alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Selasa, 17 Mei 2022

Janji Luput, Mediasi pun Buntu, Polemik Jembatan HKSN Berlanjut ke Meja Hijau

BANJARMASIN – Mediasi yang diupayakan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin atas polemik ganti rugi lahan di proyek Jembatan HKSN berakhir buntu. Maka, pemilik lahan dan pemko akan bertemu di persidangan.

Mediasi tertutup digelar kemarin (18/1) siang. Itu mediasi kedua. Sebelumnya, mediasi pertama digelar 12 Januari. Tapi, pihak tergugat (pemko) tak bisa berhadir.

Pada pertemuan kemarin, pemko bersikeras dengan pendiriannya. Tak akan menaikkan penawaran ganti ruginya. Pemko hanya akan membayar sesuai dengan harga penghitungan tim appraisal.

Tentu ini mengecewakan warga. Sebab, kuasa hukum mereka sudah membeberkan bukti selisih nilai besaran ganti rugi.

“Hasil mediasi sangat mengecewakan klien kami. Karena pemko tetap bertahan dengan harga yang ada,” kata salah seorang kuasa hukum warga, Wahyu Utami.

“Padahal, nilai angka yang kami ajukan sudah turun. Mengacu penghitungan tim appraisal kami. Tapi tetap tidak ada perundingan,” keluhnya.

Baca Juga :  Sengketa Tanah di Tapin Dimediasi

Alasan memakai tim appraisal sendiri, yakni untuk membandingkan harga yang ditawarkan pemko. Hasilnya memang jauh berbeda.

Sayangnya, sampai sekarang warga tak kunjung mendapat penjelasan terkait perbedaan penghitungan itu. Permintaan untuk bertemu tim appraisal pemko juga tak diluluskan.

Ini yang disesalkan Wahyu. “Tim appraisal pemko tidak datang. Seharusnya mereka datang. Sesuai dengan apa yang dijanjikan Plt Kepala Dinas PUPR kepada salah satu klien kami,” tambahnya.

“Contoh, harga rumah kecil kok bisa disamakan dengan penggugat yang memiliki tempat usaha di depan rumahnya,” tekannya.

Akibat mediasi yang buntu, maka selanjutnya adalah persidangan. Dijadwalkan dua pekan ke depan.
Terpisah, salah seorang penggugat, Arifuddin mengaku kembali merasa dibohongi saat menghadiri mediasi itu. “Hanya janji-janji,” keluhnya.

Baca Juga :  Polisi Bantah Bongkar Paksa Jalan di Goa Lowo

“Harga di pasaran sudah diatas Rp900 juta. Yang ditawarkan kepada kami cuma Rp550 juta. Kami kan jadi tak bisa mencari gantinya,” timpal Edy yang merupakan kakak Arifuddin.

Dari pihak tergugat, mediasi kemarin dihadiri Plt Kadis PUPR Banjarmasin, Rini Subantari; Kabid Jembatan PUPR, Thomas Sigit Mugiarto; PPTK Jembatan, Damayanti, dan Kabid Pertanahan dan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarmasin, Rusni.

Namun, keempat pejabat itu kompak enggan berkomentar. Buru-buru meninggalkan ruang sidang.

Diwartakan sebelumnya, 7 Januari, Satpol PP membongkar sisa tiga bangunan di sekitar area proyek jembatan di Jalan Kuin Utara tersebut.

Proyek ini menelan anggaran Rp22,8 miliar. Untuk pembebasan lahannya saja Rp33 miliar. Jembatan HKSN akan menghubungkan dua kecamatan, Banjarmasin Barat dan Utara. (war/at/fud)

BANJARMASIN – Mediasi yang diupayakan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin atas polemik ganti rugi lahan di proyek Jembatan HKSN berakhir buntu. Maka, pemilik lahan dan pemko akan bertemu di persidangan.

Mediasi tertutup digelar kemarin (18/1) siang. Itu mediasi kedua. Sebelumnya, mediasi pertama digelar 12 Januari. Tapi, pihak tergugat (pemko) tak bisa berhadir.

Pada pertemuan kemarin, pemko bersikeras dengan pendiriannya. Tak akan menaikkan penawaran ganti ruginya. Pemko hanya akan membayar sesuai dengan harga penghitungan tim appraisal.

Tentu ini mengecewakan warga. Sebab, kuasa hukum mereka sudah membeberkan bukti selisih nilai besaran ganti rugi.

“Hasil mediasi sangat mengecewakan klien kami. Karena pemko tetap bertahan dengan harga yang ada,” kata salah seorang kuasa hukum warga, Wahyu Utami.

“Padahal, nilai angka yang kami ajukan sudah turun. Mengacu penghitungan tim appraisal kami. Tapi tetap tidak ada perundingan,” keluhnya.

Baca Juga :  Sengketa Tanah di Tapin Dimediasi

Alasan memakai tim appraisal sendiri, yakni untuk membandingkan harga yang ditawarkan pemko. Hasilnya memang jauh berbeda.

Sayangnya, sampai sekarang warga tak kunjung mendapat penjelasan terkait perbedaan penghitungan itu. Permintaan untuk bertemu tim appraisal pemko juga tak diluluskan.

Ini yang disesalkan Wahyu. “Tim appraisal pemko tidak datang. Seharusnya mereka datang. Sesuai dengan apa yang dijanjikan Plt Kepala Dinas PUPR kepada salah satu klien kami,” tambahnya.

“Contoh, harga rumah kecil kok bisa disamakan dengan penggugat yang memiliki tempat usaha di depan rumahnya,” tekannya.

Akibat mediasi yang buntu, maka selanjutnya adalah persidangan. Dijadwalkan dua pekan ke depan.
Terpisah, salah seorang penggugat, Arifuddin mengaku kembali merasa dibohongi saat menghadiri mediasi itu. “Hanya janji-janji,” keluhnya.

Baca Juga :  Polisi Bantah Bongkar Paksa Jalan di Goa Lowo

“Harga di pasaran sudah diatas Rp900 juta. Yang ditawarkan kepada kami cuma Rp550 juta. Kami kan jadi tak bisa mencari gantinya,” timpal Edy yang merupakan kakak Arifuddin.

Dari pihak tergugat, mediasi kemarin dihadiri Plt Kadis PUPR Banjarmasin, Rini Subantari; Kabid Jembatan PUPR, Thomas Sigit Mugiarto; PPTK Jembatan, Damayanti, dan Kabid Pertanahan dan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarmasin, Rusni.

Namun, keempat pejabat itu kompak enggan berkomentar. Buru-buru meninggalkan ruang sidang.

Diwartakan sebelumnya, 7 Januari, Satpol PP membongkar sisa tiga bangunan di sekitar area proyek jembatan di Jalan Kuin Utara tersebut.

Proyek ini menelan anggaran Rp22,8 miliar. Untuk pembebasan lahannya saja Rp33 miliar. Jembatan HKSN akan menghubungkan dua kecamatan, Banjarmasin Barat dan Utara. (war/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/