alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan iPad DPRD Banjarbaru: 2 Terdakwa Ditahan

BANJARBARU – Sempat tak terdengar kabarnya, kasus dugaan korupsi pengadaan iPad di sekretariat DPRD Banjarbaru kini memasuki babak baru. Dua tersangka dipastikan naik statusnya jadi terdakwa.

Kedua terdakwa ini diketahui berinisial AY dan AS. Untuk AY yakni orang dalam sekretariat DPRD Banjarbaru selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PKK). Sementara AS adalah pihak swasta selaku penyedia barang.

Belakangan diketahui dari sumber Radar Banjarmasin, bahwa terdakwa AY yang kini ditahan adalah pejabat strategis dengan pangkat eselon II. Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan). Kini usai kasusnya naik jabatan Sekwan di Sekretariat DPRD Banjarbaru telah diganti dan masih berstatus Plt.

Naiknya status ini usai diketahui pada 17 Januari 2021 tadi. Usai pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru memastikan jika berkas perkara sudah lengkap atau dinyatakan masuk tahap P21.

“Benar sudah masuk P21, keduanya statusnya terdakwa. Kini sudah diserahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum,” kata Kajari Banjarbaru, Andri Irawan melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Nala Arjuntho kemarin (18/1).

Dengan naiknya status kedua terdakwa dugaan praktik rasuah ini, Nala memastikan jika dua orang ini sudah mengenakan baju tahanan. Yang mana, mereka akan mendekam di penjara atau rumah tahanan (rutan) Banjarbaru selama kurang lebih 20 hari.

Baca Juga :  Pengacara Sebut Fee Proyek Sudah Diamanahi Wahid

“Penahanan sudah dilakukan sejak 17 Januari. Nanti penahanan hingga tanggal 5 Februari mendatang, kurang lebih 20 hari ke depan. Penahanan juga setelah keduanya dinyatakan sehat dan bebas dari Covid-19,” sambungnya.

Penahanan terdakwa tegas Nala berdasarkan azas Equality Before the Law terhadap terdakwa tindak pidana lain. “Ini dilakukan juga agar terdakwa tidak melarikan diri.”

Selama proses, pihak JPU kata Nala akan segera memantapkan surat dakwaan. Sehingga tahapan ini rampung, maka sudah bisa masuk ke meja hijau untuk disidangkan, tepatnya di PN Tipikor Banjarmasin.

Rupanya, yang menjerat kedua terdakwa ini adalah adanya praktik kecurangan dalam hal pengadaan tablet pintar tersebut. Modus yang terungkap adalah spesifikasi barang yang tak sesuai kontrak pengadaan.

“Barang ini dibayar lunas sebelum diterima. Rupanya ketika tiba, barang justru berbeda dengan yang tertera di kontrak. Nah inilah kecurangannya,” jawabnya.

Kini, penyidik kata Nala telah menyerahkan atau melimpahkan sejumlah barang bukti kepada JPU. Selain 30 unit iPad, barang yang diserahkan juga ada uang tunai serta puluhan dokumen terkait.

Baca Juga :  Korupsi Terminal, Kasman Bakal Dipecat dari PNS

“Total ada 49 dokumen yang sudah diserahkan. Selain itu juga ada uang tunai sebesar Rp. 115.000.000. Kini semuanya sudah di JPU sebagai barang bukti,” bebernya.

Dengan adanya dugaan praktik rasuah ini, total kerugian negara yang sudah terhitung ungkap Nala lebih dari setengah miliar rupiah. Hal ini didapat usai pihak dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) wilayah Kalsel melakukan perhitungan.

“Untuk total kerugian negara sebesar Rp. 521.154.545 juta rupiah,” tuntasnya.

Sebagai penyegar ingatan, dugaan kasus korupsi di tubuh sekretariat Wakil Rakyat ini mencuat di bulan April 2021 lalu. Saat itu, pihak Kejari Banjarbaru mengonfirmasi bahwa perkara dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan umum.

Saat itu, setidaknya ada sepuluh saksi terkait yang diperiksa penyidik. Selain memeriksa saksi, 30 unit iPad yang diadakan oleh pihak sekretariat juga disita kejaksaan.

Penyidik kejaksaan sendiri menelisik adanya dugaan tindak rasuah dalam pengadaan iPad ini karena ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dipesan dan tak sesuai dengan kontrak sebelumnya.

