BANJARMASIN – Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mencatat, pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2021 didominasi masalah infrastruktur.
“Ada delapan substansi yang paling banyak dilaporkan warga ke Ombudsman Kalsel,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman, kemarin (11/1).
Rinciannya, infrastruktur dengan 28 aduan, lalu 23 aduan untuk jaminan sosial, 22 aduan untuk air minum, 19 aduan untuk pendidikan, 18 aduan untuk administrasi kependudukan, 16 aduan untuk pertanahan, 14 pengaduan untuk kepegawaian, dan 13 aduan untuk masalah kesehatan.
Lalu, masih ada 10 aduan untuk masalah perizinan, enam aduan untuk lingkungan hidup, dan lima aduan terkait kinerja kepolisian.
“Total ada 198 laporan yang sudah ditangani sepanjang tahun kemarin,” sebutnya.
Itu yang ditangani. Sementara yang masuk, total ada 1.232 aduan. Atau meningkat dua kali lipat dari tahun 2020 yang mencatat 546 pengaduan.
“Meningkat 226 persen dari tahun 2020,” jelasnya. Menurutnya, peningkatan ini lantaran masyarakat Banua semakin menyadari pentingnya pelayanan publik yang bermutu.
Perihal infrastruktur, yang dikeluhkan menyangkut kerusakan jalan, jembatan, pasar, sekolah dan puskesmas.
Soal maladministrasi, ada 125 laporan terkait instansi yang tidak memberikan pelayanan. Lalu 36 laporan karena ditunda dan berlarut-larut. Dan 23 laporan untuk penyimpangan prosedur.
Soal cara mengadu, 71 laporan disampaikan ke kantor Ombudsman. Sementara lewat media sosial hanya 30 laporan. Artinya, warga masih merasa nyaman dengan melapor secara langsung.
“Ini bisa menjadi catatan serta masukan bagi penyelenggara pelayanan publik supaya dapat memperbaiki kinerjanya. Para kepala daerah juga harus berkomitmen untuk berbenah,” pungkas Hadi. (gmp/at/fud)
