alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Tak Perlu Lagi Ada Kontrak

BANJARMASIN – Ekspor batu bara yang masih tertahan membuat pengusaha batu bara gelisah. Bagaimana tidak, perjanjian kontrak kerja dengan perusahaan luar negeri sudah dibuat sejak lama.

Meski saat ini sudah ada lampu hijau dari pemerintah untuk bisa diekspor. Nyatanya batu bara dari perut bumi di Kalsel belum ada yang diberangkatkan. Melihat persoalan ini, Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) Kalsel, berharap di tahun-tahun mendatang tak akan terjadi lagi.

Untuk diketahui, pemerintah mengambil kebijakan tak diperbolehkannya batu bara di eskpor dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini untuk memenuhi pasokan listrik PLN.

Menurut Ketua Apektam Kalsel, Muhammad Solihin, terjadinya hal ini karena tak siapnya pemerintah sejak awal untuk mengantisipasi kejadian ini. “Kalau tak ada regulasi tegas untuk pemenuhan dalam negeri, persoalan ini akan terjadi lagi,” sebutnya.

Dia menerangkan, kewajiban domestic market obligation (DMO) harus ada regulasi yang memudahkan antara kedua belah pihak. Dalam mengapalkan batu bara, dikatakannya ada penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sudah dibuat fakta integritas antara penambang dengan pemerintah untuk mengalokasikan DMO nya 25 persen. “Saat ini belum ada petunjuk teknis soal ini,” sebutnya.

Baca Juga :  Terdampak Batu Bara, Ekspor Kalsel Anjlok

Mereka berharap, alokasi DMO tak perlu ada lagi kontrak. Pasalnya, akan diyakini, urusannya akan membuat lama. “Pemerintah harus menggunakan kekuatannya agar tak ribet birokrasinya,” imbuhnya.

Solihin menambahkan, nantinya hanya akan dibuat pakta integritas atau semacam kesepakatan. Di pakta integritas nanti, selain pemerintah dan PLN, sarannya dilibatkan pula asosiasi batu bara dan Kadin. “Tak perlu birokrasi kontrak lagi. Jadi ketika batu bara loading, sekian persennya harus diambil untuk PLN,” cetusnya.

Dengan begitu terangnya, setiap penjualan batu bara ke luar negeri, akan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. “Nanti tinggal kesepakatan seperti apa, seperti menyiapkan tongkangnya. Jadi tak perlu lagi kontrak maupun negosiasi lagi,” kata Solihin.

Untuk diketahui, pemerintah menegaskan kebijakan larangan ekspor batu bara hingga saat ini masih belum dicabut. Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk memastikan stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman.

Luhut menegaskan, ke depannya, perusahaan batu bara yang akan melakukan ekspor diwajibkan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah. Diantaranya, untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMOnya 100 persen di tahun 2021, maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di tahun 2022.

Baca Juga :  Ekspor Batubara Dilarang Mulai Hari ini

Sementara, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN namun belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk tahun 2021, harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021. Nilai perhitungan denda akan diberlakukan sejak Kepmen tersebut keluar.

Dan untuk perusahaan batu bara yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan batu bara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada tahun 2021, juga akan dikenakan denda dengan mekanisme yang sama sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021.

Kementerian ESDM sebutnya akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan DMO dan kontrak PLN pada tahun 2021 untuk masing-masing perusahaan batu bara. Ia mengingatkan semua pihak untuk bergerak mengawasi dan memastikan pelaksanaannya di lapangan. “Saya minta betul-betul diawasi bersama supaya ini juga bisa menjadi momen untuk kita semua memperbaiki kondisi tata kelola di dalam negeri dan hal-hal seperti ini tidak perlu terulang lagi di kemudian hari,” pungkasnya. (mof/by/ran)

BANJARMASIN – Ekspor batu bara yang masih tertahan membuat pengusaha batu bara gelisah. Bagaimana tidak, perjanjian kontrak kerja dengan perusahaan luar negeri sudah dibuat sejak lama.

Meski saat ini sudah ada lampu hijau dari pemerintah untuk bisa diekspor. Nyatanya batu bara dari perut bumi di Kalsel belum ada yang diberangkatkan. Melihat persoalan ini, Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) Kalsel, berharap di tahun-tahun mendatang tak akan terjadi lagi.

Untuk diketahui, pemerintah mengambil kebijakan tak diperbolehkannya batu bara di eskpor dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini untuk memenuhi pasokan listrik PLN.

Menurut Ketua Apektam Kalsel, Muhammad Solihin, terjadinya hal ini karena tak siapnya pemerintah sejak awal untuk mengantisipasi kejadian ini. “Kalau tak ada regulasi tegas untuk pemenuhan dalam negeri, persoalan ini akan terjadi lagi,” sebutnya.

Dia menerangkan, kewajiban domestic market obligation (DMO) harus ada regulasi yang memudahkan antara kedua belah pihak. Dalam mengapalkan batu bara, dikatakannya ada penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sudah dibuat fakta integritas antara penambang dengan pemerintah untuk mengalokasikan DMO nya 25 persen. “Saat ini belum ada petunjuk teknis soal ini,” sebutnya.

Baca Juga :  Ekspor Batubara Dilarang, Ekonomi Kalsel Terancam Lesu

Mereka berharap, alokasi DMO tak perlu ada lagi kontrak. Pasalnya, akan diyakini, urusannya akan membuat lama. “Pemerintah harus menggunakan kekuatannya agar tak ribet birokrasinya,” imbuhnya.

Solihin menambahkan, nantinya hanya akan dibuat pakta integritas atau semacam kesepakatan. Di pakta integritas nanti, selain pemerintah dan PLN, sarannya dilibatkan pula asosiasi batu bara dan Kadin. “Tak perlu birokrasi kontrak lagi. Jadi ketika batu bara loading, sekian persennya harus diambil untuk PLN,” cetusnya.

Dengan begitu terangnya, setiap penjualan batu bara ke luar negeri, akan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. “Nanti tinggal kesepakatan seperti apa, seperti menyiapkan tongkangnya. Jadi tak perlu lagi kontrak maupun negosiasi lagi,” kata Solihin.

Untuk diketahui, pemerintah menegaskan kebijakan larangan ekspor batu bara hingga saat ini masih belum dicabut. Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk memastikan stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman.

Luhut menegaskan, ke depannya, perusahaan batu bara yang akan melakukan ekspor diwajibkan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah. Diantaranya, untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMOnya 100 persen di tahun 2021, maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di tahun 2022.

Baca Juga :  Ekspor Dibuka, Tapi Batu Bara Kalsel Belum Bisa Dikapalkan

Sementara, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN namun belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk tahun 2021, harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021. Nilai perhitungan denda akan diberlakukan sejak Kepmen tersebut keluar.

Dan untuk perusahaan batu bara yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan batu bara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada tahun 2021, juga akan dikenakan denda dengan mekanisme yang sama sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021.

Kementerian ESDM sebutnya akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan DMO dan kontrak PLN pada tahun 2021 untuk masing-masing perusahaan batu bara. Ia mengingatkan semua pihak untuk bergerak mengawasi dan memastikan pelaksanaannya di lapangan. “Saya minta betul-betul diawasi bersama supaya ini juga bisa menjadi momen untuk kita semua memperbaiki kondisi tata kelola di dalam negeri dan hal-hal seperti ini tidak perlu terulang lagi di kemudian hari,” pungkasnya. (mof/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/