Padahal, pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Banjarbaru ini menggelontorkan anggaran APBD yang cukup besar, yakni mencapai Rp 600 juta rupiah. (rvn/ij/bin)

BANJARBARU – Sempat tak terdengar kabarnya, kasus dugaan korupsi pengadaan iPad di sekretariat DPRD Banjarbaru kini memasuki babak baru. Dua tersangka dipastikan naik statusnya jadi terdakwa.

Kedua terdakwa ini diketahui berinisial AY dan AS. Untuk AY yakni orang dalam sekretariat DPRD Banjarbaru selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PKK). Sementara AS adalah pihak swasta selaku penyedia barang.

Belakangan diketahui dari sumber Radar Banjarmasin, bahwa terdakwa AY yang kini ditahan adalah pejabat strategis dengan pangkat eselon II. Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan). Kini usai kasusnya naik jabatan Sekwan di Sekretariat DPRD Banjarbaru telah diganti dan masih berstatus Plt.

Naiknya status ini usai diketahui pada 17 Januari 2021 tadi. Usai pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru memastikan jika berkas perkara sudah lengkap atau dinyatakan masuk tahap P21.

“Benar sudah masuk P21, keduanya statusnya terdakwa. Kini sudah diserahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum,” kata Kajari Banjarbaru, Andri Irawan melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Nala Arjuntho kemarin (18/1).

Dengan naiknya status kedua terdakwa dugaan praktik rasuah ini, Nala memastikan jika dua orang ini sudah mengenakan baju tahanan. Yang mana, mereka akan mendekam di penjara atau rumah tahanan (rutan) Banjarbaru selama kurang lebih 20 hari.

Baca Juga :  Korupsi Dana Desa, Kades Belandean Muara Ditahan

“Penahanan sudah dilakukan sejak 17 Januari. Nanti penahanan hingga tanggal 5 Februari mendatang, kurang lebih 20 hari ke depan. Penahanan juga setelah keduanya dinyatakan sehat dan bebas dari Covid-19,” sambungnya.

Penahanan terdakwa tegas Nala berdasarkan azas Equality Before the Law terhadap terdakwa tindak pidana lain. “Ini dilakukan juga agar terdakwa tidak melarikan diri.”

Selama proses, pihak JPU kata Nala akan segera memantapkan surat dakwaan. Sehingga tahapan ini rampung, maka sudah bisa masuk ke meja hijau untuk disidangkan, tepatnya di PN Tipikor Banjarmasin.

Rupanya, yang menjerat kedua terdakwa ini adalah adanya praktik kecurangan dalam hal pengadaan tablet pintar tersebut. Modus yang terungkap adalah spesifikasi barang yang tak sesuai kontrak pengadaan.

“Barang ini dibayar lunas sebelum diterima. Rupanya ketika tiba, barang justru berbeda dengan yang tertera di kontrak. Nah inilah kecurangannya,” jawabnya.

Kini, penyidik kata Nala telah menyerahkan atau melimpahkan sejumlah barang bukti kepada JPU. Selain 30 unit iPad, barang yang diserahkan juga ada uang tunai serta puluhan dokumen terkait.

Baca Juga :  Diduga Korupsi, Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru Ditahan

“Total ada 49 dokumen yang sudah diserahkan. Selain itu juga ada uang tunai sebesar Rp. 115.000.000. Kini semuanya sudah di JPU sebagai barang bukti,” bebernya.

Dengan adanya dugaan praktik rasuah ini, total kerugian negara yang sudah terhitung ungkap Nala lebih dari setengah miliar rupiah. Hal ini didapat usai pihak dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) wilayah Kalsel melakukan perhitungan.

“Untuk total kerugian negara sebesar Rp. 521.154.545 juta rupiah,” tuntasnya.

Sebagai penyegar ingatan, dugaan kasus korupsi di tubuh sekretariat Wakil Rakyat ini mencuat di bulan April 2021 lalu. Saat itu, pihak Kejari Banjarbaru mengonfirmasi bahwa perkara dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan umum.

Saat itu, setidaknya ada sepuluh saksi terkait yang diperiksa penyidik. Selain memeriksa saksi, 30 unit iPad yang diadakan oleh pihak sekretariat juga disita kejaksaan.

Penyidik kejaksaan sendiri menelisik adanya dugaan tindak rasuah dalam pengadaan iPad ini karena ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dipesan dan tak sesuai dengan kontrak sebelumnya.

Padahal, pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Banjarbaru ini menggelontorkan anggaran APBD yang cukup besar, yakni mencapai Rp 600 juta rupiah. (rvn/ij/bin)

Most Read

Artikel Terbaru

/