antara pemko dan warga,” tukasnya.

Dari segi legalitas, diingatkannya, pemko baru memegang bukti kepemilikan tanah tahun 1995. “Sebelum itu kan tak ada bukti legalitasnya. Pemko saja tak tahu ukuran persis tanahnya,” ujarnya.

“Kami berani mendirikan bangunan di situ karena dahulu juga membeli (dari penghuni sebelumnya),” tambahnya.

Disebutkannya, hanya 20 persen area pasar yang dipakai untuk berdagang. Sisanya adalah permukiman. Dan pasar di Kecamatan Banjarmasin Timur itu dihuni 200 keluarga, gabungan dua rukun tetangga.

Baca Juga :  Ketimbang Disegel, Mending Mencicil

“Artinya, dari tanah seluas 7.200 meter persegi itu, 80 persen dihuni 700 jiwa,” tegasnya.

Adnan kemudian mengungkit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021. Di sana disebutkan syarat pembangunan pasar, bahwa lahannya sudah matang.

“Sekarang, coba lihat, apakah sudah matang dan siap bangun? Coba DPRD turun ke lapangan. Cek mana hunian dan mana kios dagangan. Revitalisasi ini lebih banyak mudaratnya,” cecarnya.

Terakhir, paguyuban mengkritik pemko yang tergesa-gesa. Tiba-tiba saja rencana pembongkaran dan pembangunan ulang pasar itu mengemuka di media. Tanpa didahului masa sosialisasi yang cukup.

Menciptakan kesan bahwa revitalisasi ini tak direncanakan secara matang.

“Bukan ujug-ujug langsung mengambil alih. Pemko tak memperhatikan dampak sosialnya,” tutup Adnan.

Menanggapi semua itu, Doyo berjanji akan menyampaikan aspirasi paguyuban kepada Wali Kota Banjarmasin.

Di balik lapak dan kios dagangan Pasar Batuah, ada gang-gang permukiman seperti ini

Soal status tanah pasar, ditegaskannya, ada sertifikat nomor 98 tahun 1995. Maka, pemko boleh menggunakannya tanah miliknya sesuai perencanaan pembangunan kota.

“Hukumnya memang seperti itu. Soal keluhan, kami tampung dan diskusikan kembali dengan Disperdagin, DPRD dan pakar hukum,” jelasnya.

Doyo juga menjamin bakal ada mediasi lanjutan. “Secepatnya akan ada pertemuan lagi,” janjinya.

Tawarkan Relokasi ke Rusunawa

Menghadapi penolakan keras, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom M Tezar memastikan revitalisasi Pasar Batuah tetap berjalan.

Alasannya, pasar di Banjarmasin Timur itu sudah kumuh dan mendesak untuk dibangun ulang.

“Secara aturan, sejauh yang kami ketahui, tak bisa diberikan ganti rugi kepada yang menempati tanah pemda,” ujarnya seusai pertemuan di DPRD.

Baca Juga :  Pemko dan Warga Pasar Batuah, Kedua Kubu Sama Ngototnya

“Dan kita mengetahui bahwa mereka hanya memegang hak pakai,” tambahnya.

Dihuni warga sejak tahun 60-an, lalu mengapa legalitas pemko baru terbit tahun 1995? Menjawab itu, mengingat rentang waktu yang terlalu lama, dia mengaku perlu menanyakannya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dia menjamin, begitu direvitalisasi, Pasar Batuah akan terlibat modern, bersih dan sehat. Pedagang dan pembeli akan diuntungkan.

Soal lain, Tezar menekankan, posisi Komisi II DPRD kemarin hanya sebagai fasilitator, tidak lebih.

Karena saat rapat pembahasan APBD, DPRD sudah menyetujui rencana Disperdagin. “Dari Kementerian Perdagangan ada bantuan Rp3,5 miliar. Nanti dari APBD, sementara ada alokasi Rp1,5 miliar,” sebutnya.

Perihal sosialisasi, dia mengklaim sudah berkali-kali turun ke lapangan. “Sudah mulai Desember,” tukasnya.

Dia juga menolak jika pemko dituding mengorbankan nasib warga. “Mohon maaf, masyarakat juga sudah sekian lama menempati lahan pemerintah. Bukan berarti kami menutup mata,” terangnya.

Agar tak kehilangan tempat tinggal, pemko menawarkan relokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) Ganda Magfirah di Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan.

“Ada 96 kamar rusunawa yang bisa dimanfaatkan. Ini kompensasi. Karena pemda manapun tak bisa menganggarkan ganti rugi dalam kasus seperti ini,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, pemko akan membentuk tim untuk merevitalisasi pasar di Kelurahan Kuripan itu. Tim ini berisi unsur TNI dan Polri. Revitalisasi ditenggat rampung sebelum akhir 2022. Dimulai Maret ini dengan pengambilalihan lahan. (war/at/fud)

Paguyuban Warga Batuah mengadu ke DPRD Kota Banjarmasin. Menolak rencana pemko merevitalisasi Pasar Batuah di Jalan Veteran.

****

BANJARMASIN – Baru hendak berbicara, Hj Inor sudah terisak. Perempuan itu kebingungan. Jika digusur dari Pasar Batuah, akan tinggal di mana keluarganya.

“Tolong, pikirkan lagi nasib kami,” ucapnya di depan anggota DPRD.

Senada dengan Susi. “Bagaimana bila bapak sendiri yang mengalami nasib seperti ini? Saya tak sepakat jika Pasar Batuah dibongkar,” protesnya.

