alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Hampir 200 Ribu Warga Miskin di Kalsel

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, kemarin (17/1) merilis angka kemiskinan di Banua. Berdasarkan data terakhir mereka, penduduk miskin di provinsi ini pada periode September 2021 masih ada 197,76 ribu.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami penurunan 9,16 ribu jiwa. Karena pada September 2020 jumlah orang miskin di Kalsel mencapai 206,92 ribu.

Kepala BPS Kalsel Kepala BPS Kalsel, Yos Rusdiansyah mengatakan, apabila dibandingkan dengan Maret 2021 penduduk miskin juga turun. Dari 208,11 ribu menjadi 197,76 ribu orang.

Dia mengungkapkan, jika berdasarkan tempat tinggal pada September 2021 jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat 80,35 ribu orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,81 persen. “Sedangkan di perdesaan, angka kemiskinan sebanyak 117,41 ribu. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,28 persen,” ungkapnya.

Tingkat kemiskinan selama periode Maret 2021– September 2021 ujar Yos dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena pertumbuhan ekonomi yang membaik. Hal ini diitandai dengan ekonomi Kalimantan Selatan triwulan III-2021 terhadap triwulan I-2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,32 persen.

“Angka ini jauh meningkat dibanding capaian triwulan III-2020 terhadap triwulan I-2020 yang hanya tumbuh sebesar 2,99 persen,” ujarnya.

Baca Juga :  Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat, Penerima Bansos Bertambah

Sedangkan ekonomi triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen (y-on-y). “Angka ini jauh meningkat dibanding capaian triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 yang terkontraksi sebesar 4,93 persen (y-on-y),” papar Yos.

Selain pertumbuhan ekonomi, dia menjelaskan, faktor lain yang membuat warga miskin berkurang pada September 2021 ialah meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha dominan pada PDRB.

Yos menyebut, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan salah satu lapangan usaha dominan di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 46,97 persen (triwulan III-2021 terhadap triwulan I-2021).

“Sementara lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang merupakan penyumbang terbesar share terhadap PDRB Kalimantan Selatan juga tumbuh sebesar 9,14 persen (triwulan III-2021 terhadap triwulan I-2021),” sebutnya.

Kemudian faktor lain yang memengaruhi angka kemiskinan ialah Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100 yang menunjukan harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan petani. “NTP September 2021 sebesar 107,89, sedikit lebih rendah dibanding NTP Maret 2021 yang sebesar 107,97,” papar Yos.

Terkait pengukuran angka kemiskinan, dia menyampaikan, BPS Kalsel melihat dari pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. “Dengan pendekatan ini, kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran,” ungkapnya.

Baca Juga :  PKL dan Gepeng di Jembatan Loklua dan Andi Tajang Ditertibkan

Metode pengukuran yang dilakukan sendiri ialah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK) penduduk, yang terdiri dari dua komponen; Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). “Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan,” ujarnya.

Dijelaskan Yos, jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai warga miskin. “Garis Kemiskinan (GK) di Kalimantan Selatan pada September 2021 sendiri sebesar Rp527.045,00 per kapita per bulan,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik dari Universitas Lambung Mangkurat, Nurul Azkar menyampaikan, yang mempengaruhi angka kemiskinan ialah pendapatan sehari-hari yang dihasilkan penduduk.

“Kalau banyak penduduk berpenghasilan minim, maka angka kemiskinan akan naik. Sebaliknya, kalau penghasilan maksimal maka angka kemiskinan turun,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan skenario pembangunan ekonomi dan sosial untuk masyarakat. Agar, angka kemiskinan tidak melonjak akibat pandemi Covid-19. (ris/by/ran)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, kemarin (17/1) merilis angka kemiskinan di Banua. Berdasarkan data terakhir mereka, penduduk miskin di provinsi ini pada periode September 2021 masih ada 197,76 ribu.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami penurunan 9,16 ribu jiwa. Karena pada September 2020 jumlah orang miskin di Kalsel mencapai 206,92 ribu.

Kepala BPS Kalsel Kepala BPS Kalsel, Yos Rusdiansyah mengatakan, apabila dibandingkan dengan Maret 2021 penduduk miskin juga turun. Dari 208,11 ribu menjadi 197,76 ribu orang.

Dia mengungkapkan, jika berdasarkan tempat tinggal pada September 2021 jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat 80,35 ribu orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,81 persen. “Sedangkan di perdesaan, angka kemiskinan sebanyak 117,41 ribu. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,28 persen,” ungkapnya.

Tingkat kemiskinan selama periode Maret 2021– September 2021 ujar Yos dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena pertumbuhan ekonomi yang membaik. Hal ini diitandai dengan ekonomi Kalimantan Selatan triwulan III-2021 terhadap triwulan I-2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,32 persen.

“Angka ini jauh meningkat dibanding capaian triwulan III-2020 terhadap triwulan I-2020 yang hanya tumbuh sebesar 2,99 persen,” ujarnya.

Baca Juga :  HST Juara 3, Soal Penduduk Miskin Paling Banyak

Sedangkan ekonomi triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen (y-on-y). “Angka ini jauh meningkat dibanding capaian triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 yang terkontraksi sebesar 4,93 persen (y-on-y),” papar Yos.

Selain pertumbuhan ekonomi, dia menjelaskan, faktor lain yang membuat warga miskin berkurang pada September 2021 ialah meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha dominan pada PDRB.

Yos menyebut, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan salah satu lapangan usaha dominan di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 46,97 persen (triwulan III-2021 terhadap triwulan I-2021).

“Sementara lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang merupakan penyumbang terbesar share terhadap PDRB Kalimantan Selatan juga tumbuh sebesar 9,14 persen (triwulan III-2021 terhadap triwulan I-2021),” sebutnya.

Kemudian faktor lain yang memengaruhi angka kemiskinan ialah Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100 yang menunjukan harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan petani. “NTP September 2021 sebesar 107,89, sedikit lebih rendah dibanding NTP Maret 2021 yang sebesar 107,97,” papar Yos.

Terkait pengukuran angka kemiskinan, dia menyampaikan, BPS Kalsel melihat dari pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. “Dengan pendekatan ini, kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat, Penerima Bansos Bertambah

Metode pengukuran yang dilakukan sendiri ialah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK) penduduk, yang terdiri dari dua komponen; Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). “Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan,” ujarnya.

Dijelaskan Yos, jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai warga miskin. “Garis Kemiskinan (GK) di Kalimantan Selatan pada September 2021 sendiri sebesar Rp527.045,00 per kapita per bulan,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik dari Universitas Lambung Mangkurat, Nurul Azkar menyampaikan, yang mempengaruhi angka kemiskinan ialah pendapatan sehari-hari yang dihasilkan penduduk.

“Kalau banyak penduduk berpenghasilan minim, maka angka kemiskinan akan naik. Sebaliknya, kalau penghasilan maksimal maka angka kemiskinan turun,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan skenario pembangunan ekonomi dan sosial untuk masyarakat. Agar, angka kemiskinan tidak melonjak akibat pandemi Covid-19. (ris/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/