Pertemuan digelar di ruang rapat mini dewan, kemarin (19/1) pagi. Hadir di situ Ketua Komisi II, Bambang Yanto Permono.

Dari pemko, ada Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Doyo Pudjadi. Ditemani Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom M Tezar.

Paguyuban menyadari, selama puluhan tahun mereka tinggal di atas tanah negara. Tapi, mereka sudah turun-temurun tinggal di sana.

Apalagi, jangankan ganti rugi, pemko enggan memberikan tali asih.

Warga yang bermukim di dalam pasar, Khairul Adnan mengatakan, hanya baru-baru ini pemko menegaskan bahwa mereka cuma memegang hak pakai.

“Kalau cuma hak pakai, harusnya ada perjanjian antara pemko dan warga,” tukasnya.

Dari segi legalitas, diingatkannya, pemko baru memegang bukti kepemilikan tanah tahun 1995. “Sebelum itu kan tak ada bukti legalitasnya. Pemko saja tak tahu ukuran persis tanahnya,” ujarnya.

“Kami berani mendirikan bangunan di situ karena dahulu juga membeli (dari penghuni sebelumnya),” tambahnya.

Disebutkannya, hanya 20 persen area pasar yang dipakai untuk berdagang. Sisanya adalah permukiman. Dan pasar di Kecamatan Banjarmasin Timur itu dihuni 200 keluarga, gabungan dua rukun tetangga.

Baca Juga :  Menolah Digusur, GP Ansor Advokasi Warga Batuah

“Artinya, dari tanah seluas 7.200 meter persegi itu, 80 persen dihuni 700 jiwa,” tegasnya.

Adnan kemudian mengungkit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021. Di sana disebutkan syarat pembangunan pasar, bahwa lahannya sudah matang.

“Sekarang, coba lihat, apakah sudah matang dan siap bangun? Coba DPRD turun ke lapangan. Cek mana hunian dan mana kios dagangan. Revitalisasi ini lebih banyak mudaratnya,” cecarnya.

Terakhir, paguyuban mengkritik pemko yang tergesa-gesa. Tiba-tiba saja rencana pembongkaran dan pembangunan ulang pasar itu mengemuka di media. Tanpa didahului masa sosialisasi yang cukup.

Menciptakan kesan bahwa revitalisasi ini tak direncanakan secara matang.

“Bukan ujug-ujug langsung mengambil alih. Pemko tak memperhatikan dampak sosialnya,” tutup Adnan.

Menanggapi semua itu, Doyo berjanji akan menyampaikan aspirasi paguyuban kepada Wali Kota Banjarmasin.

Di balik lapak dan kios dagangan Pasar Batuah, ada gang-gang permukiman seperti ini

Soal status tanah pasar, ditegaskannya, ada sertifikat nomor 98 tahun 1995. Maka, pemko boleh menggunakannya tanah miliknya sesuai perencanaan pembangunan kota.

“Hukumnya memang seperti itu. Soal keluhan, kami tampung dan diskusikan kembali dengan Disperdagin, DPRD dan pakar hukum,” jelasnya.

Doyo juga menjamin bakal ada mediasi lanjutan. “Secepatnya akan ada pertemuan lagi,” janjinya.

Tawarkan Relokasi ke Rusunawa

Menghadapi penolakan keras, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom M Tezar memastikan revitalisasi Pasar Batuah tetap berjalan.

Alasannya, pasar di Banjarmasin Timur itu sudah kumuh dan mendesak untuk dibangun ulang.

“Secara aturan, sejauh yang kami ketahui, tak bisa diberikan ganti rugi kepada yang menempati tanah pemda,” ujarnya seusai pertemuan di DPRD.

Baca Juga :  Tertimpa Reruntuhan, Ibu dan Bayi Meninggal Bersamaan

“Dan kita mengetahui bahwa mereka hanya memegang hak pakai,” tambahnya.

Dihuni warga sejak tahun 60-an, lalu mengapa legalitas pemko baru terbit tahun 1995? Menjawab itu, mengingat rentang waktu yang terlalu lama, dia mengaku perlu menanyakannya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dia menjamin, begitu direvitalisasi, Pasar Batuah akan terlibat modern, bersih dan sehat. Pedagang dan pembeli akan diuntungkan.

Soal lain, Tezar menekankan, posisi Komisi II DPRD kemarin hanya sebagai fasilitator, tidak lebih.

Karena saat rapat pembahasan APBD, DPRD sudah menyetujui rencana Disperdagin. “Dari Kementerian Perdagangan ada bantuan Rp3,5 miliar. Nanti dari APBD, sementara ada alokasi Rp1,5 miliar,” sebutnya.

Perihal sosialisasi, dia mengklaim sudah berkali-kali turun ke lapangan. “Sudah mulai Desember,” tukasnya.

Dia juga menolak jika pemko dituding mengorbankan nasib warga. “Mohon maaf, masyarakat juga sudah sekian lama menempati lahan pemerintah. Bukan berarti kami menutup mata,” terangnya.

Agar tak kehilangan tempat tinggal, pemko menawarkan relokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) Ganda Magfirah di Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan.

“Ada 96 kamar rusunawa yang bisa dimanfaatkan. Ini kompensasi. Karena pemda manapun tak bisa menganggarkan ganti rugi dalam kasus seperti ini,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, pemko akan membentuk tim untuk merevitalisasi pasar di Kelurahan Kuripan itu. Tim ini berisi unsur TNI dan Polri. Revitalisasi ditenggat rampung sebelum akhir 2022. Dimulai Maret ini dengan pengambilalihan lahan. (war/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/